Jokowi Minta Anggaran Perjalanan Dinas Pejabat Dipakai untuk Redam Dampak Corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta anggaran perjalanan dinas pejabat dialihkan untuk meredam dampak ekonomi virus corona atau Covid-19.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas melalui video conference dari Istana Kepresidenan Bogor, Senin (16/3/2020) pagi ini.

"Anggaran-anggaran yang berkaitan dengan paket-paket perjalanan dinas, meeting-meeting, pertemuan-pertemuan yang tidak perlu, agar ditahan lebih dahulu, dihold terlebih dahulu," kata Jokowi.

Jokowi menekankan bahwa saat ini Indonesia tengah menghadapi situasi yang berbeda di tengah wabah corona ini.

Baca juga: Jokowi: Kalau Negara Lain Ingin Bantu Terkait Covid-19, Kita Terima

Jadi, diperlukan tindakan yang juga berbeda termasuk dalam hal penggunaan anggaran.

"Oleh sebab itu yang paling penting menteri harus berani meng-hold anggaran-anggaran dari program-program yang ada," ucap Jokowi.

Jokowi bahkan sudah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membekukan anggaran kementerian lembaga yang dianggap tidak mendesak. Jumlahnya mencapai Rp 40 Triliun.

"Ini ada kurang lebih Rp 40-an triliun yang bisa segera dialihkan dengan program-program yang berkaitan langsung dengan konsumsi masyarakat, dengan daya beli masyarakat, baik petani, nelayan, pekerja buruh, usaha mikro, usaha kecil. Saya rasa arahnya ke situ," kata dia.

Baca juga: Jokowi: Kerja dari Rumah, Belajar dari Rumah, Ibadah di Rumah Perlu Digencarkan

Hingga Minggu (15/3/2020) ini, diketahui ada 117 kasus Covid-19 yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

Dari jumlah itu, sebanyak 104 orang dalam perawatan intensif, 8 orang dinyatakan sembuh dan 5 orang meninggal dunia.