PKS Minta Rapid Test Covid-19 untuk Anggota DPR Dibatalkan

Kompas.com - 24/03/2020, 09:59 WIB
Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna 10 Masa Persidangan II Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2020). DPR mengesahkan Undang-Undang Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/wsj.
ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARISejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna 10 Masa Persidangan II Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2020). DPR mengesahkan Undang-Undang Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/wsj.
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Pipin Sofian meminta agar penyelenggaraan rapid test Covid-19 bagi anggota DPR dan keluarganya dibatalkan.

Rencananya, tes untuk mengecek virus corona itu diselenggarakan pekan ini.

Namun, menurut Pipin, saat ini yang lebih membutuhkan rapid test adalah masyarakat kecil yang tidak mampu, serta tenaga medis yang sehari-hari berada di rumah sakit sehingga berpotensi terpapar virus corona.

"Sebaiknya rapid test bagi anggota DPR RI dan keluarga pekan ini dibatalkan. Kami tidak setuju karena ada banyak masyarakat kecil dan tim medis yang merawat pasien Covid-19 lebih membutuhkan segera," kata Pipin dalam keterangan tertulis, Selasa (24/3/2020).

Baca juga: Anggota DPR dan Keluarga Akan Tes Covid-19, Federasi Buruh Nilai Egois

Menurut dia, di tengah masyarakat yang sedang khawatir dengan wabah Covid-19, seharusnya para pejabat publik termasuk anggota DPR dapat menunjukkan sikap kenegarawanan mereka.

"Sebaiknya tunjukan sikap empati kepada masyarakat. Berikan prioritas bagi yang membutuhkan. Kecuali, jika ada anggota dan keluarganya yang sudah terpapar Covid-19 ya silakan," kata dia.

Ketua Departemen Politik DPP PKS ini menambahkan, saat ini alat tes yang dimiliki Indonesia masih terbatas.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun skala prioritas dalam melaksanakan rapid test.

Baca juga: Pemerintah: Alat Rapid Test yang Dijual Online Termasuk Barang Gelap

Pemerintah, imbuh dia, juga harus berani bersikap lebih tegas dalam mengendalikan penyebaran virus ini.

Diberitakan sebelumnya, Sekretariat Jenderal DPR menjadwalkan tes Covid-19 yang disebabkan virus corona bagi para anggota dewan serta keluarganya mulai Kamis (25/3/2020) mendatang.

Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan, saat ini pembagian jadwal masih dalam penyusunan karena jumlah peserta yang ikut diperkirakan mencapai 2.000 orang.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X