Seluruh Pihak Diminta Mendukung Upaya Hadapi Covid-19

Kompas.com - 23/03/2020, 10:49 WIB
Petugas kesehatan mempersiapkan tempat tidur pasien ketika simulasi kesiapsiagaan di ruang isolasi di Rumah Sakit Pelindo Husada Citra (PHC), Surabaya, Jawa Timur, Jumat (13/3/2020). Simulasi tersebut untuk memastikan kesiapan sarana ruang isolasi dan peralatan medis dalam penanganan pasien Covid-19. ANTARA FOTO/Zabur Karuru/pd. ANTARA FOTO/Zabur KaruruPetugas kesehatan mempersiapkan tempat tidur pasien ketika simulasi kesiapsiagaan di ruang isolasi di Rumah Sakit Pelindo Husada Citra (PHC), Surabaya, Jawa Timur, Jumat (13/3/2020). Simulasi tersebut untuk memastikan kesiapan sarana ruang isolasi dan peralatan medis dalam penanganan pasien Covid-19. ANTARA FOTO/Zabur Karuru/pd.
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Seluruh pihak diharapkan dapat saling mendukung dan bergotong royong dalam menghadapi wabah Covid-19 yang kini tengah menjangkit Indonesia.

Pemerintah telah menegaskan tidak akan menerapkan kebijakan karantina wilayah atau lockdown untuk menghadapi penyakit yang telah menjadi pandemi global ini.

Namun, di lain pihak pemerintah menerapkan kebijakan social distancing sebagai upaya mengendalikan laju pertumbuhan pasien positif akibat penyakit ini.

"Semua pihak harus taat kepada keputusan pimpinan tertinggi supaya masyarakat tidak menjadi bingung. Permintaan kami, pemerintah bersikap lebih tegas untuk menyelamatkan kehidupan seluruh warga bangsa," kata Ketua Forum Pemimpin Redaksi Indonesia Kemal Gani dalam keterangan tertulis, Senin (23/3/2020).

Baca juga: Cegah Covid-19, Masyarakat Diminta Tetap di Rumah hingga Akhir Maret 2020

Ia menambahkan, kebijakan social distancing seharusnya juga diperkuat dengan peraturan pemerintah yang mengikat dan berkekuatan hukum.

Bahkan, jika dimungkinkan, para pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat untuk terus meminta masyarakat saling membantu, tidak saling menyalahkan dan melecehkan.

Lebih jauh, Kemal menilai, pemerintah dapat mempertimbangkan pemberlakuan karantina untuk daerah tertentu yang telah memiliki penyebaran Covid-19 tinggi.

Namun demikian, pemberlakuan ini harus didasarkan pada data akurat.

"Untuk itu, pemerintah juga melengkapi aturan karantina dengan dukungan logistik dan dukungan lain yang cukup dan memberikan bantuan sosial untuk warga yang kurang mampu," kata dia.

Baca juga: Istana Ingatkan Lockdown Kewenangan Pemerintah Pusat

Di lain pihak, ia meminta pemerintah segera melaksanakan rapid test secara masif dengan prosedur dan penjelasan yang mudah dan gamblang. Terutama di daerah yang memang telah terbukti ada penyebaran.

Pemerintah, menurut dia dia, juga perlu menjamin dan melindungai keselamatan semua tenaga dokter, perawat dan tenaga medis lainnya dengan menyediakan alat pelindung diri yang memenuhi standar.

"Pemerintah juga terus mengawal percepatan penyelesaian sejumlah rumah sakit darurat, baik di pusat maupun di daerah dengan peralatan yang memenuhi standar, begitu pula dengan kelengkapan tenaga dokter dan perawat," ujarnya.

Di lain pihak, ia juga berharap agar pemerintah dapat menutup kedatangan wisatawan asing selama dua pekan ke depan sebagai upaya mengurangi jumlah kasus baru.

"Terakhir, meminta kepada semua wartawan dan media massa agar mengedepankan keselamatan publik dan persatuan nasional dengan tetap berpegang pada kode etik jurnalistik dan kode perilaku wartawan," tutur Kemal.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Strategi yang Harus Dijalankan Indonesia untuk Jadi Pusat Produk Halal Dunia

Ini Strategi yang Harus Dijalankan Indonesia untuk Jadi Pusat Produk Halal Dunia

Nasional
Wapres: Indonesia Miliki Peluang Besar sebagai Produsen dan Pengekspor Produk Halal Terbesar di Dunia

Wapres: Indonesia Miliki Peluang Besar sebagai Produsen dan Pengekspor Produk Halal Terbesar di Dunia

Nasional
Jokowi Berterimakasih dan Beri Penghormatan kepada Para Dokter

Jokowi Berterimakasih dan Beri Penghormatan kepada Para Dokter

Nasional
Ma'ruf Amin: Indonesia Selama Ini Hanya Jadi Tukang Stempel Produk Halal Impor

Ma'ruf Amin: Indonesia Selama Ini Hanya Jadi Tukang Stempel Produk Halal Impor

Nasional
Ini Daftar 15 Jurnalis Pemenang Lomba Karya Jurnalistik 2020 BPJS Kesehatan

Ini Daftar 15 Jurnalis Pemenang Lomba Karya Jurnalistik 2020 BPJS Kesehatan

Nasional
Pimpinan Komisi III DPR Bantah KPK Jadi Lemah pada Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Pimpinan Komisi III DPR Bantah KPK Jadi Lemah pada Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Jusuf Kalla Tiba di Arab Saudi, Tindak Lanjuti Pembangunan Museum Peradaban Islam

Jusuf Kalla Tiba di Arab Saudi, Tindak Lanjuti Pembangunan Museum Peradaban Islam

Nasional
Terungkap, Penyebab hingga Peran Tersangka dalam Kasus Kebakaran Kejagung Menurut Polisi

Terungkap, Penyebab hingga Peran Tersangka dalam Kasus Kebakaran Kejagung Menurut Polisi

Nasional
Naskah UU Cipta Kerja yang Kembali Berubah di Tangan Istana...

Naskah UU Cipta Kerja yang Kembali Berubah di Tangan Istana...

Nasional
Ibas Minta Pemerintah Lebih Perhatikan UMKM di Masa Pandemi

Ibas Minta Pemerintah Lebih Perhatikan UMKM di Masa Pandemi

Nasional
Dialog 70 Menit Jusuf Kalla dengan Paus di Vatikan, Bahas Apa?

Dialog 70 Menit Jusuf Kalla dengan Paus di Vatikan, Bahas Apa?

Nasional
Ditelepon Jokowi, Luhut Sebut Rencana Vaksin November Mungkin Molor

Ditelepon Jokowi, Luhut Sebut Rencana Vaksin November Mungkin Molor

Nasional
Begini Proses Terjadinya Kebakaran Kejagung Versi Ahli...

Begini Proses Terjadinya Kebakaran Kejagung Versi Ahli...

Nasional
Soroti Sektor Tambang Batu Bara di UU Cipta Kerja, Jatam Sebut Itu Bukan untuk Rakyat

Soroti Sektor Tambang Batu Bara di UU Cipta Kerja, Jatam Sebut Itu Bukan untuk Rakyat

Nasional
Jokowi: Industrialisasi Hutan Masih Jadi Sektor Ekonomi Paling Penting

Jokowi: Industrialisasi Hutan Masih Jadi Sektor Ekonomi Paling Penting

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X