Transparansi Pemerintah soal Penanganan Virus Corona Dipertanyakan

Kompas.com - 18/03/2020, 13:45 WIB
Petugas memindahkan mobil ambulans di samping ruang isolasi RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso, Sunter, Jakarta Utara, Kamis (5/3/2020). Kementerian Kesehatan menyatakan hingga Kamis 5 Maret ini ada 156 pasien dalam pengawasan virus corona yang tersebar di 35 rumah sakit di 23 provinsi, 2 diantaranya merupakan pasien positif corona yang masih dirawat di RSPI Prof Dr Sulianti Saroso. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPetugas memindahkan mobil ambulans di samping ruang isolasi RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso, Sunter, Jakarta Utara, Kamis (5/3/2020). Kementerian Kesehatan menyatakan hingga Kamis 5 Maret ini ada 156 pasien dalam pengawasan virus corona yang tersebar di 35 rumah sakit di 23 provinsi, 2 diantaranya merupakan pasien positif corona yang masih dirawat di RSPI Prof Dr Sulianti Saroso. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta mempertanyakan upaya pemerintah yang tidak transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik terkait penanganan virus corona atau Covid-19.

Ia menilai pemerintah terkesan menutup-nutupi informasi dengan alasan untuk menjaga situasi tetap kondusif. Namun, menurut dia, sikap ketidakterbukaan pemerintah itu hanya menyulitkan masyarakat.

"Memang pemerintah mungkin maunya menjaga situasi agar kondusif. Tapi dengan tidak transparan justru membuat masyarakat 'kepo' dan tidak tenang," kata Sukamta, Rabu (18/3/2020).

Sukamta yakin publik mampu menerima informasi dengan bijaksana. Apalagi, kata dia, jika pemerintah benar-benar mampu meyakinkan masyarakat bahwa usaha penanganan optimal terus dilakukan.

Baca juga: Pemerintah Pastikan Kesiapan Rumah Sakit untuk Merawat Pasien Covid-19

Sukamta yakin masyarakat tidak akan panik dan khawatir jika pemerintah tampak mampu memberikan pelindungan di tengah penyebaran virus corona yang meluas.

"Sepanjang pemerintah mampu meyakinkan masyarakat bahwa negara siap menangani wabah ini, anggarannya sekian, ruang isolasi tersedia sekian, dengan perlengkapan ini dan itu, dan seterusnya, kalau memang dilakukan, saya yakin 100 persen masyarakat tidak akan panik dan melakukan tindakan irasional," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Sukamta, kesiapan pemerintah itu perlu ditunjukkan dan dikomunikasikan kepada masyarakat.

Sebab, jika tidak, maka masyarakat akan bertanya-tanya dengan langkah-langkah yang sebenarnya dilakukan pemerintah.

Baca juga: Pemerintah Diminta Perbaiki Cara Penyampaian Informasi Terkait Virus Corona

Sukamta mengatakan, wajar jika masyarakat mempertanyakan kemampuan pemerintah menangani pandemi virus corona atau Covid-19.

"Kalau itu tidak dilakukan, artinya pemerintah memilih untuk tidak berkomunikasi apa adanya dengan rakyat. Maka rakyat justru makin was-was dan akan bertanya-tanya," ujar Sukamta.

Sukamta mengatakan, nasib rakyat sangat bergantung pada pilihan yang diputuskan pemerintah.

Politisi PKS ini mengingatkan bahwa pelindungan terhadap warga negara sudah semestinya menjadi prioritas.

"Kewajiban konstitusional kita, negara ini harus melindungi segenap warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu yang harus bisa dipertimbangkan dan mestinya menjadi prioritas," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Didesak Lebih Terbuka soal Informasi Wabah Virus Corona

Hingga Selasa (17/3/2020), pemerintah mengonfirmasi jumlah pasien Covid-19 menjadi 172. Jumlah itu bertambah orang dari pengumuman terakhir pada Senin (16/3/2020) sore.

Selanjutnya, berdasarkan data pemerintah, kasus pasien Covid-19 meninggal dunia yaitu tujuh orang dan sembuh sembilan orang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Risma Dikritik karena Paksa Penyandang Tunarungu Berbicara

Saat Risma Dikritik karena Paksa Penyandang Tunarungu Berbicara

Nasional
Fraksi Nasdem Akan Tegur Hillary Lasut soal Permintaan Ajudan dari TNI

Fraksi Nasdem Akan Tegur Hillary Lasut soal Permintaan Ajudan dari TNI

Nasional
Percepatan Vaksinasi Dosis Lengkap Dibutuhkan untuk Antisipasi Omicron

Percepatan Vaksinasi Dosis Lengkap Dibutuhkan untuk Antisipasi Omicron

Nasional
KPK Dalami Kepemilikan Perusahaan dan Aset Tersangka Kasus Korupsi E-KTP Paulus Tanos

KPK Dalami Kepemilikan Perusahaan dan Aset Tersangka Kasus Korupsi E-KTP Paulus Tanos

Nasional
KPK Imbau Saksi Kasus Korupsi Pengadaan E-KTP Kooperatif Hadiri Pemeriksaan

KPK Imbau Saksi Kasus Korupsi Pengadaan E-KTP Kooperatif Hadiri Pemeriksaan

Nasional
Periksa Eks Dirut PT LEN Industri, KPK Dalami Proses Pembayaran Proyek E-KTP ke Konsorsium Pelaksana

Periksa Eks Dirut PT LEN Industri, KPK Dalami Proses Pembayaran Proyek E-KTP ke Konsorsium Pelaksana

Nasional
Refleksi Akhir Tahun Tentang Perlunya Grand Strategy

Refleksi Akhir Tahun Tentang Perlunya Grand Strategy

Nasional
Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

Nasional
Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

Nasional
Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

Nasional
Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan E-KTP

Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan E-KTP

Nasional
Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

Nasional
Sahroni Tak Ambil Pusing Penunjukannya sebagai Ketua Pelaksana Formula E Dianggap Politis

Sahroni Tak Ambil Pusing Penunjukannya sebagai Ketua Pelaksana Formula E Dianggap Politis

Nasional
Antisipasi Varian Omicron, Pejabat Negara Dilarang ke Luar Negeri

Antisipasi Varian Omicron, Pejabat Negara Dilarang ke Luar Negeri

Nasional
Epidemilog Minta Pemerintah Tracing 14 Hari Sebelum WHO Umumkan Omicron

Epidemilog Minta Pemerintah Tracing 14 Hari Sebelum WHO Umumkan Omicron

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.