Wapres Sebut Pemerintah Sudah Perhitungkan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Kompas.com - 19/03/2020, 15:32 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin usai membuka Munas V Adeksi di Mataram, NTB, Rabu (11/3/2020). KOMPAS.COM/KARNIA SEPTIA KUSUMANINGRUMWakil Presiden Maruf Amin usai membuka Munas V Adeksi di Mataram, NTB, Rabu (11/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan, pemerintah sudah memperhitungkan kemungkinan melonjaknya kasus virus corona atau Covid-19 di Indonesia.

Apalagi, jika lonjakan itu terjadi dalam kondisi jelang Ramadhan dan Lebaran 1441 Hijriah.

"Kami memang sudah memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan itu," ujar Ma'ruf di Rumah Dinas Wapres, Jakarta, Kamis (19/3/2020).

Baca juga: Wapres Sebut Lurah Berperan Penting Cegah Penyebaran Virus Corona

Beberapa persiapan pun dilakukan pemerintah, antara lain dengan memberikan stimulan-stimulan baik kepada perusahaan maupun masyarakat miskin dan yang membutuhkan.

Salah satunya, terkait pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Termasuk masalah BPJS, pelayanan kesehatannya, itu sudah diantisipasi," kata dia.

Saat ini, kasus Covid-19 di Indonesia sudah melonjak tajam sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

Jumlahnya sudah mencapai 227 kasus per Rabu (18/3/2020) dengan kasus yang sembuh mencapai 11 dan yang meninggal 19 orang.

Baca juga: Update 18 Maret: 227 Positif Covid-19, 11 Sembuh, dan 19 Orang Meninggal

Oleh karena itu, Ma'ruf menyebutkan, pentingnya peranan aparatur pemerintah, hingga tingkat lurah, untuk membantu mencegah sebaran Covid-19 di wilayahnya.

Mereka dapat memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang apa yang harus mereka lakukan.

"Peran lurah itu paling penting, karena mereka berada di masing-masing kelurahan," ujar Ma'ruf.

Ia mengatakan, penanganan sebaran virus corona ke daerah-daerah dilakukan dengan dibentuknya satuan-satuan tugas (satgas) baik di pusat maupun provinsi.

Satgas-satgas tersebut, kata dia, agar penanganan sebaran virus corona lebih diintensifkan melalui koordinasi ketat antar aparat pemerintah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X