Tangani Covid-19, Pemerintah Diminta Kuatkan Koordinasi Pusat-Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai bahwa pemerintah daerah semestinya memang tidak diberikan kebijakan strategis terkait penanganan wabah Covid-19 di Indonesia.

Menurut Agus, yang paling tepat adalah seluruh kebijakan penanganan dikoordinasi oleh pemerintah pusat melalui gugus tugasnya yang telah terbentuk.

"Artinya, daerah itu yang paling mudah adalah hanya mengumpulkan data, informasi langsung diberikan kepada pusat untuk diolah dan diputuskan. Kecuali ada beberapa hal yang memang tidak bisa mendukung, tapi saya rasa itu bisa," ujar Agus kepada Kompas.com, Senin (16/3/2020).

Agus mengatakan, pemda cukup menyuplai data secara real time terkait Covid-19 ke pemerintah pusat.

Baca juga: Jokowi Minta Anggaran Perjalanan Dinas Pejabat Dipakai untuk Redam Dampak Corona

Data tersebut kemudian diolah oleh bagian data dari satgas yang sudah terbentuk.

"Nah sekarang kalau tidak ada koordinasi begitu akan sulit pemerintah pusat memutuskan. Kalau daerah sudah bikin regulasi sendiri, regulasi seperti apa? Mau tidak mau, harus dibicarakan dengan pusat dan itu perlu waktu lama lagi. Sekarang sudah sangat-sangat terlambat," kata Agus.

Oleh karena itu, kata dia, pemda cukup mengumpulkan seluruh data di daerahnya sambil mengedukasi pencegahan penyebaran Covid-19 kepada masyarakat semaksimal mungkin.

Jika data tersebut sudah masuk ke pemerintah pusat lewat satgas, kata dia, maka satgas itulah yang akan menindaklanjutinya.

"Perkara siapa nanti yang menangani di daerah itu kan bisa diperintahkan satgas yang punya kewenangan untuk memerintahkan itu. Jadi jangan sendiri-sendiri nanti kacau. Tapi ya itu di lapangan seperti itu karena kita sudah sangat terlambat," kata dia.

Baca juga: Doni Munardo Minta Pemerintah Daerah Bentuk Gugus Tugas Masing-masing

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah daerah dapat mengeluarkan banyak kebijakan demi mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

Salah satu kebijakan yang dapat diambil, yakni meliburkan sementara proses belajar mengajar di sekolah dan universitas dan mengimbau mereka belajar di rumah.

"Kemudian membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja dari rumah dengan menggunakan interaksi online dengan tetap mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat," ujar Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (15/3/2020).

Selain itu, menunda kegiatan yang melibatkan banyak orang. Ada pula meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi Covid-19 dan pengobatan secara maksimal dengan memanfaatkan kemampuan rumah sakit daerah bekerja sama dengan swasta.

Meski demikian, Presiden Jokowi mengingatkan agar pemerintah daerah melaksanakan pemetaan terlebih dahulu terkait penyebaran virus corona di daerahnya.