Setelah Polda Sultra Keliru Sampaikan Informasi Kedatangan 49 TKA China...

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Merdisyam mengakui bahwa terdapat kekeliruan dalam menyampaikan informasi terkait kedatangan 49 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (15/3/2020).

Informasi ini dianggap mengkhawatirkan, sebab saat ini sedang mewabah virus corona yang menyebabkan penyakit Covid-19, yang berasal dari China.

Kedatangan puluhan TKA China ini diketahui setelah beredar sebuah video dari salah seorang warga yang merekam kedatangan TKA tersebut.

Baca juga: Duduk Perkara soal 49 TKA China yang Tiba di Kendari, Bukan Perpanjangan Visa Kerja, Kapolda Sultra Minta Maaf

Merdisyam pun mengucapkan permohonan maaf atas kesalahannya menyampaikan informasi terkait puluhan TKA China tersebut.

"Permohonan maaf kepada rekan-rekan sekalian dari saya sebagai Kapolda Sultra," kata Merdisyam dalam keterangan pers di Media Center Mapolda Sultra, Selasa (17/3/2020).

Merdisyam sebelumnya mengatakan, 49 TKA dari China itu yang kembali di Kendari setelah mengurus perpanjangan visa di Jakarta.

Ia menjelaskan, awalnya menerima laporan dari pengelola Bandara Haluoleo, mengenai adanya 49 TKA yang baru tiba dari Jakarta.

Kemudian, pihak pengelola Bandara Haluoleo menyampaikan bahwa puluhan TKA tersebut sudah mengantongi visa dan sertifikat kesehatan.

Namun, kata Merdisyam, pengelola Bandara Haluoleo tidak menjelaskan riwayat perjalanan puluhan warga asing itu sebelum bertolak dari Jakarta.

Baca juga: Soal 49 TKA China Masuk ke Kendari, Luhut Sebut Tidak Ada yang Dilanggar

Merdisyam mencoba menghubungi PT VDNI, tempat para TKA itu bekerja. Ia mengatakan, perusahaan itu menyebutkan para TKA yang baru masuk adalah pekerja lama.

"Karena tidak ada TKA baru yang datang. Dan saat itu juga kami peserta rapat kaget dengan video yang beredar, dan informasi yang kami sampaikan juga mendadak," kata Merdisyam.

Shutterstock Ilustrasi.

Datang dari China

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara Sofyan mengatakan, puluhan TKA asal China yang tiba di Bandara Haluoleo tersebut bukan datang dari Jakarta untuk memperpanjang visa kerjanya.

Sofyan menjelaskan, puluhan TKA tersebut berasal dari China tepatnya di Provinsi Henan untuk bekerja di Sulawesi Tenggara.

Menurut dia, untuk sampai ke Indonesia, 49 TKA ini sempat transit di Thailand dan menjalani karantina dan mendapat kartu kesehatan agar diperbolehkan melanjutkan perjalanan ke Jakarta.

"Berdasarkan cap tanda masuk imigrasi Thailand yang tertera pada paspor mereka tiba di Thailand, pada 29 Februari 2020, tapi mereka juga telah dibekali dengan hasil medical certificate atau surat kesehatan dari Pemerintah Thailand," kata Sofyan di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, Senin (16/3/2020) malam.

Baca juga: Sampaikan Informasi yang Salah soal 49 TKA China, Kapolda Sultra Minta Maaf

Lebih lanjut, Sofyan mengakui, 49 TKA asal China tersebut belum menjalani proses karantina di Indonesia.

Mereka hanya mendapatkan kartu kewaspadaan kesehatan dari KKP Bandara Soekarno-Hatta.

Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Mencegah Masuknya Virus Corona, seluruh TKA yang masuk di Indonesia wajib mengikuti proses karantina selama 14 hari.

Peringatan DPR

Pernyataan Merdisyam menuai banyak reaksi dari berbagai pihak karena menimbulkan kesimpangsiuran.

Komisi III DPR menyesalkan kesalahan informasi yang disampaikan Polda Sulawesi Tenggara terkait kedatangan 49 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Ketua Komisi III Herman Hery meminta Kapolri Jenderal Idham Azis mengevaluasi jajaran Polda Sulawesi Tenggara.

"Misinformasi seperti ini jelas tidak dibutuhkan di tengah keseriusan pemerintah dalam menghadapi perang melawan penyebaran virus corona dan bisa mengakibatkan kepanikan baru di masyarakat," ujar Herman melalui keterangan tertulis, Rabu (18/3/2020).

Baca juga: Komisi III Minta Pemerintah Pertegas Larangan Masuk Sementara bagi WNA

Tak hanya itu, Herman menyayangkan puluhan TKA China tidak dilakukan karantina selama 14 hari untuk memastikan mereka tak terinfeksi virus corona.

"Harus juga diingat bahwa pada Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Menkumham Nomor 7 Tahun 2020 mewajibkan seluruh TKA (tenaga kerja asing) yang tiba di Indonesia menjalani karantina 14 hari," ucap dia.

Dok. Shutterstock Ilustrasi virus corona

Permintaan dideportasi

Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB Cucun Ahmad Sjamsurijal meminta Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mendeportasi 49 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Menurut Cucun, berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dipastikan 49 TKA asal China tidak mempunyai izin kerja.

"Jadi kami meminta agar segera dideportasi apalagi mereka dari China yang terkena wabah terbesar dari virus corona (Covid-19)," kata Cucun, Rabu (18/3/2020).

Baca juga: Anggota Komisi III Minta Imigrasi Deportasi 49 TKA China di Kendari

Cucun menjelaskan, status 49 TKA China tersebut terbongkar setelah tim pengawasan dari Kemenaker melakukan investigasi.

Menurut dia, hasil TKA China bekerja PT Dragon Virtue, Konawe. Kendati demikian, mereka tidak mengantongi izin dari Direktorat Pelayanan dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTK).

"Mereka datang dengan visa kunjungan lalu mereka ternyata bekerja di sini jelas merupakan suatu pelanggaran. Kami mendesak agar Imigrasi segera melakukan deportasi mereka ke Negara asal," ujarnya.

Baca juga: Gubernur Sultra Perintahkan Karantina 49 TKA China di Kendari

Lebih lanjut, Ketua Fraksi PKB di DPR ini menyatakan, di tengah kepanikan warga akibat wabah korona, pemerintah seharusnya lebih ketat kedatangan WNA China ke Indonesia.

"Jangan sampai usaha tersebut rusak hanya karena ketidakakuratan petugas Imigrasi dalam meneliti dokumen WNA yang masuk ke Indonesia," kata dia.