Jokowi: Banyak Sekali Anggaran yang Bukan Prioritas, Pangkas Dulu!

Kompas.com - 20/03/2020, 11:33 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan kata sambutan dalam pembukaan Asian Agriculture and Food Forum (ASAFF) tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/3/2020). ASAFF Tahun 2020 yang diselenggarakan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) merupakan hasil kolaborasi antarnegara dan antarpebisnis di kawasan Asia untuk membangun kemandirian pertanian dan ketahanan pangan di Asia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp. Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo memberikan kata sambutan dalam pembukaan Asian Agriculture and Food Forum (ASAFF) tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/3/2020). ASAFF Tahun 2020 yang diselenggarakan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) merupakan hasil kolaborasi antarnegara dan antarpebisnis di kawasan Asia untuk membangun kemandirian pertanian dan ketahanan pangan di Asia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta jajaran menteri hingga pemerintah daerah memangkas rancangan anggaran yang bukan prioritas di tengah pandemi virus corona ( Covid-19).

"Saya perintahkan semua menteri, juga pemerintah daerah, untuk memangkas rencana belanja APBN dan APBD yang tidak prioritas," kata Jokowi ketika memimpin rapat terbatas lewat konferensi video dari Istana Bogor, Jumat (20/3/2020).

"Banyak sekali ini yang tidak prioritas. Pangkas dulu. Anggaran perjalanan dinas, belanja rapat, pembelian barang yang tidak prioritas saya minta dipangkas," lanjut dia.

Baca juga: Tetapkan Status Darurat Bencana, Depok Sisir Anggaran Penanganan Covid-19

Presiden Jokowi menginstruksikan berbagai anggaran tersebut dapat dialihkan untuk tiga hal.

Pertama, di bidang kesehatan, terutama dalam upaya pengendalian penyakit Covid-19.

Kedua, social safety net atau yang berkaitan dengan bantuan sosial kepada masyarakat tidak mampu.

Ketiga, berkaitan dengan insentif ekonomi bagi pelaku usaha mikro kecil menengah sehingga mereka bisa tetap berproduksi dan menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja.

"Daya beli masyarakat harus betul-betul jadi perhatian kita, terutama rakyat kecil. Arahkan anggaran itu ke sana," kata Presiden Jokowi.

Ia menekankan, penyebaran pandemi global bukan hanya berisiko pada kesehatan masyarakat, tapi juga berimplikasi besar kepada perekonomian dunia.

Baca juga: Sri Mulyani: Jika RI Lockdown Anggaran Sudah Siap, tapi Logistik Belum

Pertumbuhan perekonomian dunia diprediksi akan turun dari 3 persen menjadi 1,5 persen.
Pertumbuhan ekonomi RI pun yang semula diprediksi 5 sampai 5,4 persen juga akan mengalami penurunan.

"Tantangan ini harus kita hadapi dan kita jawab," kata Presiden Jokowi.

Sampai dengan Kamis (19/3/2020) sore kemarin, kasus positif Covid-19 berjumlah 308 kasus. Dari jumlah tersebut, 25 meninggal dunia, dan 15 dinyatakan sembuh.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X