Kompas.com - 20/03/2020, 18:38 WIB
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto memberikan keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (19/3/2020). Berdasarkan data pemerintah hingga Kamis (19/3), jumlah kasus positif COVID-19 mencapai 309 kasus di 16 provinsi se-Indonesia, sementara jumlah pasien sembuh mencapai 15 orang dan kasus meninggal dunia mencapai 25 orang. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.
 ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAJuru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto memberikan keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (19/3/2020). Berdasarkan data pemerintah hingga Kamis (19/3), jumlah kasus positif COVID-19 mencapai 309 kasus di 16 provinsi se-Indonesia, sementara jumlah pasien sembuh mencapai 15 orang dan kasus meninggal dunia mencapai 25 orang. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyiapkan alat rapid test untuk mendeteksi virus corona atau penyakit Covid-19.

Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto menuturkan, alat deteksi cepat itu didatangkan langsung dari China.

"Sekarang sudah ada 2.000, besok sudah diklik hari ini, paling besok diantar 2.000 lagi. Jadi 4.000 yang dari China itu 100.000. Tetapi kita tetap akan membeli sejuta," ujar Yuri di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (20/3/2020).

Baca juga: Pernyataan Baru Jokowi soal Covid-19, Rapid Test hingga Siapkan Obat

Yuri mengatakan, Indonesia memerlukan banyak alat rapid test. Sebab, kata dia, potensi masyarakat yang berisiko terjangkit Covid-19 mencapai 600.000 hingga 700.000 kasus.

Sebelumnya, Yuri juga mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan sekitar 1 juta alat rapid test untuk mendeteksi virus corona di masyarakat.

Alat tes tersebut akan tiba di Indonesia secara bertahap mulai Sabtu (21/3/2020) besok.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menjelaskan, proses analisis rapid test akan dilakukan dengan cara mengambil sampel darah seseorang.

Setelah itu, alat tersebut dapat membaca apakah di dalam tubuh seseorang mengandung virus corona atau tidak hanya dalam kurun waktu dua menit.

Namun demikian, alat tes cepat itu bukan satu-satunya yang menjadi rujukan bagi petugas medis untuk menyatakan status kesehatan seseorang terkait Covid-19.

Baca juga: Bagaimana Cara Kerja Rapid Test Virus Corona?

Jika ternyata ada indikasi positif dari pemeriksaan, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan melalui metode PCR.

"Karena bisa saja hasil positif terjadi pada orang yang sudah sembuh. Tetapi bisa saja pada kasus yang terinfeksi hasilnya negatif karena proses imunologi yang belum terbentuk," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X