Kemendes PDTT Minta Dana Desa 2020 Diprioritaskan untuk Atasi Covid-19

Kompas.com - 21/03/2020, 12:43 WIB
Ilustrasi virus corona Dok. ShutterstockIlustrasi virus corona
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Taufik Madjid meminta penggunaan dana desa diprioritaskan untuk penanganan dan pencegahan virus corona.

Taufik mengatakan, lewat Permen Desa PDDT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, dinyatakan dana desa dapat dipakai untuk langkah pencegahan di bidang pelayanan sosial, khususnya dalam layanan kesehatan masyarakat.

"Artinya bahwa Permendesa memberikan peluang kepada desa agar dapat memberikan dana desa menjaga, mencegah berbagai macam aspek, khususnya saat ini meluasnya virus corona," kata Taufik di kantor BNPB, Jakarta, melalui siaran langsung di akun Facebook BNPB, Sabtu (21/3/2020).

Baca juga: Istana Sebut Wisma Atlet Kemayoran Bisa Tampung 22.200 Pasien Covid-19

Ia meminta agar pemerintah di desa merujuk instruksi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam melakukan upaya penanganan dan pencegahan.

Menurut Taufik, desa-desa dapat melakukan penyesuaian program penanganan dan pencegahan Covid-19 sesuai dengan situasi yang terjadi.

"Bagi desa-desa yang terdampak, antisipasi protokolnya pemerintah desa memedomani instruksi pelaksanan Gugus Tugas Penanganan Covid-19," ujar dia.

Taufik pun menyatakan, salah satu program yang harus diprioritaskan desa-desa dalam menghadapi wabah virus corona adalah Padat Karya Tunai di Desa (PKTD).

Baca juga: Jokowi Minta Dana Desa Juga Dipakai untuk Tangani Wabah Covid-19

Ia menjelaskan bahwa PKTD dapat menjadi instrumen untuk membantu masyarakat prasejahtera atau yang menganggur, bertahan dalam pelambatan ekonomi yang sangat mungkin terjadi dalam situasi ini.

"Kalau belum ada PKTD dalam tahap pertama, kami minta program Padat Karya Tunai di Desa yang tadinya di tahap ketiga, tahap kedua, dialihkan menjadi tahap pertama," ucap Taufik.

"Bagi desa yang belum terbit Perdesnya, yang tidak ada PKTD segera melakukan APBDes untuk segera memasukan PKTD ini," kata dia.

Baca juga: Pandemi Virus Corona, Jubir Presiden Minta Kritik Negatif Dihentikan

Taufik pun mengingatkan pentingnya kerja sama dan koordinasi antara pemerintah desa dengan pemerintah kota/kabupaten dalam menghadapi pandemi virus corona ini.

Ia meminta pemerintah desa bersiap jika diperlukan mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) demi mengakomodasi kepentingan ini.

"Hal lain kami titipkan adalah kerja sama dan koordinasi antara pemerintah desa dengan terap koordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota atau dinas terkait untuk mempersiapkan apabila sewaktu waktu diperlukan perubahan APBDes," ujar Taufik.

Dikatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran Dana Desa tahun 2020 sebesar Rp 72 triliun dengan skema pencairan 40 persen di tahap pertama, 40 persen di tahap kedua, dan 20 persen di tahap ketiga.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Nasional
ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

Nasional
Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Nasional
KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

Nasional
KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Nasional
Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Nasional
Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X