Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei RRI-Indo Barometer: 56,3 Persen Responden Tak Menerima Sosialisasi Pencegahan Covid-19

Kompas.com - 20/03/2020, 14:05 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Radio Republik Indonesia (RRI) bersama lembaga survei Indo Barometer menunjukkan bahwa belum semua masyarakat menerima anjuran dari pemerintah atau Kementerian Kesehatan mengenai tata cara pencegahan virus corona atau covid-19.

Dalam hasil survei tersebut, persentase masyarakat yang merasa tidak menerima anjuran dari Kementerian Kesehatan maupun lembaga di bawahnya seperti Dinas Kesehatan sebesar 56,3 persen. 

Sementara, 43,7 persen menyatakan sudah menerima anjuran pencegahan.

Baca juga: Survei RRI-Indo Barometer: Tingginya Kekhawatiran Warga atas Wabah Covid-19

"Saya bisa mengatakan ini PR bagi pemerintah untuk bagaimana menyosialisasikan lebih masif lagi terkait dengan anjuran (pencegahan virus corona)," ujar Peneliti Indo Barometer Asep Saepudin ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (20/3/2020).

Asep mengungkapkan, bagi publik yang mengaku telah mendapat anjuran dari pemerintah, 69,2 persen di antaranya telah mempraktikkan anjuran tersebut.

Sedangkan yang belum mempraktikkan sebanyak 30,8 persen.

Asep mengatakan, pemerintah sudah semestinya meningkatkan sosialiasi atas tingginya masyarakat yang merasa tidak ada anjuran pencegahan virus corona.

"Memang ini bisa menjadi masukan pemerintah bahwa ini PR besar untuk meningkatkan sosialisasi tentang ini (anjuran pencegahan virus corona)," katanya.

Baca juga: Kepala BNPB: Tingkatkan Imunitas untuk Cegah Corona, Jangan Biarkan Perut Kosong

Di sisi lain, pihaknya memaklumi tingginya persentase masyarakat yang merasa tidak ada anjuran.

Menurut Asep, penyebabnya karena ada jarak antara pemerintah pusat dengan masyarakat.

"Menurutku wajar karena gap-nya antara pusat dan masyarakat bawah terlalu jauh," terang dia.

Baca juga: UPDATE: 25 Orang Meninggal akibat Covid-19, Tingkat Kematian 8 Persen

Adapun wilayah pelaksanaan survei ini meliputi tujuh provinsi. Antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.

Dari tujuh wilayah setara dengan 64,9 persen populasi nasional.

Sedangkan waktu pengumpulan data berlangsung sejak 10 hingga 16 Maret 2020.

Metode penarikan sampel yang digunakan adalah quota dan purposive sampling.

Baca juga: 7 Arahan Terbaru Jokowi untuk Penanganan Covid-19

Jumlah sampel sebesar 400 responden tersebar secara proporsional dengan margin of error sebesar ± 4.90 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Sementara, responden adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah yang bertempat tinggal di wilayah survei.

Sedangkan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara via telepon seluler menggunakan kuesioner.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com