Kompas.com - 23/03/2020, 20:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pemerintah membuka opsi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menyusul penundaan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 akibat wabah virus corona atau covid-19.

"Kalau pada saatnya nanti KPU meminta Perppu itu dikeluarkan, kita akan mempelajari kemungkinan itu (terbitkan perppu)," ujar Mahfud dalam konferensi pers melalui video, Senin (23/3/2020).

Baca juga: Perludem: Penundaan Empat Tahapan Berpotensi Mundurkan Pilkada 2020

Mahfud mengatakan, perppu dapat diterbitkan apabila situasinya dalam keadaan mendesak.

Sebaliknya, jika permintaan payung hukum dilayangkan jauh-jauh hari, maka KPU dapat menempuh mekanisme melalui legislasi kumulatif terbuka di DPR.

Dia menegaskan, posisi pemerintah dalam menyikapi penundaan tahapan tersebut bersifat menunggu.

Sebab, KPU merupakan lembaga independen.

"Pemerintah tentu menunggu saja dari sana, kita tidak mempersiapkan skenario apapun. Tapi mempersiapkan skenario nanti kalau diminta akan segera dibahas," katanya.

Baca juga: Langkah KPU Tunda 4 Tahapan Pilkada di Tengah Wabah Corona Dinilai Tepat

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menerbitkan surat keputusan penundaan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Keputusan tersebut tertuang dalam surat bernomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman pada 21 Maret 2020.

Langkah ini diambil menyusul perkembangan penyebaran virus corona yang oleh pemerintah Indonesia telah ditetapkan sebagai bencana nasional.

"Memutuskan, menetapkan penundaan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020," bunyi surat keputusan KPU yang dikutip dari dokumen SK KPU sebagaimana diterima Kompas.com, Minggu (22/3/2020).

Baca juga: KPU Resmi Terbitkan SK Penundaan Tahapan Pilkada, Ini Rinciannya...

Berdasarkan dokumen, setidaknya ada empat tahapan Pilkada yang ditunda pelaksanaannya.

Pertama, pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) dan masa kerja PPS. Kedua, verifikasi syarat dukungan calon kepala daerah perseorangan.

Ketiga, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, dan yang terakhir adalah tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Dalam membuat keputusan ini, KPU berlandaskan pada sejumlah aturan hukum di antaranya, Pasal 120 dan Pasal 121 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Pasal 120 Ayat (1) menyebutkan, Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan pemilihan lanjutan.

Kemudian, Pasal 121 Ayat (1) menyebutkan, Dalam hal di suatu wilayah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan maka dilakukan pemilihan susulan.

Serta Pasal 121 Ayat (2) yang berbunyi, Pelaksanaan pemilihan susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan.

"Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," bunyi dokumen SK KPU lagi.

Baca juga: KPU Tunda Sejumlah Tahapan Pilkada, Tak Termasuk Pemungutan Suara

Berikut rincian empat tahapan Pilkada yang ditunda pelaksanaannya:

Pelantikan PPS 22 Maret 2020 dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara: 23 Maret s.d. 23 November 2020, dengan ketentuan:

1. Dalam hal PPS sudah dilantik masa kerjanya ditunda;

2. Dalam hal PPS akan dilantik, dalam pelaksanaannya harus berkordinasi pihak terkait (pemerintah daerah dan kepolisian setempat).

Verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, yang terdiri dari:

1. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS: 26 Maret 2020 s.d. 2 April 2020;

2. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020;

3. Rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan: 16 April 2020 s.d. 22 April 2020;

4. Rekapitulasi dukungan di tingkat kabupaten/kota: 23 April 2020 s.d. 24 April 2020;

5. Rekapitulasi dukungan di tingkat provinsi: 25 April 2020 s.d. 26 April 2020;

6. Pemberitahuan hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota: 27 April 2020 s.d. 28 April 2020;

7. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota: 29 April 2020 s.d. 1 Mei 2020;

8. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan: 29 April 2020 s.d. 2 Mei 2020;

9. Verifikasi administrasi dan kegandaaan dokumen dukungan perbaikan: 1 Mei 2020 s.d. 9 Mei 2020;

10. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU provinsi kepada KPU kabupaten/kota: 10 Mei 2020 s.d. 12 Mei 2020;

11. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS: 13 Mei 2020 s.d. 15 Mei 2020;

12. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan: 13 Mei 2020 s.d. 21 Mei 2020;

13. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan: 22 Mei 2020 s.d. 24 Mei 2020;

14. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota: 25 Mei 2020 s.d. 26 Mei 2020;

15. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat provinsi: 27 Mei 2020 s.d. 28 Mei 2020.

Pembentukan PPDP:

26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan masa kerja PPDP: 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020.

Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari:

1. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020;

2. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PAN Dukung TGIPF Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan

PAN Dukung TGIPF Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Mahfud MD: TGIPF Sampaikan Hasil Penelusuran Tragedi Kanjuruhan 3 Minggu Lagi

Mahfud MD: TGIPF Sampaikan Hasil Penelusuran Tragedi Kanjuruhan 3 Minggu Lagi

Nasional
Jokowi Minta TNI Lanjutkan 'Minimum Essential Force' dan Bela Negara

Jokowi Minta TNI Lanjutkan "Minimum Essential Force" dan Bela Negara

Nasional
Ketika Jokowi Tanya Tunjangan Prajurit Penjaga Perbatasan Negara ...

Ketika Jokowi Tanya Tunjangan Prajurit Penjaga Perbatasan Negara ...

Nasional
Jokowi: Pelihara Kemanunggalan TNI dan Rakyat

Jokowi: Pelihara Kemanunggalan TNI dan Rakyat

Nasional
Soal Pencalonan Presiden, Ketum PAN: 'Chapter' Capres Nanti, Terakhir

Soal Pencalonan Presiden, Ketum PAN: "Chapter" Capres Nanti, Terakhir

Nasional
Jokowi: Terima Kasih Keluarga Besar TNI, Terus Menjaga Kedaulatan dan Tumpah Darah Indonesia

Jokowi: Terima Kasih Keluarga Besar TNI, Terus Menjaga Kedaulatan dan Tumpah Darah Indonesia

Nasional
Rangkaian Atraksi Pesawat Tempur Tutup Upacara HUT Ke-77 TNI

Rangkaian Atraksi Pesawat Tempur Tutup Upacara HUT Ke-77 TNI

Nasional
Jokowi: Selamat Ulang Tahun TNI, Saya Sampaikan Penghargaan Setinggi-tingginya

Jokowi: Selamat Ulang Tahun TNI, Saya Sampaikan Penghargaan Setinggi-tingginya

Nasional
Jokowi Minta TNI Bantu Kemandirian Pangan dan Pengendalian Inflasi

Jokowi Minta TNI Bantu Kemandirian Pangan dan Pengendalian Inflasi

Nasional
Mahfud MD: Liga 1, 2, dan 3 Dihentikan sampai Presiden Menyatakan Bisa Dinormalisasi

Mahfud MD: Liga 1, 2, dan 3 Dihentikan sampai Presiden Menyatakan Bisa Dinormalisasi

Nasional
Duduk Bersebelahan Saat Hadiri HUT TNI, Megawati dan Prabowo Tampak Akrab Bercanda

Duduk Bersebelahan Saat Hadiri HUT TNI, Megawati dan Prabowo Tampak Akrab Bercanda

Nasional
HUT Ke-77 TNI, Kolonel Laut Erwin Kasirun Bertindak Jadi Komandan Upacara

HUT Ke-77 TNI, Kolonel Laut Erwin Kasirun Bertindak Jadi Komandan Upacara

Nasional
HUT Ke-77 TNI, Sejumlah Alutsista Tembak Dipamerkan di Depan Istana Merdeka

HUT Ke-77 TNI, Sejumlah Alutsista Tembak Dipamerkan di Depan Istana Merdeka

Nasional
Kemenko PMK: Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan Jadi 131 Orang

Kemenko PMK: Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan Jadi 131 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.