Tak Bisa Terapkan Kerja dari Rumah, Kapal KKP Tetap Bekerja dari Laut

Kompas.com - 19/03/2020, 14:58 WIB
Presiden Joko Widodo (kelima kanan) didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (keenam kanan), Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (keempat kanan) dan Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Yudo Margono (kedua kanan) meninjau kapal pengawas perikanan saat melakukan kunjungan kerja di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT), Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020). ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATPresiden Joko Widodo (kelima kanan) didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (keenam kanan), Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (keempat kanan) dan Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Yudo Margono (kedua kanan) meninjau kapal pengawas perikanan saat melakukan kunjungan kerja di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT), Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Haeru Rahayu mengatakan Kapal Pengawas Perikanan KKP tetap mengawal nelayan Indonesia yang menangkap ikan di Laut Natuna Utara di tengah kewaspadaan penyebaran virus corona.

"Di saat semua ASN diimbau untuk work from home, kerja dari rumah, aparat kami di lapangan masih bekerja, mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan serta menjamin nelayan Indonesia aman melaut," ujar Haeru dalam keterangan tertulis, Kamis (19/3/2020).

Haeru menjelaskan, fokus pengawasan bukan hanya menangkap para pelaku illegal fishing, melainkan juga menjamin nelayan-nelayan Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan di laut tidak mendapatkan gangguan ataupun hambatan.

Baca juga: Kerja dari Rumah, Karyawan Facebook Dapat Bonus Rp 15 Juta

"Sesuai dengan arahan Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, kami diminta untuk menghadirkan rasa nyaman bagi nelayan Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan," kata Haeru.

Ia berharap kehadiran kapal pengawas tersebut membuat para nelayan tak takut mencari ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

"Kami berharap kehadiran Kapal Pengawas Perikanan KKP tersebut menjadikan nelayan-nelayan kita melaut di Laut Natuna Utara tanpa ada rasa takut," terang dia.

Sebelumnya, BNPB secara resmi memutuskan memperpanjang status darurat bencana akibat virus corona hingga 29 Mei 2020.

Baca juga: Cegah Covid-19, 220 Perusahaan di Jakarta Terapkan Sistem Kerja dari Rumah

Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan BNPB Nomor 13A yang ditandatangani oleh Doni Monardo selaku Kepala BNPB.

Berdasarkan dokumen surat yang telah dikonfirmasi tersebut, ada empat poin keputusan Kepala BNPB soal perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia.

Pertama, menetapkan perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU: Pelaksanaan Pilkada 2020 Harus Sesuai Protokol Kesehatan

KPU: Pelaksanaan Pilkada 2020 Harus Sesuai Protokol Kesehatan

Nasional
Era 'New Normal', Personel TNI-Polri Akan Berjaga di Mal hingga Tempat Wisata

Era "New Normal", Personel TNI-Polri Akan Berjaga di Mal hingga Tempat Wisata

Nasional
Pemerintah Jamin TNI-Polri Utamakan Pendekatan Persuasif dalam Era 'New Normal'

Pemerintah Jamin TNI-Polri Utamakan Pendekatan Persuasif dalam Era "New Normal"

Nasional
Polisi Sita 698 Kendaraan Travel Gelap yang Melanggar Larangan Mudik

Polisi Sita 698 Kendaraan Travel Gelap yang Melanggar Larangan Mudik

Nasional
KPK Berkomitmen Tingkatkan Pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

KPK Berkomitmen Tingkatkan Pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Nasional
Ini Penyebab Kasus Harian Covid-19 di Jawa Timur Meningkat

Ini Penyebab Kasus Harian Covid-19 di Jawa Timur Meningkat

Nasional
Semangat Pelaksanaan Pilkada tak Diiringi Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Semangat Pelaksanaan Pilkada tak Diiringi Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Nasional
Masyarakat Perlu Dilibatkan secara Luas dalam Stranas Pencegahan Korupsi

Masyarakat Perlu Dilibatkan secara Luas dalam Stranas Pencegahan Korupsi

Nasional
Rabu Pekan Depan, Lima Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Rabu Pekan Depan, Lima Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Nasional
PDI-P Tetap Lakukan Persiapan Pilkada, Optimistis Covid-19 Dapat Diatasi

PDI-P Tetap Lakukan Persiapan Pilkada, Optimistis Covid-19 Dapat Diatasi

Nasional
Panglima TNI Pimpin Sertijab Pangkohanudnas dan Penyerahan Jabatan Pangkogabwilhan

Panglima TNI Pimpin Sertijab Pangkohanudnas dan Penyerahan Jabatan Pangkogabwilhan

Nasional
Pemerintah: Pola Hidup Bersih dan Sehat Penting dalam Kehidupan Normal yang Baru

Pemerintah: Pola Hidup Bersih dan Sehat Penting dalam Kehidupan Normal yang Baru

Nasional
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19

Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19

Nasional
Pemerintah: Insentif Tenaga Medis Sudah Disalurkan Sejak 22 Mei

Pemerintah: Insentif Tenaga Medis Sudah Disalurkan Sejak 22 Mei

Nasional
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan 'New Normal' Butuh Transparansi Data

Puan Maharani Nilai Pelaksanaan "New Normal" Butuh Transparansi Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X