Tak Kuorum, Komisioner KPU Evi Novida Sebut Putusan DKPP Cacat Hukum

Kompas.com - 19/03/2020, 18:36 WIB
Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik (kanan) dan  Pramono Ubaid Tanthowi(kiri)  memberikan keterangan kepada wartawan pada Coffee Morning di gedung KPU, Jakarta, Selasa (18/2/2020). Acara tersebut membahas mengenai sosialisasi pencalonan pemilihan di tahun 2020 untuk 270 daerah pemilihan .  ANTARA FOTO/Reno Esnir/pd *** Local Caption ***  RENO ESNIRKetua KPU Arief Budiman (tengah) bersama Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik (kanan) dan Pramono Ubaid Tanthowi(kiri) memberikan keterangan kepada wartawan pada Coffee Morning di gedung KPU, Jakarta, Selasa (18/2/2020). Acara tersebut membahas mengenai sosialisasi pencalonan pemilihan di tahun 2020 untuk 270 daerah pemilihan . ANTARA FOTO/Reno Esnir/pd *** Local Caption ***

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik menyebut putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP) terkait pemberhentian dirinya sebagai komisioner KPU cacat hukum.

Evi mengatakan, putusan itu diambil dalam rapat pleno yang hanya beranggotakan empat anggota DKPP. Padahal, jumlah kuorum pengambilan putusan seharusnya dihadiri lima orang anggota.

"Putusan ini cacat hukum, akibatnya batal demi hukum dan semestinya tidak dapat dilaksanakan," kata Evi di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2020).

Baca juga: DKPP Pecat Evi Novida Ginting Manik dari Jabatan Komisioner KPU

Ketentuan mengenai kuorum pengambil keputusan diatur dalam Pasal 36 Ayat 2 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019.

Pasal itu berbunyi, Rapat Pleno Putusan dilakukan secara tertutup yang dihadiri oleh 7 (tujuh) orang anggota DKPP, kecuali dalam keadaan tertentu dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota DKPP.

Oleh karenanya, Evi menilai putusan berupa sanksi pada dirinya tidak sah secara hukum.

Baca juga: Selain Pecat Evi Novida, DKPP Beri Peringatan Keras ke Ketua KPU dan 4 Komisioner

Tidak hanya itu, Evi menilai, putusan tersebut juga terlalu berlebihan.

Pasalnya, pengadu yang dalam hal ini merupakan calon legislatif Partai Gerindra daerah pemilihan Kalimantan Barat 6, Hendri Makaluasc, telah mencabut pengaduannya per tanggal 13 November 2019.

Sehingga, ia menilai, seharusnya tidak ada lagi pihak yang dirugikan terkait perkara ini.

"Terlalu berlebihan karena sudah tidak ada lagi pihak yang dirugikan dan pokok permasalahannya hanya mengenai perbedaan penafisran terhadap putusan MK," ujar Evi.

Baca juga: Evi Novida Ginting Dipecat dari Komisioner KPU, Istana Tunggu Surat Resmi

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Nasional
Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan 'Taliban'

Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan "Taliban"

Nasional
Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Nasional
Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Nasional
DPR Wacanakan Pilkada Serentak 2027, Ini Kata KPU...

DPR Wacanakan Pilkada Serentak 2027, Ini Kata KPU...

Nasional
KPK Kantongi Hasil Audit BPKP Terkait Pengadaan Bansos Covid-19

KPK Kantongi Hasil Audit BPKP Terkait Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Masyarakat Keluhkan Penanganan Pandemi Buruk, YLBHI: Laporkan Saja, Seharusnya Negara Melindungi

Masyarakat Keluhkan Penanganan Pandemi Buruk, YLBHI: Laporkan Saja, Seharusnya Negara Melindungi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X