Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koordinasi dengan Pemda Cegah Covid-19, Wapres Sebut TNI/Polri Harus Dilibatkan

Kompas.com - 19/03/2020, 12:11 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan TNI dan Polri harus dilibatkan dalam pencegahan Covid-19 yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda).

Ma'ruf mengatakan, kolaborasi penanganan dari semua pihak, termasuk TNI/Polri harus dilakukan dalam mencegah sebaran virus corona ini.

"Kolaborasi penanganan dengan semua pihak. Ya termasuk TNI, Polri," kata Ma'ruf di Rumah Dinas Wapres, Jakarta, Kamis (19/3/2020).

Baca juga: Wapres Maruf Minta Masyarakat Tahan Diri untuk Mudik

Termasuk juga mengumpulkan tenaga ahli baik medis maupun non medis untuk membahas intensif langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penanganan Covid-19.

"Ini sebenarnya sudah dalam kerangka perencanaan strategi nasional dalam penanganan corona ini dan sudah berjalan," kata dia.

Di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, kata dia, kolaborasi tersebut sudah berjalan dan mereka terus berkoordinasi karena merupakan wilayah yang potensi sebarannya besar.

Baca juga: Tips Sehat ala Maruf Amin Jaga Kesehatan Cegah Virus Corona

Dengan demikian masing-masing kepala daerah dan satuan tugasnya, kata dia, harus membuat strategi terkait penanganan ini.

Pihaknya juga telah meminta pemda, terutama Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan koordinasi terkait transportasi umum agar penumpukan penumpang tidak terjadi.

Termasuk mencegah antrean panjang yang menyebabkan masyarakat berdekatan ketika menunggu kendaraan.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan gerakan social distancing atau menjaga jarak sosial demi mencegah penyebaran virus corona.

Baca juga: Cegah Covid-19, Wapres Maruf Amin Minta Masyarakat Tak Pergi Liburan

"Kami minta pemerintah daerah, gubernur, khususnya Gubernur DKI itu melakukan koordinasi-koordinasi dan mencegah terjadinya antrean antara satu dengan lain saling berdekatan ketika menunggu kendaraan," kata dia.

Hal-hal seperti itu, kata dia, harus dikoordinasikan oleh pemda dan TNI/Polri, termasuk dengan perusahaan agar masyarakat bisa disiplin untuk menjaga jaraknya masing-masing.

"Sekarang saya mendengar sudah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh TNI/Polri untuk menjaga jarak agar mereka yang antre itu tidak terlalu dekat, sebab itu kan berbahaya," kata Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com