Mustakim
Jurnalis

Produser Program Talk Show Satu Meja The Forum di Kompas TV
Satu Meja The Forum tayang setiap Rabu pukul 20.30 WIB LIVE di Kompas TV

Gerak Cepat Lawan Corona

Kompas.com - 16/03/2020, 10:46 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini


BAK cendawan di musim hujan. Usai Presiden Joko Widodo mengumumkan dua orang yang positif terjangkit virus Corona pada Senin (2/3/2020) lalu, jumlah pasien yang terjangkit virus ini terus bertambah.

Hingga Minggu (15/3/2020), jumlah pasien yang positif terjangkit virus Corona di Indonesia sudah mencapai 117 kasus.

Tak dapat dipungkiri, kondisi ini membuat publik semakin jeri dengan virus ini.
Apalagi, salah satu pasien yang dinyatakan positif terjangkit virus Corona adalah Budi Karya Sumadi, salah satu menteri di Kabinet Jokowi.

Menteri Perhubungan dua periode ini dinyatakan terjangkit virus Corona dengan nomor identitas Pasien 76.

Informasi ini membuat masyarakat makin was was. Pasalnya, jika pejabat setingkat menteri saja bisa kena, bagaimana dengan warga biasa.

Ramai -ramai liburkan sekolah

Seiring meningkatnya jumlah pasien yang terjangkit virus Corona serta sebarannya yang makin meluas, sejumlah pemerintah daerah berinisiatif meliburkan sekolah.

DKI Jakarta misalnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan meliburkan seluruh sekolah di Ibu Kota selama dua pekan ke depan, terhitung sejak Senin (16/3/2020).

Anies meminta kegiatan belajar mengajar dilakukan melalui metode jarak jauh atau di rumah. Tak hanya itu, Anies juga menutup destinasi wisata yang dikelola Pemprov DKI Jakarta.

Kebijakan itu dilakukan guna mencegah penyebaran virus Corona di Jakarta.

Langkah DKI Jakarta meliburkan sekolah diikuti sejumlah Pemerintah Daerah. Sebut saja Pemkot Depok, Pemkot Bogor, Pemkot Bekasi, Solo dan sejumlah wilayah lain.

Tak hanya meliburkan sekolah, sejumlah kepala daerah juga menerbitkan edaran yang meminta jajaran di bawahnya mengurangi aktivitas di kerumunan dan membatalkan perjalanan dinas.

Alasan mereka sama, berikhtiar mencegah menyebarnya virus Corona yang semakin menggila.

Lamban dan tak transparan

Sejumlah kalangan mengkritik langkah pemerintah yang dinilai lamban dalam menangani virus asal Wuhan, China ini.

Selain itu, pemerintah juga dianggap menganut premis yang sama sekali keliru. Alih-alih mengantisipasi secara serius ancaman virus ini, pemerintah melalui pernyataan para pejabat dan elitenya terkesan meremehkan seakan-akan Indonesia imun terhadap serangan virus ini.

Hal ini membuat pemerintah terlihat gagap dan kelimpungan saat virus ini benar-benar datang dan menyerang.

Kegagapan ini terlihat dari sejumlah kesalahan yang dilakukan baik oleh pejabat pemerintah pusat maupun daerah. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga tampak lemah.

Kondisi ini diperparah dengan kebijakan pemerintah yang secara sengaja membatasi informasi mengenai ancaman dan perkembangan penyebaran virus Corona.

Ini terlihat dari minimnya informasi mengenai dampak virus ini terhadap pasien serta lokasi-lokasi penularannya.

Kebijakan ini bertolak belakang dengan kebijakan negara lain yang sama-sama sedang memerangi virus ini.

Pemerintah Korea Selatan, misalnya, mereka secara berkala menyiarkan bukan hanya kasus tetapi juga lokasi dari ditemukannya kasus. Ini dilakukan agar publik tak panik, lebih waspada dan juga hati-hati.

Bekerja dan beribadah di rumah

Setelah dihujani banyak kritik, pemerintah mulai bebenah.

Pemerintah menetapkan penyebaran virus Corona sebagai bencana nasional non-alam.

Selain itu, Presiden juga membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
Presiden Jokowi secara khusus juga meminta agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah. Masyarakat diminta bekerja dan beribadah di rumah.

Menurut Jokowi, langkah ini perlu dilakukan agar penanganan virus Corona bisa dilakukan dengan lebih maksimal.

Selain itu, Jokowi juga meminta semua orang untuk mulai bekerja sama dan saling tolong-menolong agar penanganan Covid-19 bisa dilakukan dengan baik.

Namun, apakah hal itu cukup guna menangkal penyebaran virus Corona yang semakin merajalela.

Jika belum cukup, lantas apa saja yang mesti dilakukan pemerintah guna mengatasi dan melawan virus ini?

Ikuti pembahasannya dalam talkshow Dua Arah, Senin (16/3/2020), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 22.00 WIB.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prinsip Kode Etik Hakim

Prinsip Kode Etik Hakim

Nasional
Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Nasional
Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Nasional
Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Nasional
Jika Ingin Tinggalkan 'Legacy', Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Jika Ingin Tinggalkan "Legacy", Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Nasional
Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Nasional
Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Nasional
UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

Nasional
Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Nasional
Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk 'Fit and Propet Test' Gantikan Aswanto

Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk "Fit and Propet Test" Gantikan Aswanto

Nasional
Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Nasional
Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Nasional
Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Nasional
Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Nasional
Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.