ICW Kritik 100 Hari Pertama Firli Bahuri, Ini Respons KPK

Kompas.com - 24/03/2020, 09:27 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri memberi keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (12/3/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri memberi keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (12/3/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menerima kritik yang disampaikan Indonesia Corruption Watch ( ICW) mengenai 100 hari pertama kepemimpinan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK yang dinilai minim prestasi.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, setiap kritik akan menjadi bahan perbaikan kinerja KPK ke depan.

"Kritik, saran, dan masukan yang disampaikan oleh pihak mana pun, termasuk dari ICW, tentu KPK terima sebagai perbaikan kerja-kerja mendatang," kata Ali kepada wartawan, Selasa (24/3/2020).

Baca juga: KPK Tetap Buru Harun Masiku dan Nurhadi di Tengah Pandemi Corona

Ali meyakini, kritik yang disampaikan ICW terkait kinerja KPK merupakan bentuk cinta terhadap KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ali menegaskan, KPK akan terus bekerja semaksimal mungkin dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

"KPK akan terus berikhtiar dan berkarya semaksimal mungkin bersama penegak hukum lain dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi agar negeri yang kita cintai bersama ini terbebas dari korupsi," kata Ali.

Sebelumnya, ICW menilai 100 hari pertama kepemimpinan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK lebih banyak diwarnai kontroversi ketimbang menunjukkan kinerja yang lebih baik dari periode sebelumnya.

Baca juga: ICW: 100 Hari Pertama Kepemimpinan Firli Bahuri di KPK Minim Prestasi, Sarat Kontroversi

"Alih-alih menunjukkan kinerja yang lebih baik dari periode sebelumnya, justru yang dihasilkan adalah berbagai kontroversi. Karena itu pula, kepercayaan publik terhadap KPK turun drastis," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam siaran pers, Senin (23/3/2020).

ICW mencatat setidaknya ada tujuh kontroversi yang mencuat ke publik, antara lain kegagalan menangkap Harun Masiku dan Nurhadi, polemik pengembalian Kompol Rossa ke Mabes Polri, dan penghentian penyelidikan 36 kasus dugaan korupsi.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X