Mendagri Minta Kepala Daerah Urai Kerumunan Warga Saat Pelaksanaan Rapid Test Covid-19

Kompas.com - 24/03/2020, 12:14 WIB
Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menunjukkan hasil tes cepat (rapid test) pendektesian COVID-19 kepada orang dalam pengawasan (ODP) di Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/3/2020). Tes tersebut diperuntukan bagi peserta Seminar Anti Riba yang berlangsung di Babakan Madang Kabupaten Bogor pada 25-28 Februari 2020, dimana dua orang peserta seminar tersebut meninggal dunia di Solo Jawa Tengah akibat COVID-19. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/aww. ANTARA FOTO/Yulius Satria WijayaPetugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menunjukkan hasil tes cepat (rapid test) pendektesian COVID-19 kepada orang dalam pengawasan (ODP) di Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/3/2020). Tes tersebut diperuntukan bagi peserta Seminar Anti Riba yang berlangsung di Babakan Madang Kabupaten Bogor pada 25-28 Februari 2020, dimana dua orang peserta seminar tersebut meninggal dunia di Solo Jawa Tengah akibat COVID-19. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian meminta kapala daerah mengantisipasi kerumunan masyarakat saat pelaksanaan rapid test di daerah masing-masing.

Menurut Tito, kerumunan saat rapid test berpotensi membuat masyarakat tertular virus corona.

“Ada kemungkinan petugas kesehatan dan masyarakat yang akan dites lalai, bergerombol dan tak mematuhi prosedur saat rapid test berlangsung. Sebab ini baru pertama kali dilakukan oleh petugas kita," ujar Tito dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (24/3/2020).

"Karenanya, kepala daerah dan petugas dinas kesehatan di daerah benar benar harus mencegah agar saat rapid test dilakukan tidak terjadi kerumunan," lanjutnya.

Baca juga: Ada Rapid Test di RSUD Pasar Minggu, Warga Antre Sejak Pagi

Selain itu, kata dia, petugas kesehatan harus melengkapi diri dengan peralatan pencegah penularan virus seperti memakai sarung tangan, pakai masker mulut, dilengkapi sanitizer.

Kemudian, Tito juga meminta peserta rapid test menjaga jarak yang aman satu sama lain di saat menunggu giliran.

"Minimal jarak perimeter antar orang yang menunggu giliran di tes harus 1,5 meter, " tutur Tito.

Dia lantas mencontohkan rapid test yang dilakukan di Korea Selatan dengan menggunakan bilik terisolasi.

Baca juga: DPRD Sebut Rapid Test Covid-19 Gubernur Jabar Tak Rasional karena Kumpulkan Massa

Menurut Tito, dinding bilik itu terbuat dari bahan plastik yang setiap saat dibersihkan dengan disinfektan.

"Kemudian rapid test di sana tidak bisa bergerombol. Saya meminta daerah mematuhi prosedur rapid test yang aman sesuai pedoman Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19," tegasnya.

Adapun kelompok target yang paling utama diminta melakukan rapid test adalah dokter, perawat, petugas rumah sakit khususnya yang bertugas menangani Covid 19 berikut keluarga mereka.

"Kelompok ini harus diutamakan dengan tujuan untuk menjaga kondisi kesehatan mereka karena merekalah yang menjadi ujung tombak perawatan, mitigasi dan penanggulangan Covid 19," tambah Tito.

Baca juga: Rapid Test Covid-19 di Bekasi Akan Dilakukan Door-to-Door ke Rumah Warga

Diberitakan, pemerintah melakukan tes massal (rapid test) Covid-19 untuk mempercepat deteksi infeksi virus corona di Indonesia.

rapid test yang menggunakan metode Polymerase Chain Reaction atau PCR based ini direkomendasikan untuk mereka yang merupakan suspek corona.

Artinya, tes ini diutamakan bagi orang-orang yang sudah bergejala dan terindikasi dari kontak tracing pada individu berisiko yang pulang dari wilayah wabah virus corona.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berharap Jemaahnya Diperbolehkan Umrah, Indonesia Disebut Lobi Arab Saudi

Berharap Jemaahnya Diperbolehkan Umrah, Indonesia Disebut Lobi Arab Saudi

Nasional
Kemenristek Kembangkan Alat untuk Permudah 'Contact Tracing' Covid-19

Kemenristek Kembangkan Alat untuk Permudah "Contact Tracing" Covid-19

Nasional
Kemenparekraf Anggarkan Hibah Rp 3,8 Triliun untuk Genjot Pariwisata Daerah

Kemenparekraf Anggarkan Hibah Rp 3,8 Triliun untuk Genjot Pariwisata Daerah

Nasional
Jaksa Sebut Pinangki “Potong” Uang Jatah Anita Kolopaking dari Djoko Tjandra

Jaksa Sebut Pinangki “Potong” Uang Jatah Anita Kolopaking dari Djoko Tjandra

Nasional
Bersaksi di Sidang MK, Novel Baswedan Sebut KPK Tak Berdaya Setelah UU Direvisi

Bersaksi di Sidang MK, Novel Baswedan Sebut KPK Tak Berdaya Setelah UU Direvisi

Nasional
Ini 10 Poin dalam Action Plan Jaksa Pinangki, Ada Nama Pejabat Kejagung dan MA

Ini 10 Poin dalam Action Plan Jaksa Pinangki, Ada Nama Pejabat Kejagung dan MA

Nasional
Ibadah Umrah di Saudi Akan Dibuka, Tak Semua Jemaah Negara Bisa Masuk

Ibadah Umrah di Saudi Akan Dibuka, Tak Semua Jemaah Negara Bisa Masuk

Nasional
ICW Sebut Sejumlah Hal Belum Terungkap dalam Kasus Pinangki

ICW Sebut Sejumlah Hal Belum Terungkap dalam Kasus Pinangki

Nasional
Jokowi Perintahkan Food Estate Dikelola secara Modern

Jokowi Perintahkan Food Estate Dikelola secara Modern

Nasional
Proyek 'Food Estate', Jokowi Tugaskan Prabowo Urus Lumbung Pangan Singkong

Proyek "Food Estate", Jokowi Tugaskan Prabowo Urus Lumbung Pangan Singkong

Nasional
Puan Maharani: Revolusi Mental Belum Selesai...

Puan Maharani: Revolusi Mental Belum Selesai...

Nasional
Jadi Korban Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bripka Tukim Segera Jalani Operasi

Jadi Korban Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bripka Tukim Segera Jalani Operasi

Nasional
Kemenristek Uji Klinis Plasma Konvalesen, Tingkat Keberhasilan 70 Persen

Kemenristek Uji Klinis Plasma Konvalesen, Tingkat Keberhasilan 70 Persen

Nasional
Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra hingga Pemufakatan Jahat

Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra hingga Pemufakatan Jahat

Nasional
Pemerintah Diminta Perkuat Aturan Perbesaran Gambar Peringatan Bahaya pada Kemasan Rokok

Pemerintah Diminta Perkuat Aturan Perbesaran Gambar Peringatan Bahaya pada Kemasan Rokok

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X