Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 18/03/2020, 15:24 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan pemerintah untuk serius mengatasi penyebaran virus corona di Indonesia. 

SBY pun sempat menyinggung kebijakan lockdown atau isolasi wilayah yang dilakukan sejumlah negara lain dalam menghadapi pandemi virus yang menyebabkan penyakit Covid-19.

Dalam tulisan di laman Facebook resminya, SBY mengaku gembira saat ini negara-negara di seluruh dunia makin serius dan efektif dalam menangani pandemi corona.

Dia juga menilai langkah yang dilakukan negara-negara tersebut makin terarah, tegas, dan nyata.

"Sejumlah kota di berbagai negara, bahkan di seluruh negara, dilakukan lockdown," tulis SBY, Selasa (17/3/2020).

Baca juga: BNPB: Status Darurat Bencana Covid-19 Tak Sama dengan Lockdown

SBY menyadari bahwa kebijakan lockdown bisa mengganggu kenyamanan masyarakat hingga berdampak buruk bagi ekonomi.

Sebab, dengan kebijakan tersebut, penduduk dilarang meninggalkan rumah masing-masing atau sangat dibatasi kegiatannya

Tempat-tempat yang mengundang atau membuat orang berkumpul, termasuk rumah makan, toko-toko dan tempat-tempat hiburan ditutup. Kota dan negara yang di-lockdown juga dinyatakan tertutup dari kedatangan penduduk negara lain.

"Tujuannya satu, menyelamatkan masyarakat dan manusia. Orang-seorang. Tentu masyarakat menjadi tidak nyaman dan kebijakan ini juga ada risiko-risikonya, termasuk kerugian dari sisi ekonomi," kata SBY.

"Tetapi kebijakan dan tindakan itu harus diambil. Keselamatan dan kelangsungan hidup manusia di atas segalanya," ujar Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

Baca juga: SBY Nilai Rakyat Tak Akan Panik soal Corona jika Pemerintah Kredibel

Di Indonesia sendiri, SBY melihat sudah mulai ada langkah serius yang dilakukan pemerintah RI untuk mengatasi penyebaran corona.

Namun, dia juga menilai pemerintah harus melakukan koreksi atas langkah-langkah awal yang dilakukan.

"Mungkin awalnya terlalu percaya diri (overconfident), menganggap enteng (underestimate), sementara pernyataan sejumlah pejabat saya nilai tidak tepat (misleading)," kata dia.

"Tapi itu sudah lewat. Yang positif, tindakan pemerintah kini makin nyata," ujar dia.

Warga menggunakan masker setelah turun dari kereta rel listrik di stasiun Palmerah, Jakarta, Selasa (3/3/2020). Presiden Joko Widodo mengimbau warga untuk tidak panik, tetapi tetap waspada dengan tetap higienis serta menjaga imunitas tubuh usai mengumumkan dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) positif terjangkit virus corona yang saat ini dirawat di ruang isolasi RSPI Sulianti Saroso, Jakarta.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Warga menggunakan masker setelah turun dari kereta rel listrik di stasiun Palmerah, Jakarta, Selasa (3/3/2020). Presiden Joko Widodo mengimbau warga untuk tidak panik, tetapi tetap waspada dengan tetap higienis serta menjaga imunitas tubuh usai mengumumkan dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) positif terjangkit virus corona yang saat ini dirawat di ruang isolasi RSPI Sulianti Saroso, Jakarta.
SBY mengatakan, rakyat akan merasa tenang dan tak akan panik apabila rakyat yakin pemerintahnya melakukan langkah-langkah yang benar, tepat dan kredibel.

Rakyat juga akan tenang jika mereka terus diberikan informasi yang diperlukan, disertai apa yang pemerintah harapkan untuk dilakukan oleh masyarakat dan warga.

"Masyarakat juga mengharapkan guidance yang diterima dari pemerintah klop satu sama lain. Tidak ada perbedaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata SBY.

Baca juga: Temui Kepala BNPB, Anies Pastikan Penanganan Covid-19 di DKI Sejalan dengan Pusat

Presiden Joko Widodo sendiri sebelumnya melarang pemerintah daerah untuk melakukan lockdown atau isolasi dalam menghadapi penyebaran virus corona Covid-19.

Jokowi menegaskan kebijakan lockdown hanya diambil oleh pemerintah pusat.

"Kebijakan lockdown baik di tingkat nasional dan tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tak boleh diambil oleh Pemda. Dan tak ada kita berpikiran untuk kebijakan lockdown," kata Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Senin (16/3/2020).

Baca juga: Jokowi Larang Pemerintah Daerah Lakukan Lockdown Terkait Covid-19

Jokowi menyebutkan, saat ini yang terpenting dilakukan adalah bagaimana mengurangi mobilitas orang, menjaga jarak, serta mengurangi kerumunan orang yang membawa resiko lebih besar pada penyebaran Covid-19.

"Kebijakan belajar dari rumah kerja dari rumah dan ibadah di rumah perlu terus kita gencarkan untuk menghindari Covid-19 dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat," kata dia.

Sejumlah negara memang melakukan kebijakan lockdown dalam menangani penyebaran virus corona atau Covid-19. Negara itu seperti Italia, Filipina, Irlandia.

Adapun, negara tetangga Indonesia, yaitu Malaysia, menjadi negara terbaru yang melakukan kebijakan lockdown.

Malaysia menerapkan kebijakan lockdown sejak hari ini, Rabu (18/3/2020) hingga 31 Maret 2020.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 1 April Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 April Hari Memperingati Apa?

Nasional
Hari Nasional dan Internasional Bulan April 2023

Hari Nasional dan Internasional Bulan April 2023

Nasional
Rapat Komisi III DPR Bersama Mahfud MD Selesai, Bakal Dilanjutkan Bersama Sri Mulyani

Rapat Komisi III DPR Bersama Mahfud MD Selesai, Bakal Dilanjutkan Bersama Sri Mulyani

Nasional
Bambang Pacul Tolak Pembentukan Pansus, Minta Mahfud MD Benahi Data Transaksi Rp 349 Triliun di Kemenkeu

Bambang Pacul Tolak Pembentukan Pansus, Minta Mahfud MD Benahi Data Transaksi Rp 349 Triliun di Kemenkeu

Nasional
Politikus Demokrat Ini Tolak Ucapan Mahfud yang Sebut DPR Halang-halangi Penegakan Hukum Transaksi Rp 349 T

Politikus Demokrat Ini Tolak Ucapan Mahfud yang Sebut DPR Halang-halangi Penegakan Hukum Transaksi Rp 349 T

Nasional
Resmikan 'Wind Tunnel' Terjun Payung, Dankor Brimob Harap Nantinya Bisa Digunakan Taruna Akpol

Resmikan "Wind Tunnel" Terjun Payung, Dankor Brimob Harap Nantinya Bisa Digunakan Taruna Akpol

Nasional
Pengakuan Ketua Komisi III Saat Mulai Ikuti Rapat Bahas Transaksi Rp 349 T: Asli, Saya Enggak Paham

Pengakuan Ketua Komisi III Saat Mulai Ikuti Rapat Bahas Transaksi Rp 349 T: Asli, Saya Enggak Paham

Nasional
Soal Dugaan Pencucian Uang Impor Emas Rp 189 Triliun di Bea Cukai, PPATK Sebut Ada Perubahan Pola

Soal Dugaan Pencucian Uang Impor Emas Rp 189 Triliun di Bea Cukai, PPATK Sebut Ada Perubahan Pola

Nasional
DPR Lanjut Rapat dengan Mahfud Sampai Tengah Malam, Pacul: Ini Rapat Paling Luar Biasa!

DPR Lanjut Rapat dengan Mahfud Sampai Tengah Malam, Pacul: Ini Rapat Paling Luar Biasa!

Nasional
Dankor Brimob Resmikan Wind Tunnel dan Simulator Terjun Payung, Terbesar Se-Asia Tenggara

Dankor Brimob Resmikan Wind Tunnel dan Simulator Terjun Payung, Terbesar Se-Asia Tenggara

Nasional
Waspada Survei Abal-Abal, Masyarakat Diharapkan Perkuat Literasi Survei

Waspada Survei Abal-Abal, Masyarakat Diharapkan Perkuat Literasi Survei

Nasional
Beda dengan Sri Mulyani, Mahfud Sebut Transaksi Janggal yang Langsung Libatkan Pegawai Kemenkeu Rp 35 Triliun

Beda dengan Sri Mulyani, Mahfud Sebut Transaksi Janggal yang Langsung Libatkan Pegawai Kemenkeu Rp 35 Triliun

Nasional
Kaget Mahfud Sampaikan Paparan dengan Tensi Tinggi, Anggota Komisi III: Maklum Jam Puasa

Kaget Mahfud Sampaikan Paparan dengan Tensi Tinggi, Anggota Komisi III: Maklum Jam Puasa

Nasional
Sri Mulyani dan Mahfud Beda Data soal Transaksi Janggal, Anggota DPR Usul Bikin Pansus

Sri Mulyani dan Mahfud Beda Data soal Transaksi Janggal, Anggota DPR Usul Bikin Pansus

Nasional
Bawaslu Minta Ratusan Ribu Data Pemilih Penyandang Disabilitas Diperhatikan

Bawaslu Minta Ratusan Ribu Data Pemilih Penyandang Disabilitas Diperhatikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke