Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Diminta Tak Terburu-buru dan Panik saat Lakukan Tes Virus Corona

Kompas.com - 16/03/2020, 18:47 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto mengatakan, individu yang pernah melakukan kontak dekat dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi harus melakukan pemeriksaan kesehatan.

Namun, Yuri meminta pemeriksaan tidak dilakukan secara terburu-buru.

"Isu terkait salah satu pejabat tinggi negara yang sudah positif dan keluarga tak keberatan. Yang pernah kontak dekat perlu melakukan pemeriksaan. Betul itu harus dilakukan, tetapi tidak kemudian dengan cara terburu-buru, ramai-ramai datang ke rumah sakit, hingga RS bingung," ujar Yuri dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/3/2020).

Baca juga: UPDATE: Tambah 17 Pasien, Total Ada 134 Kasus Positif Virus Corona

Hal itu ia ungkapkan dalam menanggapi keluhan wartawan dan sejumlah pihak terkait pelayanan rumah sakit rujukan pemerintah untuk penanganan virus corona.

Yuri menegaskan semua pihak yang melakukan kontak dekat tidak perlu khawatir.

Terlebih jika tidak memiliki keluhan atau merasakan gejala tertentu.

"Padahal tidak ada keluhan. Kalau ada keluhan minimal, tidak perlu panik, pasti dilayani (oleh RS rujukan)," tegasnya.

Baca juga: Jokowi Serahkan ke Menkes soal Keluhan Warga Kesulitan Tes Covid-19

Diberitakan, sejumlah orang yang melakukan kontak dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendatangi rumah sakit untuk memeriksa kesehatannya.

Di antaranya adalah para wartawan yang pernah berinteraksi dengan Budi Karya selama sepekan terakhir.

Pemeriksaan dilakukan karena Budi Karya Sumadi saat ini diketahui sebagai pasien Covid-19.

Baca juga: Budi Karya Positif Corona, Bagaimana Bisa Lolos Rapat dengan Jokowi di Istana?

Di sejumlah negara, mereka yang melakukan kontak dekat dengan pasien Covid-19 umumnya mendapatkan penindakan, baik itu diminta karantina atau isolasi, serta pemeriksaan.

Di Indonesia, orang yang belum menunjukkan gejala sakit tetapi baru pulang dari negara atau wilayah episentrum virus corona dikategorikan sebagai Orang dalam Pemantauan (ODP).

Bagi mereka yang belum sakit tetapi sudah kontak dengan pasien Covid-19 juga bisa masuk kategori ODP.

Baca juga: Pemerintah Janji Perbaiki Pelayanan di RS Rujukan untuk Penanganan Virus Corona

Sedangkan, mereka dengan kategori sama tetapi sudah menunjukkan gejala sakit, mereka bisa masuk kategori Pasien dalam Pengawasan (PDP).

Namun, sejumlah RS Rujukan Covid-19 justru memberikan penolakan saat wartawan berinisiatif untuk memeriksakan diri.

Padahal, mereka berinisiatif untuk mengetahui apakah sudah dikategorikan sebagai ODP dan berharap ada tindak lanjut dari pemerintah.

Baca juga: Satu Malam Berkerumun di Ruang Isolasi RSUD Pasar Minggu...

Penolakan ini terjadi pada Minggu (15/3/2020), sehari setelah Istana Kepresidenan mengumumkan Budi Karya positif virus corona.

Bahkan, ada juga kisah mereka yang dikategorikan sebagai PDP, namun mendapat penanganan tak optimal.

Dia bahkan dimasukkan ke ruang isolasi sempit, yang diisi enam orang dengan kerentanan yang sama.

Seorang jurnalis radio yaitu R, misalnya, ditolak mentah-mentah saat memeriksakan diri ke RSUP Persahabatan. Ia mengaku datang ke rumah sakit rujukan pemerintah di Jakarta Timur itu pada pukul 09.00 WIB.

Baca juga: RSUD Rujukan Pemerintah untuk Tangani Virus Corona Kurang Memadai, Ini Kata IDI

Setibanya di sana, R bertanya kepada petugas terkait pemeriksaan Covid-19. R menjelaskan bahwa dirinya mengalami batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, dan sesak nafas.

Selain itu, ia juga menjelaskan dirinya sempat bertemu Menhub Budi Karya. Bukannya diperiksa, R malah diminta pulang ke rumahnya.

"Saya diminta makan yang sehat, tidur, istirahat, nanti juga sembuh," kata R.

Namun, R tetap berusaha meyakinkan petugas RS terkait kondisinya. Petugas tersebut justru marah sambil mengeluh kewalahan menangani banyaknya orang yang memeriksakan diri ke RSUP Persahabatan.

"Dia sambil marah bilang, 'jujur saja kami sudah kewalahan dari kemarin ruangan sudah penuh. Kami hanya melayani yang sudah daftar kemarin.' Terus dia minta dua satpam untuk jaga pintu ruangan supaya enggak ada yang masuk," kata R.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com