Kompas.com - 16/03/2020, 08:41 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretariat Jenderal DPR membatasi waktu kerja pegawai dengan memberlakukan pelaksanaan dinas dari rumah (work from home) sesuai imbauan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta demi mencegah persebaran virus corona meluas.

Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan kebijakan pelaksanaan dinas dari rumah ini berlaku mulai Senin (16/3/2020) ini hingga sepekan ke depan. Selanjutnya, kebijakan tersebut akan dievaluasi sesuai situasi dan kondisi.

"Kerja pegawai dibatasi. Kalau unit yang sifatnya tidak urgen untuk pelayanan publik misalnya dan pegawai yang umurnya lebih dari 50 tahun bisa kerja dari rumah," kata Indra saat dikonfirmasi.

Baca juga: Indonesia Positif Corona, Ini Kontak Hotline Kemenkes dan Dinkes DKI Terkait Covid-19

Sementara itu, bagi pegawai yang mesti ke kantor diberikan jam kerja yang lebih fleksibel.

Catatan kehadiran atau presensi sementara ditiadakan dan pegawai bisa pulang lebih cepat jika pekerjaan sudah selesai.

"Absen enggak ada dulu. Lalu kalau misal kerjaan sudah beres, ya boleh pulang," tutur Indra.

Anggota dewan sendiri saat ini masih menjalani masa reses. Reses berlangsung sejak 27 Februari-22 Maret 2020. Jadi, tidak ada kegiatan rapat-rapat komisi atau fraksi seperti dalam masa persidangan.

Baca juga: Catat! Nomor Hotline Pengaduan Corona Diganti jadi 119

Selanjutnya, Indra mengatakan akan dilakukan penyemprotan disinfektan di seluruh kompleks parlemen yang meliputi gedung DPR, MPR, dan DPD. Seluruh ruang-ruang rapat komisi dan anggota dewan akan dibersihkan.

"Iya, besok sampai beberapa hari disemprot disinfektan. Tadinya DPR saja, tapi akhirnya semua sekalian. Kemarin kan soalnya masih rapat-rapat, jadi supaya bersih," ujarnya.

Kebijakan pemberlakuan kerja dari rumah ini telah disampaikan Setjen DPR kepada pegawai lewat sebuah surat edaran.

Baca juga: Daftar 8 Rumah Sakit Rujukan Penanganan Virus Corona dan Hotline yang Bisa Dihubungi di DKI Jakarta

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Sejak Awal Mudik Bentuk Apa Pun Dilarang, Termasuk di Kawasan Aglomerasi

Satgas: Sejak Awal Mudik Bentuk Apa Pun Dilarang, Termasuk di Kawasan Aglomerasi

Nasional
Panduan Ibadah Kenaikan Isa Almasih, Menag Sarankan Lansia dan yang Rentan Ibadah Virtual

Panduan Ibadah Kenaikan Isa Almasih, Menag Sarankan Lansia dan yang Rentan Ibadah Virtual

Nasional
MA Batalkan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah, Kemendikbud-Ristek: Kami Koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenag

MA Batalkan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah, Kemendikbud-Ristek: Kami Koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenag

Nasional
Tidak Mudik, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Akan Berada di Istana Bogor Saat Idul Fitri

Tidak Mudik, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Akan Berada di Istana Bogor Saat Idul Fitri

Nasional
Saat Menpan RB Tjahjo Kumolo Berubah Sikap soal TWK dan Nasib 75 Pegawai KPK...

Saat Menpan RB Tjahjo Kumolo Berubah Sikap soal TWK dan Nasib 75 Pegawai KPK...

Nasional
Ada Pertemuan Sekjen Partai Koalisi, Golkar dan Nasdem Tak Hadir

Ada Pertemuan Sekjen Partai Koalisi, Golkar dan Nasdem Tak Hadir

Nasional
MA Batalkan SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah

MA Batalkan SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah

Nasional
Indonesia Jadi Koordinator Kemitraan ASEAN dengan AS 2021-2024

Indonesia Jadi Koordinator Kemitraan ASEAN dengan AS 2021-2024

Nasional
Polri: Hari Pertama Larangan Mudik, 23.573 Kendaraan Diminta Putar Balik

Polri: Hari Pertama Larangan Mudik, 23.573 Kendaraan Diminta Putar Balik

Nasional
Kumpulkan Sekjen Partai Koalisi Pemerintahan, Hasto: Tidak Ada Pembicaraan Politik Serius

Kumpulkan Sekjen Partai Koalisi Pemerintahan, Hasto: Tidak Ada Pembicaraan Politik Serius

Nasional
Ini Sektor Esensial yang Diizinkan Beroperasi Selama Larangan Mudik

Ini Sektor Esensial yang Diizinkan Beroperasi Selama Larangan Mudik

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tak Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tak Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

Nasional
Para Sekjen Partai Pemerintah Buka Puasa Bersama, PPP: Semoga Menyolidkan

Para Sekjen Partai Pemerintah Buka Puasa Bersama, PPP: Semoga Menyolidkan

Nasional
Video Viral Gubernur Maluku Bentak Protokoler Kepresidenan, Ini Penjelasan Istana

Video Viral Gubernur Maluku Bentak Protokoler Kepresidenan, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ketua Satgas: Mohon Maaf yang Berniat Mudik, Tidak Bisa Terlaksana Tahun Ini

Ketua Satgas: Mohon Maaf yang Berniat Mudik, Tidak Bisa Terlaksana Tahun Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X