SBY: Tak Perlu 'Lockdown' Kota

Kompas.com - 23/03/2020, 11:07 WIB
Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) tiba di rumah duka almarhum Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie untuk melayat di kawasan Patra Kuningan, Jakarta, Kamis (12/9/2019). BJ Habibie meninggal dunia pada hari Rabu (11/9/2019) pukul 18.05 WIB setelah menjalani perawatan di RSPAD dan akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK APresiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) tiba di rumah duka almarhum Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie untuk melayat di kawasan Patra Kuningan, Jakarta, Kamis (12/9/2019). BJ Habibie meninggal dunia pada hari Rabu (11/9/2019) pukul 18.05 WIB setelah menjalani perawatan di RSPAD dan akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menilai, langkah pemerintah meminta masyarakat membatasi aktivitas sosial atau social distancing demi mencegah penyebaran virus corona, sudah tepat.

Menurut SBY, jika masyarakat mengindahkan kebijakan tersebut dengan tetap berada di rumah, maka langkah lockdown seperti yang dilakukan negara lain tidak perlu dilaksanakan.

"Kalau masing-masing lakukan lockdown atau mengkarantina diri sendiri, tak perlu dilakukan lockdown di kota-kota. Penyebaran Covid-19 bisa kita batasi," tulis SBY melalui akun Twitter resminya, Senin (23/3/2020).

Baca juga: Kisah Para Petugas Tegakkan Social Distancing, dari Pembubaran Resepsi hingga Gerebek Kafe

"Seperti negara lain, lockdown dilakukan hanya jika terpaksa, guna menyelamatkan jiwa penduduk," imbuh dia.

Saat ini, yang paling penting dilakukan adalah patuh dan disiplin kepada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah serta meningkatkan kesadaran diri untuk hidup sehat.

Menghindari pertemuan yang dihadiri oleh banyak orang, sebut SBY, juga perlu dilakukan.
Bahkan, ia memintamasyarakat dapat menjaga jarak antara 1,5 hingga 2 meter bila diperlukan.

"Ini keadaan darurat. Jangan dianggap mengada-ada," tegas SBY.

"Mari kita bantu pemerintah. Kalau ada rekomendasi sampaikan baik-baik. Saya yakin pemerintah akan perhatikan saran-saran rakyatnya," imbuh dia.

SBY sendiri mengaku, sudah sepekan terakhir menjaga aktivitas sosial di luar rumahnya dengan tetap berada di dalam rumah beserta keluarganya.

Baca juga: WHO: Strategi Lockdown Tak Mampu Perangi Virus Corona

Secara bersamaan, ia juga terus mengikuti perkembangan situasi, baik yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri.

Diberitakan, jumlah pasien terjangkit virus corona di Indonesia hingga Minggu (22/3/2020), sebanyak 514 orang.

Dari jumlah itu, jumlah pasien sembuh dan diperbolehkan pulang sebanyak 29 orang. Adapun, jumlah pasien yang meninggal dunia sebanyak 48 orang.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

Nasional
Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Nasional
Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Nasional
Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Nasional
Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Nasional
Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman 'New Normal' bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman "New Normal" bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Nasional
Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Nasional
UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

Nasional
Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Nasional
Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Nasional
Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Nasional
KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

Nasional
Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Nasional
UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

Nasional
Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X