Masih Ada Kerumunan Setelah Kampanye Social Distancing, Pemerintah Diminta Evaluasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada Kuskridho Ambardi mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program social distancing (pembatasan sosial) yang kini diubah menjadi physical distancing.

Menurut pria yang kerap disapa Dodi ini, ada sejumlah penyebab mengapa kebijakan tersebut belum bisa dilakukan secara maksimal.

"Ada beberapa kasus ya, sejauh yang saya lihat di media. Pertama, soal pembagian bantuan, apakah itu masker atau sembako. Tentu cara pembagiannya yang sebaiknya tidak menciptakan kerumunan. Ini ironi yg kerap terjadi," ujar Dodi saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (24/3/2020).

Contoh kedua, kata dia, kerumunan dalam transportasi publik.

"Yang kemarin sempat dilakukan adalah mengurangi supply sarana transportasi, tetapi lupa mengurangi volume penumpangnya. Yakni para pekerja dan pegawai yang tetap diminta masuk kerja," tutur Dodi.

"Akibatnya, antrean tetap mengular social distancing yang kemudian menjadi physical distancing jadi tidak ada. Dua sisi itu harus diselesaikan bersamaan, yakni meliburkan karyawan atau piket berselang-seling, " lanjutnya.

Lebih lanjut Dodi menyoroti isi pesan dalam kampanye social distancing dan physical distancing dari pemerintah.

Dodi menyarankan pemerintah menjelaskan secara rinci aktivitas penting yang harus dikecualikan dari keharusan ditinggal di rumah.

"Beberapa pemerintahan lokal di Amerika dan Eropa melakukannya. Jadi panduannya semakin jelas. Panduan itu akan memudahkan warga untuk melihat kapan keluar rumah itu boleh dan tidak boleh dilakukan," tegas Dodi.

Selain itu, pemerintah disarankan memeriksa kanal media konvensional maupun digital apakah sudah menjangkau berbagai kelompok sosial atau belum.

Baca juga: Mahfud Sebut RT/RW Berperan Penting dalam Penerapan Physical Distancing

"Berikutnya, memang perilaku sosial kita belum sedisiplin warga lain di Asia misalnya. Maka penguatan kebijakan social distancing itu perlu melibatkan petugas untuk memantau dan mengurai kerumunan," lanjut Dodi.

Terakhir, Dodi menyarankan kerja sama dengan masyarakat sipil sebaiknya diperkuat.

"Kini banyak aktivis sosial dan sukarelawan telah melakukan kampanye social distancing di sejumlah tempat. Jadi sinergi pemerintah dan masyarakat sipil bisa diperbanyak dan diintensifkan lagi," tambah Dodi.