Pemerintah Tak Beri Izin Edar Alat Rapid Test Covid-19

Kompas.com - 24/03/2020, 09:37 WIB
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto menyampaikan keterangan pers di Jakarta, Selasa (17/3/2020). Pemerintah menyatakan status keadaan tertentu darurat penanggulangan virus corona atau COVID-19 berlaku sampai 29 Mei 2020, sementara jumlah pasien positif COVID-19 tercatat sebanyak 172 kasus hingga Selasa (17/3). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.
 ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAJuru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto menyampaikan keterangan pers di Jakarta, Selasa (17/3/2020). Pemerintah menyatakan status keadaan tertentu darurat penanggulangan virus corona atau COVID-19 berlaku sampai 29 Mei 2020, sementara jumlah pasien positif COVID-19 tercatat sebanyak 172 kasus hingga Selasa (17/3). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tidak memberikan izin edar alat pendeteksi cepat atau rapid test  Covid-19 di Indonesia.

Hal itu dikatakan juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Achmad Yurianto.

"Ini kan jangan sampai muncul mafia-mafia kayak masker dan sebagainya. Makanya, kita enggak akan kasih izin edar selama tanggap darurat ini supaya rakyat bisa dapat dengan gratis. Pemerintah akan beli satu juta kok," kata Yuri kepada Kompas.com, Senin (23/3/2020) malam.

Baca juga: Kalbar Terima Sumbangan 6.000 Rapid Test Virus Corona, Diprioritaskan untuk PDP dan ODP

Sebelumnya, Yurianto menegaskan, alat rapid test Covid-19 yang dijual secara daring atau online merupakan barang ilegal.

Pasalnya, alat rapid test belum memiliki izin registrasi untuk diedarkan di Indonesia.

" Rapid test belum ada izin registrasi untuk edar di Indonesia. Jadi kalau ada yang jualan, itu barang gelap," ujar Yuri.

Menurut Yuri, orang yang membeli alat tersebut juga bisa dikenakan sanksi karena telah membeli barang ilegal.

Ia mengatakan, alat rapid test sudah dimonopoli oleh pemerintah untuk menangani wabah Covid-19.

Hal itu dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan pemeriksaan Covid-19 secara gratis.

"Sekarang dimonopoli pemerintah supaya tidak ada jual beli, dan rakyat bisa dilayani gratis," ucap Yuri.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Nasional
4.369 Kasus Covid-19 di 31 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

4.369 Kasus Covid-19 di 31 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 23 Oktober: 161.763 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Oktober: 161.763 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menyoal Halaman UU Cipta Kerja yang Bertambah dan Pasal yang Berubah...

Menyoal Halaman UU Cipta Kerja yang Bertambah dan Pasal yang Berubah...

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Total 4.253.425 Spesimen Covid-19 yang Diperiksa

UPDATE 23 Oktober: Total 4.253.425 Spesimen Covid-19 yang Diperiksa

Nasional
Dana Hibah Pariwisata Diharap Bisa Tingkatkan Penerapan Protokol Kesehatan

Dana Hibah Pariwisata Diharap Bisa Tingkatkan Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Draf UU Cipta Kerja Kembali Berubah, Buruh Tuntut Presiden Segera Rilis Perppu

Draf UU Cipta Kerja Kembali Berubah, Buruh Tuntut Presiden Segera Rilis Perppu

Nasional
Temuan Polisi: Rokok Jadi Penyebab Kebakaran Gedung Utama Kejagung

Temuan Polisi: Rokok Jadi Penyebab Kebakaran Gedung Utama Kejagung

Nasional
Buruh Sebut Penghapusan Pasal Menunjukkan UU Cipta Kerja Belum Final

Buruh Sebut Penghapusan Pasal Menunjukkan UU Cipta Kerja Belum Final

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Tambah 4.094, Pasien Sembuh Covid-19 Mencapai 305.100

UPDATE 23 Oktober: Tambah 4.094, Pasien Sembuh Covid-19 Mencapai 305.100

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 63.733

UPDATE 23 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 63.733

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Tambah 118 Orang, Pasien Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 13.077

UPDATE 23 Oktober: Tambah 118 Orang, Pasien Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 13.077

Nasional
Pemerintah Targetkan Pencairan Dana Hibah Pariwisata pada November 2020

Pemerintah Targetkan Pencairan Dana Hibah Pariwisata pada November 2020

Nasional
Polri Tak Temukan Unsur Kesengajaan dalam Kasus Kebakaran Kejagung

Polri Tak Temukan Unsur Kesengajaan dalam Kasus Kebakaran Kejagung

Nasional
Satu Pasal di Naskah UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum: Memalukan

Satu Pasal di Naskah UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum: Memalukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X