Masih Ada Kerumunan Setelah Kampanye Social Distancing, Pemerintah Diminta Evaluasi

Kompas.com - 24/03/2020, 11:12 WIB
Calon penumpang duduk di kursi tunggu yang diberi penanda jarak aman di Stasiun Purwosari, Solo, Jawa Tengah, Senin (23/3/2020). PT KAI DAOP 6 Yogyakarta menerapkan kebijakan pengaturan jarak atau Social Distancing dengan garis pembatas satu meter di area umum pelayanan stasiun untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/aww. ANTARA FOTO/MOHAMMAD AYUDHACalon penumpang duduk di kursi tunggu yang diberi penanda jarak aman di Stasiun Purwosari, Solo, Jawa Tengah, Senin (23/3/2020). PT KAI DAOP 6 Yogyakarta menerapkan kebijakan pengaturan jarak atau Social Distancing dengan garis pembatas satu meter di area umum pelayanan stasiun untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada Kuskridho Ambardi mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program social distancing (pembatasan sosial) yang kini diubah menjadi physical distancing.

Menurut pria yang kerap disapa Dodi ini, ada sejumlah penyebab mengapa kebijakan tersebut belum bisa dilakukan secara maksimal.

"Ada beberapa kasus ya, sejauh yang saya lihat di media. Pertama, soal pembagian bantuan, apakah itu masker atau sembako. Tentu cara pembagiannya yang sebaiknya tidak menciptakan kerumunan. Ini ironi yg kerap terjadi," ujar Dodi saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (24/3/2020).

Contoh kedua, kata dia, kerumunan dalam transportasi publik.

"Yang kemarin sempat dilakukan adalah mengurangi supply sarana transportasi, tetapi lupa mengurangi volume penumpangnya. Yakni para pekerja dan pegawai yang tetap diminta masuk kerja," tutur Dodi.

"Akibatnya, antrean tetap mengular social distancing yang kemudian menjadi physical distancing jadi tidak ada. Dua sisi itu harus diselesaikan bersamaan, yakni meliburkan karyawan atau piket berselang-seling, " lanjutnya.

Lebih lanjut Dodi menyoroti isi pesan dalam kampanye social distancing dan physical distancing dari pemerintah.

Dodi menyarankan pemerintah menjelaskan secara rinci aktivitas penting yang harus dikecualikan dari keharusan ditinggal di rumah.

"Beberapa pemerintahan lokal di Amerika dan Eropa melakukannya. Jadi panduannya semakin jelas. Panduan itu akan memudahkan warga untuk melihat kapan keluar rumah itu boleh dan tidak boleh dilakukan," tegas Dodi.

Selain itu, pemerintah disarankan memeriksa kanal media konvensional maupun digital apakah sudah menjangkau berbagai kelompok sosial atau belum.

Baca juga: Mahfud Sebut RT/RW Berperan Penting dalam Penerapan Physical Distancing

"Berikutnya, memang perilaku sosial kita belum sedisiplin warga lain di Asia misalnya. Maka penguatan kebijakan social distancing itu perlu melibatkan petugas untuk memantau dan mengurai kerumunan," lanjut Dodi.

Terakhir, Dodi menyarankan kerja sama dengan masyarakat sipil sebaiknya diperkuat.

"Kini banyak aktivis sosial dan sukarelawan telah melakukan kampanye social distancing di sejumlah tempat. Jadi sinergi pemerintah dan masyarakat sipil bisa diperbanyak dan diintensifkan lagi," tambah Dodi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

Nasional
Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Nasional
Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Nasional
7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Nasional
1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

Nasional
Soal Reshuffle, PKS: Kita Serahkan ke Pak Jokowi, PKS Oposisi...

Soal Reshuffle, PKS: Kita Serahkan ke Pak Jokowi, PKS Oposisi...

Nasional
Hingga 4 Juli, Ada 38.890 ODP dan 14.205 PDP Covid-19 di Indonesia

Hingga 4 Juli, Ada 38.890 ODP dan 14.205 PDP Covid-19 di Indonesia

Nasional
Jubir Pemerintah: Tak Semua Pasien Covid-19 Dirawat di Rumah Sakit

Jubir Pemerintah: Tak Semua Pasien Covid-19 Dirawat di Rumah Sakit

Nasional
Hingga 4 Juli, Jumlah Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19 Mencapai 894.428

Hingga 4 Juli, Jumlah Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19 Mencapai 894.428

Nasional
Menurut Politisi PKB, Dua Menteri Ini Layak Kena Reshuffle

Menurut Politisi PKB, Dua Menteri Ini Layak Kena Reshuffle

Nasional
UPDATE 4 Juli: 3.089 Orang Meninggal Akibat Covid-19, Tambah 53

UPDATE 4 Juli: 3.089 Orang Meninggal Akibat Covid-19, Tambah 53

Nasional
UPDATE 4 Juli: Bertambah 651, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 28.219

UPDATE 4 Juli: Bertambah 651, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 28.219

Nasional
Amien Rais Sarankan Jokowi Pilih Menteri Berwatak Kerakyatan apabila Ingin Reshuffle Kabinet

Amien Rais Sarankan Jokowi Pilih Menteri Berwatak Kerakyatan apabila Ingin Reshuffle Kabinet

Nasional
UPDATE 4 Juli: Tambah 1.447, Total Ada 62.142 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 4 Juli: Tambah 1.447, Total Ada 62.142 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X