Ini 3 Tahapan Pilkada 2020 yang Akan Ditunda oleh KPU

Kompas.com - 21/03/2020, 15:01 WIB
Komisioner KPU, Viryan Azis, di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Komisioner KPU, Viryan Azis, di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Viryan Azis memberikan penjelasan lebih lanjut perihal kebijakan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Menurut Viryan, penundaan itu menyasar tiga tahapan.

"Menunda tiga tahapan penyelenggaraan pilkada. Pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi bakal calon perseorangan serta rekrutmen petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan pencocokan, dan penelitian (coklit) data pemilih," ujar Viryan dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu (21/3/2020).

Penundaan itu, lanjut dia, akan diberlakukan hingga batas waktu yang aman ditentukan dengan pertimbangan perkembangan kondisi pandemi Covid-19.

"Sampai waktu yang akan ditentukan kemudian dengan pertimbangan tersebut, " tuturnya.

Baca juga: Cegah Penularan Covid-19, KPU Segera Umumkan Penundaan Pilkada 2020

Viryan juga mengungkapkan penundaan tiga tahapan di atas belum tentu akan ikut berpengaruh terhadap pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020.

"Belum tentu, kita melihat perkembangan Covid-19," kata dia.

Sebelumnya, KPU menyatakan akan mengumumkan kebijakan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada Sabtu (21/3/2020).

Kebijakan ini ditempuh untuk mengantisipasi dampak semakin meluasnya penularan Covid-19.

"Kami akan keluarkan kebijakan tersebut hari ini, " ujar Komisioner KPU Viryan Azis saat dikonfirmasi, Sabtu siang.

Baca juga: Status Darurat Corona Diperpanjang, Mahfud Tegaskan Tahapan Pilkada Tetap Jalan

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

Nasional
Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Nasional
Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

Nasional
Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Nasional
Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Nasional
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Nasional
Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X