Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei RRI-Indo Barometer: 56,3 Persen Responden Tak Menerima Sosialisasi Pencegahan Covid-19

Kompas.com - 20/03/2020, 14:05 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Radio Republik Indonesia (RRI) bersama lembaga survei Indo Barometer menunjukkan bahwa belum semua masyarakat menerima anjuran dari pemerintah atau Kementerian Kesehatan mengenai tata cara pencegahan virus corona atau covid-19.

Dalam hasil survei tersebut, persentase masyarakat yang merasa tidak menerima anjuran dari Kementerian Kesehatan maupun lembaga di bawahnya seperti Dinas Kesehatan sebesar 56,3 persen. 

Sementara, 43,7 persen menyatakan sudah menerima anjuran pencegahan.

Baca juga: Survei RRI-Indo Barometer: Tingginya Kekhawatiran Warga atas Wabah Covid-19

"Saya bisa mengatakan ini PR bagi pemerintah untuk bagaimana menyosialisasikan lebih masif lagi terkait dengan anjuran (pencegahan virus corona)," ujar Peneliti Indo Barometer Asep Saepudin ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (20/3/2020).

Asep mengungkapkan, bagi publik yang mengaku telah mendapat anjuran dari pemerintah, 69,2 persen di antaranya telah mempraktikkan anjuran tersebut.

Sedangkan yang belum mempraktikkan sebanyak 30,8 persen.

Asep mengatakan, pemerintah sudah semestinya meningkatkan sosialiasi atas tingginya masyarakat yang merasa tidak ada anjuran pencegahan virus corona.

"Memang ini bisa menjadi masukan pemerintah bahwa ini PR besar untuk meningkatkan sosialisasi tentang ini (anjuran pencegahan virus corona)," katanya.

Baca juga: Kepala BNPB: Tingkatkan Imunitas untuk Cegah Corona, Jangan Biarkan Perut Kosong

Di sisi lain, pihaknya memaklumi tingginya persentase masyarakat yang merasa tidak ada anjuran.

Menurut Asep, penyebabnya karena ada jarak antara pemerintah pusat dengan masyarakat.

"Menurutku wajar karena gap-nya antara pusat dan masyarakat bawah terlalu jauh," terang dia.

Baca juga: UPDATE: 25 Orang Meninggal akibat Covid-19, Tingkat Kematian 8 Persen

Adapun wilayah pelaksanaan survei ini meliputi tujuh provinsi. Antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.

Dari tujuh wilayah setara dengan 64,9 persen populasi nasional.

Sedangkan waktu pengumpulan data berlangsung sejak 10 hingga 16 Maret 2020.

Metode penarikan sampel yang digunakan adalah quota dan purposive sampling.

Baca juga: 7 Arahan Terbaru Jokowi untuk Penanganan Covid-19

Jumlah sampel sebesar 400 responden tersebar secara proporsional dengan margin of error sebesar ± 4.90 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Sementara, responden adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah yang bertempat tinggal di wilayah survei.

Sedangkan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara via telepon seluler menggunakan kuesioner.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com