Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ormas Kaltim Dukung Bambang Brodjonegoro Jadi Kepala Ibu Kota Baru

Kompas.com - 13/03/2020, 14:15 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Organisasi Masyarakat Daerah Kalimantan Timur mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/3/2020).

Mereka menyampaikan dukungan kepada Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro untuk menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota baru di Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Surat yang berisi dukungan kepada Bambang diserahkan langsung kepada Sekretariat Negara.

Surat itu ditandatangani 41 ketua dan sekretaris organisasi masyarakat daerah Kaltim.

Baca juga: Ahok dan Tumiyana Masuk Bursa Gubernur IKN, Ini Kata Wamen BUMN

Ketua Umum Aliansi Organisasi Masyarakat Kaltim Mohammad Djailani mengungkapkan, ada sejumlah alasan kelompoknya mendukung Bambang Brodjonegoro.

Pertama, Bambang dianggap sebagai sosok penggagas awal ibu kota baru RI.

Saat Presiden Jokowi pertama kali mengumumkan akan memindahkan ibu kota baru RI, Bambang menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Ia diberi tugas untuk merumuskan hingga mencari lokasi yang cocok untuk ibu kota baru RI.

Akhirnya terpilihlah Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara.

"Intinya kenapa kita memilih Pak Bambang, beliau adalah non partisan sebagai orang penggagas awal IKN," kata Djailani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat siang.

Baca juga: Luhut: Ahok Tak Minta Restu Jadi Kepala Otoritas Ibu Kota Baru

Selain itu, Djailani menyebut Bambang Brodjonegoro sebagai sosok yang tak bisa diintervensi. Ia juga dianggap memiliki kedekatan dengan masyarakat Kaltim.

"Oleh karena itu, kami Aliansi Organisasi Masyarakat Daerah Kalimantan Timur mengusulkan nama Bambang Brodjonegoro untuk jadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru," kata dia.

Presiden Jokowi sendiri sebelumnya memang telah menyebut nama Bambang sebagai salah satu calon kepala badan otorita ibu kota baru.

Selain Bambang, ada juga calon lainnya yakni mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, Bupati Bayuwangi Abdullah Azwar Anas dan Direktur Utama Wijaya Karya Tumiyana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com