Soal Opsi Lockdown Saat Atasi Virus Corona, SBY Contohkan Negara Lain

Kompas.com - 18/03/2020, 15:24 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan sambutan dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat tahun 2018 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/03/2018) .Partai Demokrat menggelar Rapimnas selama dua hari 10-11 Maret 2018 untuk membahas strategi Pemilu 2018 serta Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELIKetua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan sambutan dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat tahun 2018 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/03/2018) .Partai Demokrat menggelar Rapimnas selama dua hari 10-11 Maret 2018 untuk membahas strategi Pemilu 2018 serta Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan pemerintah untuk serius mengatasi penyebaran virus corona di Indonesia. 

SBY pun sempat menyinggung kebijakan  lockdown atau isolasi wilayah yang dilakukan sejumlah negara lain dalam menghadapi pandemi virus yang menyebabkan penyakit Covid-19.

Dalam tulisan di laman Facebook resminya, SBY mengaku gembira saat ini negara-negara di seluruh dunia makin serius dan efektif dalam menangani pandemi corona.

Dia juga menilai langkah yang dilakukan negara-negara tersebut makin terarah, tegas, dan nyata.

"Sejumlah kota di berbagai negara, bahkan di seluruh negara, dilakukan lockdown," tulis SBY, Selasa (17/3/2020).

Baca juga: BNPB: Status Darurat Bencana Covid-19 Tak Sama dengan Lockdown

SBY menyadari bahwa kebijakan lockdown bisa mengganggu kenyamanan masyarakat hingga berdampak buruk bagi ekonomi.

Sebab, dengan kebijakan tersebut, penduduk dilarang meninggalkan rumah masing-masing atau sangat dibatasi kegiatannya

Tempat-tempat yang mengundang atau membuat orang berkumpul, termasuk rumah makan, toko-toko dan tempat-tempat hiburan ditutup. Kota dan negara yang di-lockdown juga dinyatakan tertutup dari kedatangan penduduk negara lain.

"Tujuannya satu, menyelamatkan masyarakat dan manusia. Orang-seorang. Tentu masyarakat menjadi tidak nyaman dan kebijakan ini juga ada risiko-risikonya, termasuk kerugian dari sisi ekonomi," kata SBY.

"Tetapi kebijakan dan tindakan itu harus diambil. Keselamatan dan kelangsungan hidup manusia di atas segalanya," ujar Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

Baca juga: SBY Nilai Rakyat Tak Akan Panik soal Corona jika Pemerintah Kredibel

Di Indonesia sendiri, SBY melihat sudah mulai ada langkah serius yang dilakukan pemerintah RI untuk mengatasi penyebaran corona.

Namun, dia juga menilai pemerintah harus melakukan koreksi atas langkah-langkah awal yang dilakukan.

"Mungkin awalnya terlalu percaya diri (overconfident), menganggap enteng (underestimate), sementara pernyataan sejumlah pejabat saya nilai tidak tepat (misleading)," kata dia.

"Tapi itu sudah lewat. Yang positif, tindakan pemerintah kini makin nyata," ujar dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Nasional
Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Nasional
Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Nasional
Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Nasional
KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

Nasional
Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Nasional
Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Nasional
Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Nasional
Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Nasional
Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Nasional
Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Nasional
Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Nasional
Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Nasional
Gibran Minta Solo Jadi Prioritas Vaksinasi, Pengamat: Angin Segar untuk Pemda Lain

Gibran Minta Solo Jadi Prioritas Vaksinasi, Pengamat: Angin Segar untuk Pemda Lain

Nasional
Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X