Ormas Kaltim Dukung Bambang Brodjonegoro Jadi Kepala Ibu Kota Baru

Kompas.com - 13/03/2020, 14:15 WIB
Aliansi Organisasi Masyarakat Daerah Kalimantan Timur mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/3/2020). Mereka menyampaikan dukungan kepada Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro untuk menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota baru KOMPAS.com/IhsanuddinAliansi Organisasi Masyarakat Daerah Kalimantan Timur mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/3/2020). Mereka menyampaikan dukungan kepada Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro untuk menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Organisasi Masyarakat Daerah Kalimantan Timur mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/3/2020).

Mereka menyampaikan dukungan kepada Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro untuk menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota baru di Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Surat yang berisi dukungan kepada Bambang diserahkan langsung kepada Sekretariat Negara.

Surat itu ditandatangani 41 ketua dan sekretaris organisasi masyarakat daerah Kaltim.

Baca juga: Ahok dan Tumiyana Masuk Bursa Gubernur IKN, Ini Kata Wamen BUMN

Ketua Umum Aliansi Organisasi Masyarakat Kaltim Mohammad Djailani mengungkapkan, ada sejumlah alasan kelompoknya mendukung Bambang Brodjonegoro.

Pertama, Bambang dianggap sebagai sosok penggagas awal ibu kota baru RI.

Saat Presiden Jokowi pertama kali mengumumkan akan memindahkan ibu kota baru RI, Bambang menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Ia diberi tugas untuk merumuskan hingga mencari lokasi yang cocok untuk ibu kota baru RI.

Akhirnya terpilihlah Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara.

"Intinya kenapa kita memilih Pak Bambang, beliau adalah non partisan sebagai orang penggagas awal IKN," kata Djailani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat siang.

Baca juga: Luhut: Ahok Tak Minta Restu Jadi Kepala Otoritas Ibu Kota Baru

Selain itu, Djailani menyebut Bambang Brodjonegoro sebagai sosok yang tak bisa diintervensi. Ia juga dianggap memiliki kedekatan dengan masyarakat Kaltim.

"Oleh karena itu, kami Aliansi Organisasi Masyarakat Daerah Kalimantan Timur mengusulkan nama Bambang Brodjonegoro untuk jadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru," kata dia.

Presiden Jokowi sendiri sebelumnya memang telah menyebut nama Bambang sebagai salah satu calon kepala badan otorita ibu kota baru.

Selain Bambang, ada juga calon lainnya yakni mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, Bupati Bayuwangi Abdullah Azwar Anas dan Direktur Utama Wijaya Karya Tumiyana.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan 'Lampu Merah' dari Presiden Jokowi

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan "Lampu Merah" dari Presiden Jokowi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Nasional
Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Nasional
Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X