Cegah Penyebaran Covid-19, Koalisi Desak Sidang di Pengadilan Ditunda

Kompas.com - 23/03/2020, 09:48 WIB
Ilustrasi virus corona ShutterstockIlustrasi virus corona
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Pemantau Peradilan mendesak agar pelaksanaan peradilan di pengadilan dapat ditunda untuk sementara waktu demi meminimalisasi dampak penyebaran virus corona yang lebih luas.

Anggota koalisi, Julius Ibrani mengatakan, Sekretaris Mahkamah Agung sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran guna mencegah penyebaran virus corona.

Namun, surat edaran yang dikeluarkan pada 17 Maret tersebut dinilai kurang menunjukkan ketegasan MA dalam mencegah penyebaran Covid-19.

"SE Sekma ini mengatur bahwa persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilangsungkan seperti biasa," kata Julius dalam keterangan tertulis, Senin (23/3/2020).

"Persidangan yang masih berjalan seperti biasa dan menjadi tempat berkumpul banyak orang sangat berpotensi menjadi tempat penyebaran Covid-19," ujar dia.

Baca juga: Pemerintah Jamin Insentif Tenaga Medis yang Tangani Covid-19

Dalam situasi ini, menurut Julius, Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan fakta bahwa penyebaran Covid-19 sangat cepat.

"Dan angka kematian (death toll) akibat Covid-19 di Indonesia kian hari kian meningkat," ucapnya.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 per 22 Maret 2020, sudah ada 517 kasus positif Covid-19.

Angka ini melonjak cukup signifikan bila dibandingkan saat Presiden Joko Widodo mengumumkan pertama kali pada 2 Maret lalu. Saat itu hanya ada dua kasus positif.

Sementara, angka kematian akibat penyakit ini mencapai 48 kasus. Sedangkan angka kesembuhannya mencapai 29 kasus.

Baca juga: Cegah Penyebaran Covid-19, MA Minta Hakim Terapkan Social Distancing di Ruang Sidang

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal UU Ciptaker, Puan: Implementasinya Bisa Percepat Kebangkitan Ekonomi Nasional

Soal UU Ciptaker, Puan: Implementasinya Bisa Percepat Kebangkitan Ekonomi Nasional

Nasional
Buktikan KLB Ilegal, AHY Serahkan 5 Kontainer Berkas ke Dirjen AHU

Buktikan KLB Ilegal, AHY Serahkan 5 Kontainer Berkas ke Dirjen AHU

Nasional
Melihat Tanpa Terlihat, Radar Pasif Bantu Tingkatkan Keamanan Nasional

Melihat Tanpa Terlihat, Radar Pasif Bantu Tingkatkan Keamanan Nasional

Nasional
Jokowi Minta Pemerintah Siapkan Strategi Akuisisi Teknologi dari Luar Negeri

Jokowi Minta Pemerintah Siapkan Strategi Akuisisi Teknologi dari Luar Negeri

Nasional
KPK Benarkan Usut Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan oleh BUMD DKI

KPK Benarkan Usut Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan oleh BUMD DKI

Nasional
Sidang Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Nikodemus-Yohanis Keberatan Orient-Thobias Ditetapkan sebagai Pemenang

Sidang Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Nikodemus-Yohanis Keberatan Orient-Thobias Ditetapkan sebagai Pemenang

Nasional
Testing Covid-19 Turun, Ketua Satgas Minta Pemda Evaluasi Pelaksanaan 3T

Testing Covid-19 Turun, Ketua Satgas Minta Pemda Evaluasi Pelaksanaan 3T

Nasional
AHY Sebut Peserta KLB Deli Serdang Bukan Pemegang Hak Suara, Hanya Dijaketkan

AHY Sebut Peserta KLB Deli Serdang Bukan Pemegang Hak Suara, Hanya Dijaketkan

Nasional
LP3ES: KLB Kubu Kontra-AHY Jadi Penanda Kemunduran Demokrasi

LP3ES: KLB Kubu Kontra-AHY Jadi Penanda Kemunduran Demokrasi

Nasional
Sengketa Diajukan Lewati Batas Waktu, Nikodemus-Yohanis Minta MK Dalami soal WN AS

Sengketa Diajukan Lewati Batas Waktu, Nikodemus-Yohanis Minta MK Dalami soal WN AS

Nasional
Kubu Kontra-AHY Tetapkan Jhoni Allen sebagai Sekjen Demokrat

Kubu Kontra-AHY Tetapkan Jhoni Allen sebagai Sekjen Demokrat

Nasional
KPK: Peran Perempuan Sangat Besar dan Diperlukan dalam Pemberantasan Korupsi

KPK: Peran Perempuan Sangat Besar dan Diperlukan dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita 18 Unit Kamar di Apartemen South Hills Milik Benny Tjokro

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita 18 Unit Kamar di Apartemen South Hills Milik Benny Tjokro

Nasional
Jokowi Minta Indonesia Tingkatkan Kapasitas sebagai Produsen Teknologi

Jokowi Minta Indonesia Tingkatkan Kapasitas sebagai Produsen Teknologi

Nasional
Pengurus Demokrat Akan Serahkan Laporan Terkait KLB ke Dirjen AHU

Pengurus Demokrat Akan Serahkan Laporan Terkait KLB ke Dirjen AHU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X