Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Minta Bea Cukai dan Kemenkes Tak Persulit Masuknya APD Impor

Kompas.com - 23/03/2020, 17:03 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta pegawai bea cukai dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tak mempersulit masuknya Alat Pelindung Diri (APD) dari luar negeri.

"Kita sudah menempatkan pegawai bea cukai di pelabuhan udara dan perlintasan darat dan laut agar tidak mempersulit masuknya barang-barang dari luar," ujar Mahfud melalui konferensi video, Senin (23/3/2020).

"Pun Kementerian Kesehatan juga diminta untuk membuat mekanisme yang lebih instan, yang lebih cepat," katanya.

Baca juga: PB IDI: Kami Butuh Banyak APD

Mahfud mengungkapkan, sebelumnya masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan alat kesehatan (alkes) maupun APD.

Berkaca dengan hal itu, pemerintah pun memutuskan bahwa kebijakan harus dipermudah agar bisa mengimpor logistik dari luar negeri.

Pasalnya, terang Mahfud, sebelumnya juga masyarakat mengeluhkan adanya faktor birokrasi di sektor Kemenkes dalam mendatangkan APD.

"Sekarang sudah ada jalur online yang bisa dipaket di situ untuk minta izin masuk jenis barang apa, biasanya bisa dilayani, ini boleh ini tidak boleh, itu kebijakannya," katanya.

Baca juga: Penjelasan Pemkot soal APD Penanganan Corona di Tangsel Belum Memadai

Mahfud menambahkan, situasi saat ini yang paling penting adalah bagaimana APD tersedia dan dapat dimanfaatkan di tengah wabah virus corona.

"Yang terpenting itu bagaimana mempermudah dan menyediakan dan menyampaikannya kepada masyarakat, jumlahnya itu tergantung kebutuhan," terang dia.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan mendatangkan 8 ton lebih bantuan alat kesehatan dari China ke Indonesia. Adapun total bantuan yang diberikan China yakni sebanyak 12 ton.

Bantuan tersebut berisi alat pelindung diri (APD) yang diangkut Pesawat Hercules dan tiba di di Lanud Halim Perdana Kusuma, Senin (23/3/2020) pukul 10.45 WIB.

Baca juga: RS Dr Moewardi Surakarta Mampu Produksi APD Sendiri

APD yang diberikan terdiri atas 7,2 ton protective clothing, 128 kg N95 mask, 110 kg disposable gloves, 700 kg disposable mask, dan 775 kg goggles.

Pada kesempatan itu, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan secara simbolik APD kepada Kapuskes TNI, Kepala RSPAD, Kepala RS Suyoto, Kapuskes Angkatan Darat, Kadiskes Angkatan Laut, dan Kadiskes Angkatan Udara.

Prabowo mengatakan, upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan seluruh unsur yang terlibat bekerjasama dengan negara sahabat seperti China dalam menghadapi ancaman covid-19.

"Ada 12 ton APD, (kerjasama seperti ini) akan dilaksanakan terus-menerus," kata Prabowo di Lanud Halim Perdana Kusuma, Senin (23/3/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com