Tiga Lembaga Ditunjuk Bantu Kemenkes Periksa Virus Corona

Kompas.com - 16/03/2020, 08:16 WIB
Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (13/3/2020). Pemerintah menyatakan hingga Jumat 13 Maret pasien positif COVID-19 di Indonesia bertambah dari 34 menjadi total 69 kasus, lima diantaranya dinyatakan sembuh dan empat diantaranya meninggal dunia. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANJuru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (13/3/2020). Pemerintah menyatakan hingga Jumat 13 Maret pasien positif COVID-19 di Indonesia bertambah dari 34 menjadi total 69 kasus, lima diantaranya dinyatakan sembuh dan empat diantaranya meninggal dunia. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menunjuk tiga lembaga untuk membantu memeriksa virus corona. Sebelumnya, hanya Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan yang berwenang untuk memeriksa virus tersebut.

Menurut Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Corona Achmad Yurianto, ketiga lembaga itu adalah Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan (BBTKL), Universitas Airlangga, dan Lembaga Eijkman.

“Hasil pemeriksaan nya dikirim ke Litbangkes, lalu ke saya. jadi tidak langsung ke RS,” kata Yuri sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenkes, Senin (16/3/2020).

Menurut dia, pihaknya sebenarnya telah mengidentifikasi sejumlah lembaga yang dinilai mampu melakukan pemeriksaan virus.

Baca juga: IHSG Masih Dibayangi Sentimen Corona

Namun persoalannya, apakah lembaga tersebut memiliki peralatan dan sumber daya manusia yang terlatih atau tidak untuk menanganinya.

“Mungkin virus yang lain iya, tapi yang ini belum,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan virus corona ini harus dilakukan tanpa tergesa-gesa. Karena ada risikonya dan khawatir akan menjadi episentrum baru.

“Jadi tidak terburu-buru karena ini bukan pemeriksaan lab biasa, karena ada risiko. Virus ini bahaya, manipulasi virus ini bahaya," ujarnya.

Baca juga: Berdoa agar Virus Corona Berakhir, Paus Fransiskus Kunjungi Roma yang Sepi

"Kalau enggak mengikuti prinsip biosafety yang memeriksa bisa tertular. Kalau tidak mengikuti bio security ini ada di masyarakat bisa menyebabkan episentrum baru. Oleh karena itu harus khusus," imbuh Yuri.

Sementara itu 10 ribu kit Polymerase Chain Reaction (PCR) sudah diterima pemerintah dan sebagian sudah disebarkan ke BBTKL dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL).

“Belum didistribusikan ke sepuluh-sepuluhnya (BBTKL dan BTKL), tapi sudah mulai distribusi karena kapasitasnya gak semuanya sama,” ucapnya.

Pasalnya, diperlukan audit untuk mengetahui apakah cabinet merek masih memadai atau tidak.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Miftachul Akhyar Terpilih sebagai Ketua Umum MUI Periode 2020-2025

Miftachul Akhyar Terpilih sebagai Ketua Umum MUI Periode 2020-2025

Nasional
Satgas: Lonjakan Kasus Baru Covid-19 Harus Jadi Peringatan Bersama

Satgas: Lonjakan Kasus Baru Covid-19 Harus Jadi Peringatan Bersama

Nasional
Menko PMK Minta Fasilitas PON di Papua Tidak Disia-siakan

Menko PMK Minta Fasilitas PON di Papua Tidak Disia-siakan

Nasional
Djoko Tjandra Sebut Tommy Sumardi Besan mantan PM Malaysia Najib Razak

Djoko Tjandra Sebut Tommy Sumardi Besan mantan PM Malaysia Najib Razak

Nasional
Satgas Klaim Kesiapan Cold Chain untuk Distribusi Vaksin Covid-19 Capai 97 Persen

Satgas Klaim Kesiapan Cold Chain untuk Distribusi Vaksin Covid-19 Capai 97 Persen

Nasional
Kerangka Pelibatan TNI Atasi Terorisme Perlu Diperjelas

Kerangka Pelibatan TNI Atasi Terorisme Perlu Diperjelas

Nasional
Djoko Tjandra ke London dan Paris untuk Urus Red Notice atas Namanya di Interpol

Djoko Tjandra ke London dan Paris untuk Urus Red Notice atas Namanya di Interpol

Nasional
Kasus Raibnya Uang Winda Earl di Maybank, Pengakuan Tersangka hingga Dugaan Penerima Dana

Kasus Raibnya Uang Winda Earl di Maybank, Pengakuan Tersangka hingga Dugaan Penerima Dana

Nasional
Surat untuk Puan Maharani: Bersusah Payah Kami Bersuara, tetapi Tidak Didengar...

Surat untuk Puan Maharani: Bersusah Payah Kami Bersuara, tetapi Tidak Didengar...

Nasional
Berkat Mobile JKN, Ibu Rumah Tangga Ini Mudah Akses Layanan Kesehatan

Berkat Mobile JKN, Ibu Rumah Tangga Ini Mudah Akses Layanan Kesehatan

Nasional
Epidemiolog: Kasus Covid-19 Bertambah 4.000 Lebih Per Hari, Indonesia Belum Aman dari Pandemi

Epidemiolog: Kasus Covid-19 Bertambah 4.000 Lebih Per Hari, Indonesia Belum Aman dari Pandemi

Nasional
Tiga RUU Belum Disepakati, Prolegnas Prioritas 2021 Diputuskan Hari Ini

Tiga RUU Belum Disepakati, Prolegnas Prioritas 2021 Diputuskan Hari Ini

Nasional
Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Nasional
Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Nasional
Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X