Upaya Cegah Corona, Mahfud Usulkan Sanksi bagi Pelanggar Aturan Pemerintah

Kompas.com - 19/03/2020, 16:01 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD (ketiga kiri) didampingi Kepala BNBP Doni Monardo (kedua kanan) tiba untuk mengikuti zikir dan doa bersama di Masjid Agung Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (6/2/2020). Kegiatan bertema Dari Natuna Selamatkan Indonesia ini digelar untuk mendoakan para WNI yang tengah diobservasi setelah dievakuasi dari Wuhan, China, dan untuk keselamatan warga Natuna serta masyarakat Indonesia secara umum, terkait kian merebaknya virus corona. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATMenko Polhukam Mahfud MD (ketiga kiri) didampingi Kepala BNBP Doni Monardo (kedua kanan) tiba untuk mengikuti zikir dan doa bersama di Masjid Agung Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (6/2/2020). Kegiatan bertema Dari Natuna Selamatkan Indonesia ini digelar untuk mendoakan para WNI yang tengah diobservasi setelah dievakuasi dari Wuhan, China, dan untuk keselamatan warga Natuna serta masyarakat Indonesia secara umum, terkait kian merebaknya virus corona.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan diberlakukannya penegakan hukum bagi pelanggar aturan pemerintah terkait penanganan virus corona atau Covid-19.

Hal itu disampaikan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo seusai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Kamis (19/3/2020).

Doni menyebut, dalam rapat itu, Mahfud mengemukakan usulnya untuk memberikan sanksi hukum bagi pihak yang tak taat aturan untuk mencegah penyebaran corona.

Baca juga: 7 Arahan Terbaru Jokowi untuk Penanganan Covid-19

"Masukan dari Menko Polhukam tentang pentingnya penegakan hukum bagi mereka yang tidak mengindahkan atau melanggar aturan yang ditetapkan pemerintah," ujar Doni Monardo.

Doni mengatakan, usul tersebut disampaikan Mahfud karena mempertimbangkan faktor keselamatan rakyat.

"Beliau menyebut tentang kewajiban kita, Salus Populi Suprema Lex, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi," ujar Doni.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Gelar Rapid Test Covid-19 Massal

Namun, Doni tak menjelaskan lebih jauh apakah usul Mahfud itu diterima oleh Presiden.

Sebelumnya, Presiden telah mengimbau sekaligus meminta seluruh pihak melakukan social distancing yang meliputi menjaga jarak satu sama lain serta menghindari kerumunan.

Presiden juga meminta seluruh pihak bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah di rumah sementara waktu.

Baca juga: Jokowi Minta Tenaga Medis dan RS yang Tangani Covid-19 Diberi Insentif

Namun, Jokowi melihat ada sebagian warga yang justru memanfaatkan kebijakan tersebut untuk berlibur.

Oleh karena itu, saat membuka rapat terkait pencegahan corona hari ini, Jokowi kembali mengingatkan masyarakat pentingnya tetap berada di rumah.

"Kebijakan belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah jangan sampai kebijakan ini dilihat sebagai sebuah kesempatan untuk liburan," kata Jokowi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berharap Jemaahnya Diperbolehkan Umrah, Indonesia Disebut Lobi Arab Saudi

Berharap Jemaahnya Diperbolehkan Umrah, Indonesia Disebut Lobi Arab Saudi

Nasional
Kemenristek Kembangkan Alat untuk Permudah 'Contact Tracing' Covid-19

Kemenristek Kembangkan Alat untuk Permudah "Contact Tracing" Covid-19

Nasional
Kemenparekraf Anggarkan Hibah Rp 3,8 Triliun untuk Genjot Pariwisata Daerah

Kemenparekraf Anggarkan Hibah Rp 3,8 Triliun untuk Genjot Pariwisata Daerah

Nasional
Jaksa Sebut Pinangki “Potong” Uang Jatah Anita Kolopaking dari Djoko Tjandra

Jaksa Sebut Pinangki “Potong” Uang Jatah Anita Kolopaking dari Djoko Tjandra

Nasional
Bersaksi di Sidang MK, Novel Baswedan Sebut KPK Tak Berdaya Setelah UU Direvisi

Bersaksi di Sidang MK, Novel Baswedan Sebut KPK Tak Berdaya Setelah UU Direvisi

Nasional
Ini 10 Poin dalam Action Plan Jaksa Pinangki, Ada Nama Pejabat Kejagung dan MA

Ini 10 Poin dalam Action Plan Jaksa Pinangki, Ada Nama Pejabat Kejagung dan MA

Nasional
Ibadah Umrah di Saudi Akan Dibuka, Tak Semua Jemaah Negara Bisa Masuk

Ibadah Umrah di Saudi Akan Dibuka, Tak Semua Jemaah Negara Bisa Masuk

Nasional
ICW Sebut Sejumlah Hal Belum Terungkap dalam Kasus Pinangki

ICW Sebut Sejumlah Hal Belum Terungkap dalam Kasus Pinangki

Nasional
Jokowi Perintahkan Food Estate Dikelola secara Modern

Jokowi Perintahkan Food Estate Dikelola secara Modern

Nasional
Proyek 'Food Estate', Jokowi Tugaskan Prabowo Urus Lumbung Pangan Singkong

Proyek "Food Estate", Jokowi Tugaskan Prabowo Urus Lumbung Pangan Singkong

Nasional
Puan Maharani: Revolusi Mental Belum Selesai...

Puan Maharani: Revolusi Mental Belum Selesai...

Nasional
Jadi Korban Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bripka Tukim Segera Jalani Operasi

Jadi Korban Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bripka Tukim Segera Jalani Operasi

Nasional
Kemenristek Uji Klinis Plasma Konvalesen, Tingkat Keberhasilan 70 Persen

Kemenristek Uji Klinis Plasma Konvalesen, Tingkat Keberhasilan 70 Persen

Nasional
Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra hingga Pemufakatan Jahat

Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra hingga Pemufakatan Jahat

Nasional
Pemerintah Diminta Perkuat Aturan Perbesaran Gambar Peringatan Bahaya pada Kemasan Rokok

Pemerintah Diminta Perkuat Aturan Perbesaran Gambar Peringatan Bahaya pada Kemasan Rokok

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X