Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disiplinkan "Social Distancing" Dinilai Perlu Regulasi dan Sanksi

Kompas.com - 20/03/2020, 19:28 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosiolog dan Dosen Universitas Indonesia (UI) Imam B. Prasodjo menyebutkan perlu ada regulasi dan sanksi untuk mendisiplinkan diri agar masyarakat mau menjalankan social distancing atau menjaga jarak satu sama lain dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.

"Memang harus ada regulasi dan pada saat yang sama harus ada sanksi untuk mendisiplinkan diri tentang tanggung jawab sosial. Itu harus dibangkitkan," ujar Imam dalam konferensi pers di BNPB, Jakarta, Jumat (20/3/2020).

Baca juga: Covid-19 Mewabah, DPR Perpanjang Masa Reses hingga 29 Maret

Imam mengatakan, jika masyarakat tidak segera menyadari pentingnya social distancing, ia khawatir negara akan memberlakukan pelarangan orang berkerumun secara paksa.

Hal tersebut, kata dia, terjadi di Italia yang menerjunkan tentara dan polisi untuk melarang warga keluar.

"Kalau itu dilakukan di Indonesia, bisa dibayangkan sulitnya. Daripada itu diberlakukan karena sudah mewabah kemana-mana, kita sekarang harus disiplin sendiri dulu," kata dia.

Sebab, kata dia, tanpa kesadaran dari masyarakat, wabah akan semakin menyabar dan membahayakan negara. 

Meski tak mengharapkan pelarangan paksa itu terjadi, kata Imam, namun hal tersebut bisa saja menjadi satu-satunya cara jika masyarakat tak bisa mendisiplinkan diri atau tidak menyadari pentingnya social distance.

"Ada dua kemungkinan, tidak sadar atau mungkin tak ada sanksi jelas dan malah difasilitasi oleh tempat-tempat pariwisata," kata dia.

Sebelumnya, Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto mengatakan, hingga saat ini ada 60 penambahan kasus baru pasien positif Covid-19 secara nasional.

Baca juga: Cegah Covid-19, PNS Tangsel Diklaim Tetap Efektif Selama Kerja dari Rumah

"Ada 60 pasien baru yang terkonfirmasi positif Covid-19. Sehingga jumlah total kasus positif Covid-19 hingga saat ini 369 kasus," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jumat (20/3/2020).

Yurianto merinci penambahan kasus terbanyak terjadi di DKI Jakarta dengan 32 kasus baru positif Covid-19.

Di urutan kedua, jumlah penambahan terbanyak kedua terjadi di Kalimantan Timur dengan 7 kasus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Nasional
Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Nasional
Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Nasional
Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

Nasional
Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

Nasional
Dua DPO Kasus “Vina Cirebon” Dihapus, Polri: Buktinya Belum Cukup, Saksi Fiktif

Dua DPO Kasus “Vina Cirebon” Dihapus, Polri: Buktinya Belum Cukup, Saksi Fiktif

Nasional
Politikus PDI-P Sebut Wacana Duet Anies-Ahok Telah Gembos

Politikus PDI-P Sebut Wacana Duet Anies-Ahok Telah Gembos

Nasional
Hari Ke-19 Keberangkatan Haji, 131.513 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 24 Wafat

Hari Ke-19 Keberangkatan Haji, 131.513 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 24 Wafat

Nasional
Singgung Putusan MK, Pengamat Nilai Putusan MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah Bernuansa Politik

Singgung Putusan MK, Pengamat Nilai Putusan MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah Bernuansa Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com