KPK Bolehkan Pegawai Kerja di Rumah, Penindakan Tetap Berjalan

Kompas.com - 17/03/2020, 19:40 WIB
logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANlogo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) membolehkan pegawainya bekerja dari rumah dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona dan penyakit Covid-19 hingga 31 Maret 2020 mendatang.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, para pegawai boleh bekerja di rumah seizin atasannya di unit mereka masing-masing.

"Pada prinsipnya pegawai KPK diperbolehkan dengan izin atasannya di unit yang masing-masing, untuk bekerja dari rumah dan tentunya pekerjaan pekerjaan ini juga kemudian dilaporkan kepada atasannya setiap hari," kata Ali kepada wartawan, Selasa (17/3/2020).

Baca juga: Waspadai 5 Bahaya Kesehatan Saat Harus Kerja di Rumah karena Corona

Ali menuturkan, tak seluruhnya pegawai KPK bekerja di rumah. Pegawai dari bagian atau deputi penindakan seperti penyidik maupun jaksa penuntut umum tetap bekerja seperti biasa.

Alasannya, pekerjaan pegawai Deputi Penindakan berhubungan dengan penyelesaian berkas perkara yang waktunya dibatasi peraturan perundangan-undangan, misalnya terkait dengan masa penahanan dan pelimpahan berkas perkara.

"Teman-teman di penindakan masih tetap bekerja termasuk pemeriksaan dan permintaan keterangan kepada para saksi dan persidangan di berbagai daerah termasuk di Pengadilan Tipikor di Jakarta Pusat," ujar Ali.

Namun, Ali menegaskan, kegiatan pemeriksaan itu berlanjut dengan tetap memperhatikan standar keamanan demi mencegah penyebaran virus Corona.

Pemeriksaan di persidangan, kata Ali, juga akan dilakukan seefektif mungkin agar fakta-fakta persidangan dapat tetap tergali meskipun pemeriksaan berlangsung singkat.

Ali menambahkan, pegawai KPK yang bekerja dari rumah juga harus bersedia bila dibutuhkan bekerja di kantor mereka.

"Tentu pegawai juga wajib memenuhi panggilan jika kemudian diperlukan untuk kantor. Jadi, walaupun bekerja dari dari rumah, tapi tetap kemudian ada panggilan penuh untuk ke kantor harus segera datang ke kantor," kata Ali.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perludem: Pilkada Konon Katanya untuk Akomodasi Hak Konstitusional Rakyat, Itu Utopia

Perludem: Pilkada Konon Katanya untuk Akomodasi Hak Konstitusional Rakyat, Itu Utopia

Nasional
Satu Tahun Revisi UU KPK, Azyumardi Azra: Politik Kita Penuh 'Gimmick'

Satu Tahun Revisi UU KPK, Azyumardi Azra: Politik Kita Penuh "Gimmick"

Nasional
Pukat UGM Sebut Revisi UU KPK Terbukti Melumpuhkan KPK

Pukat UGM Sebut Revisi UU KPK Terbukti Melumpuhkan KPK

Nasional
KPK Dalami Aset-aset Milik Nurhadi dan Menantunya

KPK Dalami Aset-aset Milik Nurhadi dan Menantunya

Nasional
38 Zona Oranye Berubah Jadi Merah, Ini Daftarnya...

38 Zona Oranye Berubah Jadi Merah, Ini Daftarnya...

Nasional
Ahli: Dibanding Revisi PKPU, Perppu Baru Lebih Efektif Tegaskan Aturan Pilkada

Ahli: Dibanding Revisi PKPU, Perppu Baru Lebih Efektif Tegaskan Aturan Pilkada

Nasional
Sukses Raih WTP 13 Kali, LAN Mendapat Apresiasi Tinggi dari Menkeu

Sukses Raih WTP 13 Kali, LAN Mendapat Apresiasi Tinggi dari Menkeu

Nasional
Megawati dan Puan Jadi Jurkam Gibran-Teguh di Pilkada Solo

Megawati dan Puan Jadi Jurkam Gibran-Teguh di Pilkada Solo

Nasional
Ini Penjelasan Kemenkes soal Wacana Mengubah Definisi Kematian Akibat Covid-19

Ini Penjelasan Kemenkes soal Wacana Mengubah Definisi Kematian Akibat Covid-19

Nasional
Pemerintah Akan Tanggung Biaya Perawatan Karyawan yang Terpapar Covid-19

Pemerintah Akan Tanggung Biaya Perawatan Karyawan yang Terpapar Covid-19

Nasional
PKPU Direvisi, Pemerintah Ingin Arak-arakan Dilarang

PKPU Direvisi, Pemerintah Ingin Arak-arakan Dilarang

Nasional
Kampanye Pilkada 2020 Dimulai 26 September, Pemerintah Minta Revisi PKPU Dikebut

Kampanye Pilkada 2020 Dimulai 26 September, Pemerintah Minta Revisi PKPU Dikebut

Nasional
Klaster Rumah Sakit, Komunitas, dan Perkantoran Jadi Penyumbang Kasus Covid-19 Terbesar di Jakarta

Klaster Rumah Sakit, Komunitas, dan Perkantoran Jadi Penyumbang Kasus Covid-19 Terbesar di Jakarta

Nasional
Sekjen PBNU: Jangan Sampai Pilkada Timbulkan Risiko bagi Masyarakat

Sekjen PBNU: Jangan Sampai Pilkada Timbulkan Risiko bagi Masyarakat

Nasional
Mahfud MD: Pemungutan Suara Pilkada 2020 akan Dilakukan Lebih Ketat

Mahfud MD: Pemungutan Suara Pilkada 2020 akan Dilakukan Lebih Ketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X