Mereka yang Kontak dengan Pasien Covid-19 Didahulukan untuk Rapid Test

Kompas.com - 21/03/2020, 14:02 WIB
Ilustrasi: perawatan pasien positif terinfeksi virus corona ShutterstockIlustrasi: perawatan pasien positif terinfeksi virus corona
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, tidak semua warga akan langsung mengikuti rapid test untuk mendeteksi virus corona di tubuh seseorang.

Fadjroel mengatakan, tes tersebut akan didahulukan kepada orang-orang yang sempat kontak langsung atau berada satu ruangan dengan orang yang positif terjangkit virus yang menyebabkan penyakit Covid-19.

"Itu akan dilakukan tetap melalui metode contact tracing," kata Fadjroel dalam siaran diskusi "Polemik", Sabtu (21/3/2020).

"Jadi tempat-tempat di mana peluangnya paling besar dan kemudian ada mereka yang positif di sana, maka itu adalah tempat yang paling banyak dilakukan rapid test," ujar dia.

Baca juga: Cegah Penularan Covid-19, KPU Segera Umumkan Penundaan Pilkada 2020

Fadjroel menegaskan, rapid test tersebut bukan merupakan upaya screening massal yang berlaku untuk seluruh warga di Indonesia yang jumlahnya mencapai ratusan juta.

Fadjroel mengatakan, rapid test ini adalah upaya untuk mencegah penyebaran virus corona melalui orang-orang yang sempat melakukan kontak dengan pasien Covid-19.

Ia pun mencontohkan tes yang diikuti oleh jajaran Kabinet Indonesia Maju setelah mengetahui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinyatakan positif terinfeksi Covid-19.

"Metodenya tetap sama, yaitu contact tracing, melacak kontak. Kalau para menteri kan dan juga saya karena kebetulan berada dalam satu ruangan yang sama dengan Pak Budi Karya, (yang) terdampak," kata Fadjroel.

Baca juga: Dinyatakan Pasien Covid-19, Kondisi Menhub Budi Karya Disebut Membaik

Kendati demikian, Fadjroel mengingatkan bahwa rapid test mempunyai kelebihan dibanding tes Covid-19 yang ia ikuti karena membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk mengetahui hasilnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X