Jokowi Sudah Hitung Skenario Terburuk Covid-19 Sampai Bulan Mei

Kompas.com - 24/03/2020, 12:03 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas  COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan lockdown tidak boleh dilakukan  pemerintah daerah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak APresiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan lockdown tidak boleh dilakukan pemerintah daerah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, sudah berhitung atas dampak penyebaran pandemi virus corona covid-19.

Kepala Negara sudah menghitung skenario ringan, sedang, hingga buruk sampai bulan Mei 2020 mendatang.

"Beberapa skenario juga telah kita hitung, telah kita kalkulasi mengenai prediksi covid-19 di Indonesia. Bulan April seperti apa, Mei seperti apa, skenario buruk, sedang, ringan seperti apa," kata Jokowi saat rapat dengan gubernur seluruh Indonesia lewat video conference dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/3/2020).

Baca juga: Skenario Terburuk Corona, Pemerintah Kaji Larangan Mudik Lebaran 2020

Jokowi pun berharap skenario buruk yang sudah dikalkulasi itu tidak harus benar-benar terjadi.

"Saya kira kita ingin kita berada di skenario yang ringan, dan kalau betul-betul sulit dibendung ya paling tidak kita masuk ke skenario sedang,. Jangan sampai masuk ke skenario yang paling buruk," kata dia.

Jokowi kemudian mensimulasikan skenario sedang dampak Corona ini di sejumlah daerah.

Dia menyebut provinsi yang paling terkena dampak buruk dari Corona terkait buruh adalah di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca juga: Dampak Corona: Skenario Moderat Ekonomi RI 4 Persen, Terburuk di Bawah 2,5 Persen

"Kalau skenario sedang, yang terparah nanti akan berada di NTB, akan ada penurunan pendapatan kurang lebih 25 persen," kata Jokowi.

Sedangkan untuk petani dan nelayan, akan terjadi penurunan pendapatan yang terparah di Kalimantan Barat.

"Kalau skenarionya sedang yang terparah nanti di Kalimantan barat akan ada penurunan pendapatan sampai 34 persen," ujar dia.

Baca juga: Jokowi Minta Semua Instansi Siapkan Skenario Atasi Virus Berbahaya

Untuk pedagang kecil, Jokowi menyebut provinsi yang paling terkena dampak adalah Kalimantan Utara dengan penurunan pendapatan 36 persen.

Sementara itu, Sumatera Utara diprediksi akan menjadi provinsi paling terkena dampak untuk sopir angkot dan bus dengan penurunan pendapatan sampai 44 persen.

"Angka-angka seperti ini mohon dikalkulasi secara detail di daerah sehingga persiapan bantuan sosial dan kota kabupaten betul-betul bisa disiapkan lewat yang tadi disampaikan," ujarnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Nasional
KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan 'New Normal' Diawasi Ketat

Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan "New Normal" Diawasi Ketat

Nasional
Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Nasional
Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Nasional
Mendagri Terbitkan Pedoman 'New Normal', Atur Protokol di Mal hingga Salon

Mendagri Terbitkan Pedoman "New Normal", Atur Protokol di Mal hingga Salon

Nasional
Pemerintah Diminta Susun Panduan 'New Normal' Bersama Pemda

Pemerintah Diminta Susun Panduan "New Normal" Bersama Pemda

Nasional
Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Nasional
Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Nasional
KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

Nasional
Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Nasional
Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Nasional
Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X