Tiga Lembaga Ditunjuk Bantu Kemenkes Periksa Virus Corona

Kompas.com - 16/03/2020, 08:16 WIB
Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (13/3/2020). Pemerintah menyatakan hingga Jumat 13 Maret pasien positif COVID-19 di Indonesia bertambah dari 34 menjadi total 69 kasus, lima diantaranya dinyatakan sembuh dan empat diantaranya meninggal dunia. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANJuru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (13/3/2020). Pemerintah menyatakan hingga Jumat 13 Maret pasien positif COVID-19 di Indonesia bertambah dari 34 menjadi total 69 kasus, lima diantaranya dinyatakan sembuh dan empat diantaranya meninggal dunia. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menunjuk tiga lembaga untuk membantu memeriksa virus corona. Sebelumnya, hanya Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan yang berwenang untuk memeriksa virus tersebut.

Menurut Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Corona Achmad Yurianto, ketiga lembaga itu adalah Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan (BBTKL), Universitas Airlangga, dan Lembaga Eijkman.

“Hasil pemeriksaan nya dikirim ke Litbangkes, lalu ke saya. jadi tidak langsung ke RS,” kata Yuri sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenkes, Senin (16/3/2020).

Menurut dia, pihaknya sebenarnya telah mengidentifikasi sejumlah lembaga yang dinilai mampu melakukan pemeriksaan virus.

Baca juga: IHSG Masih Dibayangi Sentimen Corona

Namun persoalannya, apakah lembaga tersebut memiliki peralatan dan sumber daya manusia yang terlatih atau tidak untuk menanganinya.

“Mungkin virus yang lain iya, tapi yang ini belum,” katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan virus corona ini harus dilakukan tanpa tergesa-gesa. Karena ada risikonya dan khawatir akan menjadi episentrum baru.

“Jadi tidak terburu-buru karena ini bukan pemeriksaan lab biasa, karena ada risiko. Virus ini bahaya, manipulasi virus ini bahaya," ujarnya.

Baca juga: Berdoa agar Virus Corona Berakhir, Paus Fransiskus Kunjungi Roma yang Sepi

"Kalau enggak mengikuti prinsip biosafety yang memeriksa bisa tertular. Kalau tidak mengikuti bio security ini ada di masyarakat bisa menyebabkan episentrum baru. Oleh karena itu harus khusus," imbuh Yuri.

Sementara itu 10 ribu kit Polymerase Chain Reaction (PCR) sudah diterima pemerintah dan sebagian sudah disebarkan ke BBTKL dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL).

“Belum didistribusikan ke sepuluh-sepuluhnya (BBTKL dan BTKL), tapi sudah mulai distribusi karena kapasitasnya gak semuanya sama,” ucapnya.

Pasalnya, diperlukan audit untuk mengetahui apakah cabinet merek masih memadai atau tidak.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadjroel: Perdebatan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Boleh Dihentikan

Fadjroel: Perdebatan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Boleh Dihentikan

Nasional
1 Hari Jelang Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Akankah Jokowi Bersikap?

1 Hari Jelang Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Akankah Jokowi Bersikap?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas | Nadiem: Tutup Sekolah Salah, Buka Sekolah Salah

[POPULER NASIONAL] Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas | Nadiem: Tutup Sekolah Salah, Buka Sekolah Salah

Nasional
Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Nasional
Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.