Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Opsi Lockdown Saat Atasi Virus Corona, SBY Contohkan Negara Lain

Kompas.com - 18/03/2020, 15:24 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan pemerintah untuk serius mengatasi penyebaran virus corona di Indonesia. 

SBY pun sempat menyinggung kebijakan lockdown atau isolasi wilayah yang dilakukan sejumlah negara lain dalam menghadapi pandemi virus yang menyebabkan penyakit Covid-19.

Dalam tulisan di laman Facebook resminya, SBY mengaku gembira saat ini negara-negara di seluruh dunia makin serius dan efektif dalam menangani pandemi corona.

Dia juga menilai langkah yang dilakukan negara-negara tersebut makin terarah, tegas, dan nyata.

"Sejumlah kota di berbagai negara, bahkan di seluruh negara, dilakukan lockdown," tulis SBY, Selasa (17/3/2020).

Baca juga: BNPB: Status Darurat Bencana Covid-19 Tak Sama dengan Lockdown

SBY menyadari bahwa kebijakan lockdown bisa mengganggu kenyamanan masyarakat hingga berdampak buruk bagi ekonomi.

Sebab, dengan kebijakan tersebut, penduduk dilarang meninggalkan rumah masing-masing atau sangat dibatasi kegiatannya

Tempat-tempat yang mengundang atau membuat orang berkumpul, termasuk rumah makan, toko-toko dan tempat-tempat hiburan ditutup. Kota dan negara yang di-lockdown juga dinyatakan tertutup dari kedatangan penduduk negara lain.

"Tujuannya satu, menyelamatkan masyarakat dan manusia. Orang-seorang. Tentu masyarakat menjadi tidak nyaman dan kebijakan ini juga ada risiko-risikonya, termasuk kerugian dari sisi ekonomi," kata SBY.

"Tetapi kebijakan dan tindakan itu harus diambil. Keselamatan dan kelangsungan hidup manusia di atas segalanya," ujar Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

Baca juga: SBY Nilai Rakyat Tak Akan Panik soal Corona jika Pemerintah Kredibel

Di Indonesia sendiri, SBY melihat sudah mulai ada langkah serius yang dilakukan pemerintah RI untuk mengatasi penyebaran corona.

Namun, dia juga menilai pemerintah harus melakukan koreksi atas langkah-langkah awal yang dilakukan.

"Mungkin awalnya terlalu percaya diri (overconfident), menganggap enteng (underestimate), sementara pernyataan sejumlah pejabat saya nilai tidak tepat (misleading)," kata dia.

"Tapi itu sudah lewat. Yang positif, tindakan pemerintah kini makin nyata," ujar dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com