Amnesty Indonesia Desak Pemerintah Siapkan Protokol Covid-19 Bagi Tenaga Kesehatan Lewat Petisi

Kompas.com - 19/03/2020, 09:10 WIB
Amnesty International Indonesia membuat petisi Desak Pemerintah Segera Melindungi Hak Pekerja Kesehatan!. Tangkapan layar dilakukan pada Kamis (19/3/2020) pukul 9.00 WIB. Istimewa/amnestyindo.nationbuilder.com/petisi_desak_protokol_covid19?recruiter_id=137477Amnesty International Indonesia membuat petisi Desak Pemerintah Segera Melindungi Hak Pekerja Kesehatan!. Tangkapan layar dilakukan pada Kamis (19/3/2020) pukul 9.00 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Situs Amnesty International Indonesia membuat petisi yang mendesak pemerintah segera menyiapkan protokol pelayanan dan penanganan infeksi Covid-19 bagi seluruh pekerja kesehatan baik dokter, perawat, tenaga medis dan pekerja sejawat di sektor kesehatan.

Amnesty International Indonesia membuat petisi bersama lima organisasi kesehatan di Indonesia yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

Dalam petisi tersebut, Amnesty bersama lima organisasi tersebut menyoal dua tenaga kesehatan dari RSUD dr. Soekardjo, Kota Tasikmalaya yang terpaksa memakai jas hujan plastik ketika memindahkan Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid-19.

Baca juga: Ketika Tenaga Kesehatan Harus Menghadapi Risiko Tertular Virus Corona

Para petugas medis hanya diberi masker N95, dan pembelian baju hazmat yang harganya mahal dibebankan kepada rumah sakit.

Bahkan, ada petugas penanganan Covid-19 ikut tertular virus corona dan meninggal dunia.

Amnesty dan lima organisasi tersebut menyatakan, cerita-cerita para tenaga medis tersebut menunjukkan lemahnya perlindungan kesehatan dan keamanan yang diberikan pemerintah terhadap mereka.

Penyebabnya, protokol perlindungan bagi tenaga kesehatan yang menangani pandemi COVID-19 belum dijalankan secara tegas, terpadu, dan konsisten.

Baca juga: RSUP Persahabatan Jamin Keamanan Tenaga Kesehatan yang Rawat Pasien Isolasi

Berdasarkan hal tersebut, Amnesty International Indonesia bersama IDI, PDGI, PPNI, IBI dan IAI mendesak tiga hal dalam petisi tersebut yaitu :

Pertama, Presiden dan Kementerian Kesehatan RI memastikan implementasi protokol pelayanan dan penanganan infeksi COVID-19 bagi pekerja kesehatan, termasuk memastikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja mereka.

Kedua, Presiden, Kementerian Kesehatan, dan seluruh jajaran Dinas Kesehatan di tingkat daerah berkoordinasi antar-lembaga dan dengan lembaga penyedia layanan kesehatan.

Baca juga: RSPI Sulianti Saroso Minta Bantuan Tenaga Kesehatan dan APD ke Dinkes DKI untuk Tangani Pasien Covid-19

Pemerintah harus memberikan instruksi yang jelas dan tegas, memastikan ketersediaan Alat Pelindung Diri dan fasilitas penunjang kesehatan, dan memastikan keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan yang menangani pandemi COVID-19.

Ketiga, Presiden dan Kementerian Kesehatan RI segera memberikan informasi yang transparan dan komprehensif mengenai tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 dan memastikan mereka dapat mengakses layanan kesehatan.

Lebih lanjut, dari pantuan Kompas.com, Kamis (19/3/2020) pukul 07.29 petisi itu sudah ditandatangani oleh 1.062 orang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luncurkan Aplikasi Propam Presisi, Kapolri: Sudah Bukan Saatnya Kita Tutup-tutupi Permasalahan

Luncurkan Aplikasi Propam Presisi, Kapolri: Sudah Bukan Saatnya Kita Tutup-tutupi Permasalahan

Nasional
Elektabilitas Prabowo Tertinggi Versi Survei, Politisi PKS Sebut Ada Peluang Muncul Tokoh Baru

Elektabilitas Prabowo Tertinggi Versi Survei, Politisi PKS Sebut Ada Peluang Muncul Tokoh Baru

Nasional
Menteri PPPA: Implementasi Kesetaraan Gender pada Inpres 9/2000 Masih Sebatas Wacana

Menteri PPPA: Implementasi Kesetaraan Gender pada Inpres 9/2000 Masih Sebatas Wacana

Nasional
Satgas Sarankan Vaksinasi Covid-19 di Bulan Ramadhan Dilakukan Pagi Hari

Satgas Sarankan Vaksinasi Covid-19 di Bulan Ramadhan Dilakukan Pagi Hari

Nasional
Banyak Tokoh Elektabilitasnya Tinggi, Isu Presiden 3 Periode Dinilai Tak Perlu Ditakuti

Banyak Tokoh Elektabilitasnya Tinggi, Isu Presiden 3 Periode Dinilai Tak Perlu Ditakuti

Nasional
Kemenkumham Salurkan Bantuan Rp 800 Juta untuk Masyarakat Terdampak Bencana di Indonesia

Kemenkumham Salurkan Bantuan Rp 800 Juta untuk Masyarakat Terdampak Bencana di Indonesia

Nasional
Elektabilitas Airlangga Disebut Tertinggi, Golkar: Kerja Kerasnya Diketahui Publik

Elektabilitas Airlangga Disebut Tertinggi, Golkar: Kerja Kerasnya Diketahui Publik

Nasional
Persidangan Rizieq Shihab, dari Kerugian Bandara Soekarno-Hatta hingga Alasan Eks Kapolres Jakpus Tak Bubarkan Kerumunan

Persidangan Rizieq Shihab, dari Kerugian Bandara Soekarno-Hatta hingga Alasan Eks Kapolres Jakpus Tak Bubarkan Kerumunan

Nasional
Dua Warga Jakarta Selatan Masuk DPO Terduga Teroris

Dua Warga Jakarta Selatan Masuk DPO Terduga Teroris

Nasional
Kemensos Cegah Korupsi dengan Sistem Elektronik, Risma: Publik Bisa Koreksi Data

Kemensos Cegah Korupsi dengan Sistem Elektronik, Risma: Publik Bisa Koreksi Data

Nasional
Rabu Besok, Komisi IX DPR Akan Disuntik Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto

Rabu Besok, Komisi IX DPR Akan Disuntik Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto

Nasional
BMKG Deteksi Bibit Siklon Tropis 94W, Masyarakat Diimbau Waspada Potensi Cuaca Ekstrem

BMKG Deteksi Bibit Siklon Tropis 94W, Masyarakat Diimbau Waspada Potensi Cuaca Ekstrem

Nasional
Menpan RB: Capaian Pencegahan Korupsi di Perizinan dan Tata Niaga Cukup Tinggi

Menpan RB: Capaian Pencegahan Korupsi di Perizinan dan Tata Niaga Cukup Tinggi

Nasional
Kemenko PMK Dorong RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Disahkan

Kemenko PMK Dorong RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Disahkan

Nasional
Polisi Virtual Sudah Kirim Peringatan ke 200 Akun Media Sosial

Polisi Virtual Sudah Kirim Peringatan ke 200 Akun Media Sosial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X