Kompas.com - 23/03/2020, 10:49 WIB
Petugas kesehatan mempersiapkan tempat tidur pasien ketika simulasi kesiapsiagaan di ruang isolasi di Rumah Sakit Pelindo Husada Citra (PHC), Surabaya, Jawa Timur, Jumat (13/3/2020). Simulasi tersebut untuk memastikan kesiapan sarana ruang isolasi dan peralatan medis dalam penanganan pasien Covid-19. ANTARA FOTO/Zabur Karuru/pd. ANTARA FOTO/Zabur KaruruPetugas kesehatan mempersiapkan tempat tidur pasien ketika simulasi kesiapsiagaan di ruang isolasi di Rumah Sakit Pelindo Husada Citra (PHC), Surabaya, Jawa Timur, Jumat (13/3/2020). Simulasi tersebut untuk memastikan kesiapan sarana ruang isolasi dan peralatan medis dalam penanganan pasien Covid-19. ANTARA FOTO/Zabur Karuru/pd.
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Seluruh pihak diharapkan dapat saling mendukung dan bergotong royong dalam menghadapi wabah Covid-19 yang kini tengah menjangkit Indonesia.

Pemerintah telah menegaskan tidak akan menerapkan kebijakan karantina wilayah atau lockdown untuk menghadapi penyakit yang telah menjadi pandemi global ini.

Namun, di lain pihak pemerintah menerapkan kebijakan social distancing sebagai upaya mengendalikan laju pertumbuhan pasien positif akibat penyakit ini.

"Semua pihak harus taat kepada keputusan pimpinan tertinggi supaya masyarakat tidak menjadi bingung. Permintaan kami, pemerintah bersikap lebih tegas untuk menyelamatkan kehidupan seluruh warga bangsa," kata Ketua Forum Pemimpin Redaksi Indonesia Kemal Gani dalam keterangan tertulis, Senin (23/3/2020).

Baca juga: Cegah Covid-19, Masyarakat Diminta Tetap di Rumah hingga Akhir Maret 2020

Ia menambahkan, kebijakan social distancing seharusnya juga diperkuat dengan peraturan pemerintah yang mengikat dan berkekuatan hukum.

Bahkan, jika dimungkinkan, para pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat untuk terus meminta masyarakat saling membantu, tidak saling menyalahkan dan melecehkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih jauh, Kemal menilai, pemerintah dapat mempertimbangkan pemberlakuan karantina untuk daerah tertentu yang telah memiliki penyebaran Covid-19 tinggi.

Namun demikian, pemberlakuan ini harus didasarkan pada data akurat.

"Untuk itu, pemerintah juga melengkapi aturan karantina dengan dukungan logistik dan dukungan lain yang cukup dan memberikan bantuan sosial untuk warga yang kurang mampu," kata dia.

Baca juga: Istana Ingatkan Lockdown Kewenangan Pemerintah Pusat

Di lain pihak, ia meminta pemerintah segera melaksanakan rapid test secara masif dengan prosedur dan penjelasan yang mudah dan gamblang. Terutama di daerah yang memang telah terbukti ada penyebaran.

Pemerintah, menurut dia dia, juga perlu menjamin dan melindungai keselamatan semua tenaga dokter, perawat dan tenaga medis lainnya dengan menyediakan alat pelindung diri yang memenuhi standar.

"Pemerintah juga terus mengawal percepatan penyelesaian sejumlah rumah sakit darurat, baik di pusat maupun di daerah dengan peralatan yang memenuhi standar, begitu pula dengan kelengkapan tenaga dokter dan perawat," ujarnya.

Di lain pihak, ia juga berharap agar pemerintah dapat menutup kedatangan wisatawan asing selama dua pekan ke depan sebagai upaya mengurangi jumlah kasus baru.

"Terakhir, meminta kepada semua wartawan dan media massa agar mengedepankan keselamatan publik dan persatuan nasional dengan tetap berpegang pada kode etik jurnalistik dan kode perilaku wartawan," tutur Kemal.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X