Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Opsi Lockdown Saat Atasi Virus Corona, SBY Contohkan Negara Lain

Kompas.com - 18/03/2020, 15:24 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan pemerintah untuk serius mengatasi penyebaran virus corona di Indonesia. 

SBY pun sempat menyinggung kebijakan lockdown atau isolasi wilayah yang dilakukan sejumlah negara lain dalam menghadapi pandemi virus yang menyebabkan penyakit Covid-19.

Dalam tulisan di laman Facebook resminya, SBY mengaku gembira saat ini negara-negara di seluruh dunia makin serius dan efektif dalam menangani pandemi corona.

Dia juga menilai langkah yang dilakukan negara-negara tersebut makin terarah, tegas, dan nyata.

"Sejumlah kota di berbagai negara, bahkan di seluruh negara, dilakukan lockdown," tulis SBY, Selasa (17/3/2020).

Baca juga: BNPB: Status Darurat Bencana Covid-19 Tak Sama dengan Lockdown

SBY menyadari bahwa kebijakan lockdown bisa mengganggu kenyamanan masyarakat hingga berdampak buruk bagi ekonomi.

Sebab, dengan kebijakan tersebut, penduduk dilarang meninggalkan rumah masing-masing atau sangat dibatasi kegiatannya

Tempat-tempat yang mengundang atau membuat orang berkumpul, termasuk rumah makan, toko-toko dan tempat-tempat hiburan ditutup. Kota dan negara yang di-lockdown juga dinyatakan tertutup dari kedatangan penduduk negara lain.

"Tujuannya satu, menyelamatkan masyarakat dan manusia. Orang-seorang. Tentu masyarakat menjadi tidak nyaman dan kebijakan ini juga ada risiko-risikonya, termasuk kerugian dari sisi ekonomi," kata SBY.

"Tetapi kebijakan dan tindakan itu harus diambil. Keselamatan dan kelangsungan hidup manusia di atas segalanya," ujar Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

Baca juga: SBY Nilai Rakyat Tak Akan Panik soal Corona jika Pemerintah Kredibel

Di Indonesia sendiri, SBY melihat sudah mulai ada langkah serius yang dilakukan pemerintah RI untuk mengatasi penyebaran corona.

Namun, dia juga menilai pemerintah harus melakukan koreksi atas langkah-langkah awal yang dilakukan.

"Mungkin awalnya terlalu percaya diri (overconfident), menganggap enteng (underestimate), sementara pernyataan sejumlah pejabat saya nilai tidak tepat (misleading)," kata dia.

"Tapi itu sudah lewat. Yang positif, tindakan pemerintah kini makin nyata," ujar dia.

Warga menggunakan masker setelah turun dari kereta rel listrik di stasiun Palmerah, Jakarta, Selasa (3/3/2020). Presiden Joko Widodo mengimbau warga untuk tidak panik, tetapi tetap waspada dengan tetap higienis serta menjaga imunitas tubuh usai mengumumkan dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) positif terjangkit virus corona yang saat ini dirawat di ruang isolasi RSPI Sulianti Saroso, Jakarta.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Warga menggunakan masker setelah turun dari kereta rel listrik di stasiun Palmerah, Jakarta, Selasa (3/3/2020). Presiden Joko Widodo mengimbau warga untuk tidak panik, tetapi tetap waspada dengan tetap higienis serta menjaga imunitas tubuh usai mengumumkan dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) positif terjangkit virus corona yang saat ini dirawat di ruang isolasi RSPI Sulianti Saroso, Jakarta.
SBY mengatakan, rakyat akan merasa tenang dan tak akan panik apabila rakyat yakin pemerintahnya melakukan langkah-langkah yang benar, tepat dan kredibel.

Rakyat juga akan tenang jika mereka terus diberikan informasi yang diperlukan, disertai apa yang pemerintah harapkan untuk dilakukan oleh masyarakat dan warga.

"Masyarakat juga mengharapkan guidance yang diterima dari pemerintah klop satu sama lain. Tidak ada perbedaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata SBY.

Baca juga: Temui Kepala BNPB, Anies Pastikan Penanganan Covid-19 di DKI Sejalan dengan Pusat

Presiden Joko Widodo sendiri sebelumnya melarang pemerintah daerah untuk melakukan lockdown atau isolasi dalam menghadapi penyebaran virus corona Covid-19.

Jokowi menegaskan kebijakan lockdown hanya diambil oleh pemerintah pusat.

"Kebijakan lockdown baik di tingkat nasional dan tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tak boleh diambil oleh Pemda. Dan tak ada kita berpikiran untuk kebijakan lockdown," kata Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Senin (16/3/2020).

Baca juga: Jokowi Larang Pemerintah Daerah Lakukan Lockdown Terkait Covid-19

Jokowi menyebutkan, saat ini yang terpenting dilakukan adalah bagaimana mengurangi mobilitas orang, menjaga jarak, serta mengurangi kerumunan orang yang membawa resiko lebih besar pada penyebaran Covid-19.

"Kebijakan belajar dari rumah kerja dari rumah dan ibadah di rumah perlu terus kita gencarkan untuk menghindari Covid-19 dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat," kata dia.

Sejumlah negara memang melakukan kebijakan lockdown dalam menangani penyebaran virus corona atau Covid-19. Negara itu seperti Italia, Filipina, Irlandia.

Adapun, negara tetangga Indonesia, yaitu Malaysia, menjadi negara terbaru yang melakukan kebijakan lockdown.

Malaysia menerapkan kebijakan lockdown sejak hari ini, Rabu (18/3/2020) hingga 31 Maret 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com