Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR: Penanganan Covid-19 di Lapangan Harus Dipercepat dan Diperluas

Kompas.com - 19/03/2020, 14:41 WIB
Tsarina Maharani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera membuat kebijakan yang signifikan untuk mencegah penyebaran virus corona yang terus meluas.

Ia mengatakan kehadiran negara harus betul-betul dirasakan masyarakat di tengah situasi seperti ini.

"Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Namun, di lapangan upaya percepatan penanganan belum terlihat nyata, Sekarang saatnya melompat lebih jauh, lebih cepat. Karena kita berlomba dengan deret ukur penyebaran virus corona," ujar Puan, Kamis (19/3/2020).

Baca juga: Jokowi Perintahkan Gelar Rapid Test Covid-19 Massal

Dia menyebutkan bentuk kehadiran negara yang diperlukan saat ini yaitu memperluas pelayanan pemeriksaan, terutama di area publik seperti pasar, terminal, dan stasiun.

Alat tes virus corona mesti disediakan dalam jumlah yang masif.

Tenaga medis perlu dikerahkan untuk melakukan pemeriksaan bagi warga dari pintu ke pintu, khususnya yang ada di wilayah rawan.

Selain itu, Puan meminta agar Pemerintah mengupayakan pelayanan massal bebas biaya atau gratis.

"Petugas medis aktif mendatangi wilayah yang rawan untuk melakukan tes tersebut sekaligus mempermudah akses masyarakat untuk melakukan tes virus corona. Pemerintah secepatnya mencari solusi agar layanan tes corona ini bisa dilakukan secara gratis," tutur Puan.

Baca juga: Jokowi Minta Stop Ekspor Masker dan Hand Sanitizer

Kemudian, pemerintah juga harus memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat terkait penanganan virus corona saat ini.

"Pemerintah hendaknya mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait corona, seperti peta sebaran kasus dan informasi layanan kesehatan," ujarnya.

Ketersediaan alat-alat pelindungan diri bagi warga, seperti masker dan hand sanitizer juga penting diperhatikan pemerintah.

Puan mendorong kebutuhan masker dan hand sanitizer juga dapat diberikan secara gratis oleh pemerintah.

"Pemerintah selayaknya menyediakan alat perlindungan diri dari risiko terpapar virus corona kepada warga seperti masker dan hand sanitizer secara cuma-cuma," kata Puan.

Baca juga: Masa Darurat Bencana akibat Virus Corona Diperpanjang hingga 29 Mei

"DPR mendukung penggunaan dana penanganan dan penanggulangan bencana untuk kegiatan penanggulangan virus corona," imbuh dia.

Selanjutnya, pemerintah harus memastikan ketersediaan bahan-bahan pokok agar masyarakat merasa tenang.

Masyarakat perlu diyakinkan dengan segala upaya yang telah disiapkan pemerintah dalam menangani pandemi virus corona ini.

"Untuk menjaga ketenangan warga, pemerintah juga harus menjamin ketersediaan bahan pokok sehingga tidak menimbulkan panic buying," ujar Puan.

Baca juga: UPDATE: Jumlah Tambah 55, Total Pasien Positif Covid-19 Ada 227 Kasus

Hingga Rabu (18/3/2020) sore, pemerintah mengonfirmasi jumlah pasien Covid-19 menjadi 227 orang. Jumlah itu bertambah 55 orang dari pengumuman terakhir pada Selasa (17/3/2020).

Selanjutnya, berdasarkan data pemerintah, kasus pasien Covid-19 meninggal dunia yaitu 19 orang dan sembuh 11 orang.

Terkini, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar segera dilaksanakan rapid test virus corona (Covid-19) massal di Indonesia.

"Segera lakukan rapid test dengan cakupan lebih besar," ujar Presiden Jokowi dalam rapat terbatas melalui telekonferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/3/2020).

Baca juga: UPDATE: 11 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh, 19 Kasus Meninggal

 

"Agar deteksi dini indikasi awal seseorang terpapar Covid-19 bisa dilakukan," lanjut dia.

Agar rapid test Covid-19 berjalan lancar, Presiden Jokowi meminta agar Kementerian Kesehatan segera memperbanyak alat tes sekaligus tempat tes.

Tidak hanya Kemenkes, Presiden Jokowi juga meminta pelibatan sejumlah unsur, mulai dari rumah sakit pemerintah, BUMN, TNI-Polri, hingga swasta demi kelancaran rapid test massal itu.

Bahkan, Presiden Jokowi juga membuka peluang bagi lembaga riset dan perguruan tinggi untuk juga bisa terlibat.

"Lembaga riset dan pendidikan tinggi yang mendapatkan rekomendasi dari Kemenkes," kata dia.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com