7 Arahan Terbaru Jokowi untuk Penanganan Covid-19

Kompas.com - 19/03/2020, 15:28 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan kata sambutan dalam pembukaan Asian Agriculture and Food Forum (ASAFF) tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/3/2020). ASAFF Tahun 2020 yang diselenggarakan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) merupakan hasil kolaborasi antarnegara dan antarpebisnis di kawasan Asia untuk membangun kemandirian pertanian dan ketahanan pangan di Asia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp. Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo memberikan kata sambutan dalam pembukaan Asian Agriculture and Food Forum (ASAFF) tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/3/2020). ASAFF Tahun 2020 yang diselenggarakan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) merupakan hasil kolaborasi antarnegara dan antarpebisnis di kawasan Asia untuk membangun kemandirian pertanian dan ketahanan pangan di Asia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas untuk membahas penanganan virus corona jenis baru yang menyebabkan penyakit Covid-19. Rapat digelar lewat video conference dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/3/2020).

Selain para menteri terkait, jajaran gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 juga ikut bergabung dalam rapat ini. Jokowi memberikan tujuh arahan kepada jajarannya saat membuka rapat. Berikut rangkumannya:

1. Rapid test massal

Jokowi meminta jajarannya segera melakukan rapid test dengan cakupan besar terhadap warga yang diduga terpapar virus corona Covid-19.

"Segera lakukan rapid test dengan cakupan lebih besar agar deteksi dini indikasi awal seseorang terpapar Covid-19 bisa dilakukan," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Gelar Rapid Test Covid-19 Massal

Untuk memperlancar rapid test ini, mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar alat dan tempat tes diperbanyak.

*****
Kompas.com menggalang dana untuk solidaritas terhadap kondisi minimnya alat pelindung diri dan keperluan lainnya di rumah sakit-rumah sakit di Indonesia, terutama di DKI Jakarta, terkait penanganan Covid-19. Mari tunjukkan solidaritas kita dan bantu rumah sakit-rumah sakit untuk memiliki perlengkapan memadai. Klik untuk donasi melalui Kitabisa di https://kitabisa.com/campaign/melawancoronavirus.

*****

Tidak hanya itu, dia juga meminta agar tes melibatkan semua pihak, mulai rumah sakit pemerintah, BUMN, TNI-Polri, hingga swasta.

Bahkan, Jokowi membuka peluang lembaga riset dan perguruan tinggi juga bisa terlibat.

"Lembaga riset dan pendidikan tinggi yang mendapatkan rekomendasi dari Kemenkes," kata dia.

2. Insentif bagi tenaga medis

Presiden Joko Widodo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani merumuskan insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19.

"Termasuk Menkeu, pemberian insentif bagi para dokter, perawat, dan jajaran rumah sakit yang bergerak dalam penanganan Covid-19," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Minta Tenaga Medis dan RS yang Tangani Covid-19 Diberi Insentif

Selain itu, Jokowi juga meminta jajarannya untuk memastikan bahwa alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis selalu tersedia.

Sebab, hal tersebut sangat berpengaruh pada keselamatan dalam menangani pandemi Covid-19 ini.

Pemerintah sebelumnya mengonfirmasi sudah ada sejumlah petugas medis yang terpapar virus corona, satu di antaranya meninggal dunia.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Firli Sebut Usulan Kenaikan Gaji Pimpinan KPK Diajukan pada Era Agus Rahardjo

Firli Sebut Usulan Kenaikan Gaji Pimpinan KPK Diajukan pada Era Agus Rahardjo

Nasional
Kritik atas Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor di Tengah Wabah Covid-19

Kritik atas Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Mampukah Indonesia Mengantisipasi Puncak Penyebaran Covid-19?

Mampukah Indonesia Mengantisipasi Puncak Penyebaran Covid-19?

Nasional
Pelibatan Publik dalam Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Diragukan

Pelibatan Publik dalam Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Diragukan

Nasional
Jumlah Pasien Positif Corona Mencapai 1.790 Orang, Masyarakat Diimbau Hati-hati saat Ibadah

Jumlah Pasien Positif Corona Mencapai 1.790 Orang, Masyarakat Diimbau Hati-hati saat Ibadah

Nasional
Saat Jokowi Putuskan Tak Melarang Mudik di Tengah Wabah Virus Corona

Saat Jokowi Putuskan Tak Melarang Mudik di Tengah Wabah Virus Corona

Nasional
Komnas Perlindungan Anak Akan Bantu Korban yang Diduga Dinikahi Syekh Puji

Komnas Perlindungan Anak Akan Bantu Korban yang Diduga Dinikahi Syekh Puji

Nasional
Komnas PA Sebut Syekh Puji Dapat Diancam Penjara Seumur Hidup karena Tergolong Residivis

Komnas PA Sebut Syekh Puji Dapat Diancam Penjara Seumur Hidup karena Tergolong Residivis

Nasional
Mencermati Tes Covid-19, Uji Spesimen yang Sedikit hingga Tingkat Positif yang Tinggi

Mencermati Tes Covid-19, Uji Spesimen yang Sedikit hingga Tingkat Positif yang Tinggi

Nasional
Pemerintah Ingatkan Perusahaan Tetap Beri THR di Tengah Wabah Covid-19

Pemerintah Ingatkan Perusahaan Tetap Beri THR di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Berdasarkan Data BIN, Juli 2020 Puncak Penyebaran Covid-19

Berdasarkan Data BIN, Juli 2020 Puncak Penyebaran Covid-19

Nasional
Mendagri Keluarkan Surat Edaran soal Pencegahan dan Penanganan Covid-19 bagi TKI, Begini Bunyinya

Mendagri Keluarkan Surat Edaran soal Pencegahan dan Penanganan Covid-19 bagi TKI, Begini Bunyinya

Nasional
IAKMI Nilai Kebijakan Social Distancing untuk Cegah Covid-19 Belum Berjalan dengan Baik

IAKMI Nilai Kebijakan Social Distancing untuk Cegah Covid-19 Belum Berjalan dengan Baik

Nasional
Evi Novida Minta Jokowi Cabut Keppres dan Kembalikan Jabatannya sebagai Komisioner KPU

Evi Novida Minta Jokowi Cabut Keppres dan Kembalikan Jabatannya sebagai Komisioner KPU

Nasional
TNI Mutasi 27 Perwira Tinggi, Salah Satunya Jadi Hakim Agung MA

TNI Mutasi 27 Perwira Tinggi, Salah Satunya Jadi Hakim Agung MA

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X