Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Tak Perlu 'Lockdown' Kota

Kompas.com - 23/03/2020, 11:07 WIB
Dani Prabowo,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menilai, langkah pemerintah meminta masyarakat membatasi aktivitas sosial atau social distancing demi mencegah penyebaran virus corona, sudah tepat.

Menurut SBY, jika masyarakat mengindahkan kebijakan tersebut dengan tetap berada di rumah, maka langkah lockdown seperti yang dilakukan negara lain tidak perlu dilaksanakan.

"Kalau masing-masing lakukan lockdown atau mengkarantina diri sendiri, tak perlu dilakukan lockdown di kota-kota. Penyebaran Covid-19 bisa kita batasi," tulis SBY melalui akun Twitter resminya, Senin (23/3/2020).

Baca juga: Kisah Para Petugas Tegakkan Social Distancing, dari Pembubaran Resepsi hingga Gerebek Kafe

"Seperti negara lain, lockdown dilakukan hanya jika terpaksa, guna menyelamatkan jiwa penduduk," imbuh dia.

Saat ini, yang paling penting dilakukan adalah patuh dan disiplin kepada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah serta meningkatkan kesadaran diri untuk hidup sehat.

Menghindari pertemuan yang dihadiri oleh banyak orang, sebut SBY, juga perlu dilakukan.
Bahkan, ia memintamasyarakat dapat menjaga jarak antara 1,5 hingga 2 meter bila diperlukan.

"Ini keadaan darurat. Jangan dianggap mengada-ada," tegas SBY.

"Mari kita bantu pemerintah. Kalau ada rekomendasi sampaikan baik-baik. Saya yakin pemerintah akan perhatikan saran-saran rakyatnya," imbuh dia.

SBY sendiri mengaku, sudah sepekan terakhir menjaga aktivitas sosial di luar rumahnya dengan tetap berada di dalam rumah beserta keluarganya.

Baca juga: WHO: Strategi Lockdown Tak Mampu Perangi Virus Corona

Secara bersamaan, ia juga terus mengikuti perkembangan situasi, baik yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri.

Diberitakan, jumlah pasien terjangkit virus corona di Indonesia hingga Minggu (22/3/2020), sebanyak 514 orang.

Dari jumlah itu, jumlah pasien sembuh dan diperbolehkan pulang sebanyak 29 orang. Adapun, jumlah pasien yang meninggal dunia sebanyak 48 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com