Transparansi Pemerintah soal Penanganan Virus Corona Dipertanyakan

Kompas.com - 18/03/2020, 13:45 WIB
Petugas memindahkan mobil ambulans di samping ruang isolasi RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso, Sunter, Jakarta Utara, Kamis (5/3/2020). Kementerian Kesehatan menyatakan hingga Kamis 5 Maret ini ada 156 pasien dalam pengawasan virus corona yang tersebar di 35 rumah sakit di 23 provinsi, 2 diantaranya merupakan pasien positif corona yang masih dirawat di RSPI Prof Dr Sulianti Saroso. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPetugas memindahkan mobil ambulans di samping ruang isolasi RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso, Sunter, Jakarta Utara, Kamis (5/3/2020). Kementerian Kesehatan menyatakan hingga Kamis 5 Maret ini ada 156 pasien dalam pengawasan virus corona yang tersebar di 35 rumah sakit di 23 provinsi, 2 diantaranya merupakan pasien positif corona yang masih dirawat di RSPI Prof Dr Sulianti Saroso. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta mempertanyakan upaya pemerintah yang tidak transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik terkait penanganan virus corona atau Covid-19.

Ia menilai pemerintah terkesan menutup-nutupi informasi dengan alasan untuk menjaga situasi tetap kondusif. Namun, menurut dia, sikap ketidakterbukaan pemerintah itu hanya menyulitkan masyarakat.

"Memang pemerintah mungkin maunya menjaga situasi agar kondusif. Tapi dengan tidak transparan justru membuat masyarakat 'kepo' dan tidak tenang," kata Sukamta, Rabu (18/3/2020).

Sukamta yakin publik mampu menerima informasi dengan bijaksana. Apalagi, kata dia, jika pemerintah benar-benar mampu meyakinkan masyarakat bahwa usaha penanganan optimal terus dilakukan.

Baca juga: Pemerintah Pastikan Kesiapan Rumah Sakit untuk Merawat Pasien Covid-19

Sukamta yakin masyarakat tidak akan panik dan khawatir jika pemerintah tampak mampu memberikan pelindungan di tengah penyebaran virus corona yang meluas.

"Sepanjang pemerintah mampu meyakinkan masyarakat bahwa negara siap menangani wabah ini, anggarannya sekian, ruang isolasi tersedia sekian, dengan perlengkapan ini dan itu, dan seterusnya, kalau memang dilakukan, saya yakin 100 persen masyarakat tidak akan panik dan melakukan tindakan irasional," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Sukamta, kesiapan pemerintah itu perlu ditunjukkan dan dikomunikasikan kepada masyarakat.

Sebab, jika tidak, maka masyarakat akan bertanya-tanya dengan langkah-langkah yang sebenarnya dilakukan pemerintah.

Baca juga: Pemerintah Diminta Perbaiki Cara Penyampaian Informasi Terkait Virus Corona

Sukamta mengatakan, wajar jika masyarakat mempertanyakan kemampuan pemerintah menangani pandemi virus corona atau Covid-19.

"Kalau itu tidak dilakukan, artinya pemerintah memilih untuk tidak berkomunikasi apa adanya dengan rakyat. Maka rakyat justru makin was-was dan akan bertanya-tanya," ujar Sukamta.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Nasional
Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Nasional
Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Nasional
Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Nasional
Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Nasional
WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

Nasional
Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Nasional
Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Nasional
Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Nasional
UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

Nasional
UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

Nasional
UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

Nasional
Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani 'Overhaul', KSAL: Hasilnya Bagus

Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani "Overhaul", KSAL: Hasilnya Bagus

Nasional
UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.