Kompas.com - 16/03/2020, 18:47 WIB
Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Pemerintah menyatakan hingga Rabu (11/3) sore pasien positif COVID-19 di Indonesia bertambah dari 27 menjadi 34. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANJuru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Pemerintah menyatakan hingga Rabu (11/3) sore pasien positif COVID-19 di Indonesia bertambah dari 27 menjadi 34. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto mengatakan, individu yang pernah melakukan kontak dekat dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi harus melakukan pemeriksaan kesehatan.

Namun, Yuri meminta pemeriksaan tidak dilakukan secara terburu-buru.

"Isu terkait salah satu pejabat tinggi negara yang sudah positif dan keluarga tak keberatan. Yang pernah kontak dekat perlu melakukan pemeriksaan. Betul itu harus dilakukan, tetapi tidak kemudian dengan cara terburu-buru, ramai-ramai datang ke rumah sakit, hingga RS bingung," ujar Yuri dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/3/2020).

Baca juga: UPDATE: Tambah 17 Pasien, Total Ada 134 Kasus Positif Virus Corona

Hal itu ia ungkapkan dalam menanggapi keluhan wartawan dan sejumlah pihak terkait pelayanan rumah sakit rujukan pemerintah untuk penanganan virus corona.

Yuri menegaskan semua pihak yang melakukan kontak dekat tidak perlu khawatir.

Terlebih jika tidak memiliki keluhan atau merasakan gejala tertentu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Padahal tidak ada keluhan. Kalau ada keluhan minimal, tidak perlu panik, pasti dilayani (oleh RS rujukan)," tegasnya.

Baca juga: Jokowi Serahkan ke Menkes soal Keluhan Warga Kesulitan Tes Covid-19

Diberitakan, sejumlah orang yang melakukan kontak dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendatangi rumah sakit untuk memeriksa kesehatannya.

Di antaranya adalah para wartawan yang pernah berinteraksi dengan Budi Karya selama sepekan terakhir.

Pemeriksaan dilakukan karena Budi Karya Sumadi saat ini diketahui sebagai pasien Covid-19.

Baca juga: Budi Karya Positif Corona, Bagaimana Bisa Lolos Rapat dengan Jokowi di Istana?

Di sejumlah negara, mereka yang melakukan kontak dekat dengan pasien Covid-19 umumnya mendapatkan penindakan, baik itu diminta karantina atau isolasi, serta pemeriksaan.

Di Indonesia, orang yang belum menunjukkan gejala sakit tetapi baru pulang dari negara atau wilayah episentrum virus corona dikategorikan sebagai Orang dalam Pemantauan (ODP).

Bagi mereka yang belum sakit tetapi sudah kontak dengan pasien Covid-19 juga bisa masuk kategori ODP.

Baca juga: Pemerintah Janji Perbaiki Pelayanan di RS Rujukan untuk Penanganan Virus Corona

Sedangkan, mereka dengan kategori sama tetapi sudah menunjukkan gejala sakit, mereka bisa masuk kategori Pasien dalam Pengawasan (PDP).

Namun, sejumlah RS Rujukan Covid-19 justru memberikan penolakan saat wartawan berinisiatif untuk memeriksakan diri.

Padahal, mereka berinisiatif untuk mengetahui apakah sudah dikategorikan sebagai ODP dan berharap ada tindak lanjut dari pemerintah.

Baca juga: Satu Malam Berkerumun di Ruang Isolasi RSUD Pasar Minggu...

Penolakan ini terjadi pada Minggu (15/3/2020), sehari setelah Istana Kepresidenan mengumumkan Budi Karya positif virus corona.

Bahkan, ada juga kisah mereka yang dikategorikan sebagai PDP, namun mendapat penanganan tak optimal.

Dia bahkan dimasukkan ke ruang isolasi sempit, yang diisi enam orang dengan kerentanan yang sama.

Seorang jurnalis radio yaitu R, misalnya, ditolak mentah-mentah saat memeriksakan diri ke RSUP Persahabatan. Ia mengaku datang ke rumah sakit rujukan pemerintah di Jakarta Timur itu pada pukul 09.00 WIB.

Baca juga: RSUD Rujukan Pemerintah untuk Tangani Virus Corona Kurang Memadai, Ini Kata IDI

Setibanya di sana, R bertanya kepada petugas terkait pemeriksaan Covid-19. R menjelaskan bahwa dirinya mengalami batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, dan sesak nafas.

Selain itu, ia juga menjelaskan dirinya sempat bertemu Menhub Budi Karya. Bukannya diperiksa, R malah diminta pulang ke rumahnya.

"Saya diminta makan yang sehat, tidur, istirahat, nanti juga sembuh," kata R.

Namun, R tetap berusaha meyakinkan petugas RS terkait kondisinya. Petugas tersebut justru marah sambil mengeluh kewalahan menangani banyaknya orang yang memeriksakan diri ke RSUP Persahabatan.

"Dia sambil marah bilang, 'jujur saja kami sudah kewalahan dari kemarin ruangan sudah penuh. Kami hanya melayani yang sudah daftar kemarin.' Terus dia minta dua satpam untuk jaga pintu ruangan supaya enggak ada yang masuk," kata R.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

Nasional
Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Nasional
UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

Nasional
UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

Nasional
PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

Nasional
Antara Jokowi dan Haji Isam...

Antara Jokowi dan Haji Isam...

Nasional
UPDATE 23 Oktoberr: 14.803 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Oktoberr: 14.803 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 23, Total Jadi 143.176

UPDATE 23 Oktober: Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 23, Total Jadi 143.176

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.081.417, Tambah 1.066

UPDATE 23 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.081.417, Tambah 1.066

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Bertambah 802, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.239.396

UPDATE 23 Oktober: Bertambah 802, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.239.396

Nasional
Tak Akan Ada Sanksi, Kemenkes Yakin Nakes Bakal Kembalikan Kelebihan Insentif

Tak Akan Ada Sanksi, Kemenkes Yakin Nakes Bakal Kembalikan Kelebihan Insentif

Nasional
Minta Maaf, Kemenkes Jelaskan Penyebab Transfer Dobel Insentif Nakes

Minta Maaf, Kemenkes Jelaskan Penyebab Transfer Dobel Insentif Nakes

Nasional
Kemenkes: Pengembalian Kelebihan Insentif Hanya untuk Nakes yang Terima Transfer Dobel

Kemenkes: Pengembalian Kelebihan Insentif Hanya untuk Nakes yang Terima Transfer Dobel

Nasional
PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

Nasional
Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.