Masih Ada Kerumunan Setelah Kampanye Social Distancing, Pemerintah Diminta Evaluasi

Kompas.com - 24/03/2020, 11:12 WIB
Calon penumpang duduk di kursi tunggu yang diberi penanda jarak aman di Stasiun Purwosari, Solo, Jawa Tengah, Senin (23/3/2020). PT KAI DAOP 6 Yogyakarta menerapkan kebijakan pengaturan jarak atau Social Distancing dengan garis pembatas satu meter di area umum pelayanan stasiun untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/aww. ANTARA FOTO/MOHAMMAD AYUDHACalon penumpang duduk di kursi tunggu yang diberi penanda jarak aman di Stasiun Purwosari, Solo, Jawa Tengah, Senin (23/3/2020). PT KAI DAOP 6 Yogyakarta menerapkan kebijakan pengaturan jarak atau Social Distancing dengan garis pembatas satu meter di area umum pelayanan stasiun untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada Kuskridho Ambardi mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program social distancing (pembatasan sosial) yang kini diubah menjadi physical distancing.

Menurut pria yang kerap disapa Dodi ini, ada sejumlah penyebab mengapa kebijakan tersebut belum bisa dilakukan secara maksimal.

"Ada beberapa kasus ya, sejauh yang saya lihat di media. Pertama, soal pembagian bantuan, apakah itu masker atau sembako. Tentu cara pembagiannya yang sebaiknya tidak menciptakan kerumunan. Ini ironi yg kerap terjadi," ujar Dodi saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (24/3/2020).

Contoh kedua, kata dia, kerumunan dalam transportasi publik.

"Yang kemarin sempat dilakukan adalah mengurangi supply sarana transportasi, tetapi lupa mengurangi volume penumpangnya. Yakni para pekerja dan pegawai yang tetap diminta masuk kerja," tutur Dodi.

"Akibatnya, antrean tetap mengular social distancing yang kemudian menjadi physical distancing jadi tidak ada. Dua sisi itu harus diselesaikan bersamaan, yakni meliburkan karyawan atau piket berselang-seling, " lanjutnya.

Lebih lanjut Dodi menyoroti isi pesan dalam kampanye social distancing dan physical distancing dari pemerintah.

Dodi menyarankan pemerintah menjelaskan secara rinci aktivitas penting yang harus dikecualikan dari keharusan ditinggal di rumah.

"Beberapa pemerintahan lokal di Amerika dan Eropa melakukannya. Jadi panduannya semakin jelas. Panduan itu akan memudahkan warga untuk melihat kapan keluar rumah itu boleh dan tidak boleh dilakukan," tegas Dodi.

Selain itu, pemerintah disarankan memeriksa kanal media konvensional maupun digital apakah sudah menjangkau berbagai kelompok sosial atau belum.

Baca juga: Mahfud Sebut RT/RW Berperan Penting dalam Penerapan Physical Distancing

"Berikutnya, memang perilaku sosial kita belum sedisiplin warga lain di Asia misalnya. Maka penguatan kebijakan social distancing itu perlu melibatkan petugas untuk memantau dan mengurai kerumunan," lanjut Dodi.

Terakhir, Dodi menyarankan kerja sama dengan masyarakat sipil sebaiknya diperkuat.

"Kini banyak aktivis sosial dan sukarelawan telah melakukan kampanye social distancing di sejumlah tempat. Jadi sinergi pemerintah dan masyarakat sipil bisa diperbanyak dan diintensifkan lagi," tambah Dodi.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Nasional
Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Nasional
Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Nasional
KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

Nasional
Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Nasional
Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Nasional
Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Nasional
Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 83.624

UPDATE 8 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 83.624

Nasional
Prabowo: Banyak Partai Muncul dan Cepat Hilang, Gerindra Kokoh 12 Tahun

Prabowo: Banyak Partai Muncul dan Cepat Hilang, Gerindra Kokoh 12 Tahun

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Total 1.693.880 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 8 Agustus: Total 1.693.880 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X