Masih Ada Kerumunan Setelah Kampanye Social Distancing, Pemerintah Diminta Evaluasi

Kompas.com - 24/03/2020, 11:12 WIB
Calon penumpang duduk di kursi tunggu yang diberi penanda jarak aman di Stasiun Purwosari, Solo, Jawa Tengah, Senin (23/3/2020). PT KAI DAOP 6 Yogyakarta menerapkan kebijakan pengaturan jarak atau Social Distancing dengan garis pembatas satu meter di area umum pelayanan stasiun untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/aww. ANTARA FOTO/MOHAMMAD AYUDHACalon penumpang duduk di kursi tunggu yang diberi penanda jarak aman di Stasiun Purwosari, Solo, Jawa Tengah, Senin (23/3/2020). PT KAI DAOP 6 Yogyakarta menerapkan kebijakan pengaturan jarak atau Social Distancing dengan garis pembatas satu meter di area umum pelayanan stasiun untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada Kuskridho Ambardi mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program social distancing (pembatasan sosial) yang kini diubah menjadi physical distancing.

Menurut pria yang kerap disapa Dodi ini, ada sejumlah penyebab mengapa kebijakan tersebut belum bisa dilakukan secara maksimal.

"Ada beberapa kasus ya, sejauh yang saya lihat di media. Pertama, soal pembagian bantuan, apakah itu masker atau sembako. Tentu cara pembagiannya yang sebaiknya tidak menciptakan kerumunan. Ini ironi yg kerap terjadi," ujar Dodi saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (24/3/2020).

Contoh kedua, kata dia, kerumunan dalam transportasi publik.

"Yang kemarin sempat dilakukan adalah mengurangi supply sarana transportasi, tetapi lupa mengurangi volume penumpangnya. Yakni para pekerja dan pegawai yang tetap diminta masuk kerja," tutur Dodi.

"Akibatnya, antrean tetap mengular social distancing yang kemudian menjadi physical distancing jadi tidak ada. Dua sisi itu harus diselesaikan bersamaan, yakni meliburkan karyawan atau piket berselang-seling, " lanjutnya.

Lebih lanjut Dodi menyoroti isi pesan dalam kampanye social distancing dan physical distancing dari pemerintah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dodi menyarankan pemerintah menjelaskan secara rinci aktivitas penting yang harus dikecualikan dari keharusan ditinggal di rumah.

"Beberapa pemerintahan lokal di Amerika dan Eropa melakukannya. Jadi panduannya semakin jelas. Panduan itu akan memudahkan warga untuk melihat kapan keluar rumah itu boleh dan tidak boleh dilakukan," tegas Dodi.

Selain itu, pemerintah disarankan memeriksa kanal media konvensional maupun digital apakah sudah menjangkau berbagai kelompok sosial atau belum.

Baca juga: Mahfud Sebut RT/RW Berperan Penting dalam Penerapan Physical Distancing

"Berikutnya, memang perilaku sosial kita belum sedisiplin warga lain di Asia misalnya. Maka penguatan kebijakan social distancing itu perlu melibatkan petugas untuk memantau dan mengurai kerumunan," lanjut Dodi.

Terakhir, Dodi menyarankan kerja sama dengan masyarakat sipil sebaiknya diperkuat.

"Kini banyak aktivis sosial dan sukarelawan telah melakukan kampanye social distancing di sejumlah tempat. Jadi sinergi pemerintah dan masyarakat sipil bisa diperbanyak dan diintensifkan lagi," tambah Dodi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Minta BNPB, Kemensos, Kemenkes, dan Pemprov Segera Tangani Dampak Erupsi Semeru

Wapres Minta BNPB, Kemensos, Kemenkes, dan Pemprov Segera Tangani Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Mbah Rono: Erupsi Gunung Semeru Tidak Seperti Letusan Merapi Tahun 2010

Mbah Rono: Erupsi Gunung Semeru Tidak Seperti Letusan Merapi Tahun 2010

Nasional
AHY Instruksikan Kader Demokrat Bantu Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

AHY Instruksikan Kader Demokrat Bantu Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
[POPULER NASIONAL] Respons Polri Usai Jokowi Kritik Polisi Sowan ke Ormas Pembuat Onar | Kronologi Erupsi Gunung Semeru

[POPULER NASIONAL] Respons Polri Usai Jokowi Kritik Polisi Sowan ke Ormas Pembuat Onar | Kronologi Erupsi Gunung Semeru

Nasional
BNPB Kirim Bantuan Logistik Senilai Rp 1,1 Miliar untuk Korban Erupsi Gunung Semeru

BNPB Kirim Bantuan Logistik Senilai Rp 1,1 Miliar untuk Korban Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Kepala BNPB Pastikan Tahapan Penanganan Darurat Erupsi Semeru Berjalan Optimal dan Cepat

Kepala BNPB Pastikan Tahapan Penanganan Darurat Erupsi Semeru Berjalan Optimal dan Cepat

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Erupsi Gunung Semeru, Baru 2 yang Teridentifikasi

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Erupsi Gunung Semeru, Baru 2 yang Teridentifikasi

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, Kemenhub Sebut Penerbangan Masih Beroperasi Normal

Erupsi Gunung Semeru, Kemenhub Sebut Penerbangan Masih Beroperasi Normal

Nasional
PVMBG: Gunung Semeru Masih Level Waspada meskipun Aktivitasnya Meningkat

PVMBG: Gunung Semeru Masih Level Waspada meskipun Aktivitasnya Meningkat

Nasional
Orangtua Diminta Mengantar Anak Remajanya Ikuti Vaksinasi Covid-19

Orangtua Diminta Mengantar Anak Remajanya Ikuti Vaksinasi Covid-19

Nasional
UPDATE: 4,25 Juta Kasus Covid-19, Capaian Vaksinasi Dosis Kedua Sudah 47,49 Persen

UPDATE: 4,25 Juta Kasus Covid-19, Capaian Vaksinasi Dosis Kedua Sudah 47,49 Persen

Nasional
Minta Pemerintah Gerak Cepat Respons Dampak Erupsi Semeru, Pimpinan DPR: Segera Buat Posko Darurat

Minta Pemerintah Gerak Cepat Respons Dampak Erupsi Semeru, Pimpinan DPR: Segera Buat Posko Darurat

Nasional
Pemda Diminta Segera Kaji Meletusnya Semeru untuk Tentukan Status Darurat

Pemda Diminta Segera Kaji Meletusnya Semeru untuk Tentukan Status Darurat

Nasional
Kepala BNPB ke Lumajang Minggu Pagi Tinjau Penanganan Dampak Erupsi Gunung Semeru

Kepala BNPB ke Lumajang Minggu Pagi Tinjau Penanganan Dampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Evakuasi Pengungsi Semeru Terhambat Debu Tebal, Kendaraan 4X4 Susah Bergerak

Evakuasi Pengungsi Semeru Terhambat Debu Tebal, Kendaraan 4X4 Susah Bergerak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.