ICRP: Hentikan Penggunaan Isu Agama untuk Kepentingan Politik Elektoral

Kompas.com - 13/03/2020, 14:14 WIB
Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI) DIY menemukan, kasus intoleransi kebebasan beragama lebih sering terjadi di Bantul dibanding dengan kabupaten lainnya di Provinsi Yogyakarya. AFP/GOH CHAI HINAliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI) DIY menemukan, kasus intoleransi kebebasan beragama lebih sering terjadi di Bantul dibanding dengan kabupaten lainnya di Provinsi Yogyakarya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Umum Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Johannes Hariyanto meminta semua pihak untuk berpikir panjang sebelum menggunakan isu agama di dalam pusaran politik.

Menurut dia, banyak persoalan agama yang terjadi di daerah justru memiliki latar belakang kepentingan politik elektoral, Akibatnya, tidak sedikit kelompok minoritas di suatu daerah yang menjadi korbannya.

"Kita juga menyadari bahwa warna politik juga sangat kuat. Setiap isu terkait dengan hal macam ini, dengan gampang ditelusuri di baliknya adalah kepentingan pilkada," kata Hariyanto seusai bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2020).

Baca juga: Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Tindak Pelaku Kekerasan Kebebasan Beragama

"Kepentingan untuk mendapatkan suara yang banyak. Dan suara yang banyak kecenderungannya mengorbankan minoritas," tutur dia.

Menurut Hariyanto, memasukkan persoalan agama demi kepentingan politik merupakan praktik kanibal.

Sebab, pada akhirnya agamalah yang justru akan tercoreng.

"Padahal, yang diperjuangkan adalah kepentingan perorangan, kepentingan politik suatu kelompok. Kalau tidak hati-hati, permusuhan makin lebar," ujarnya.

Baca juga: Tiga Hal yang Dinilai jadi Sebab Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Untuk itu, ia mengajak semua pihak berhenti dan meninggalkan praktik yang menyeret agama ke dalam persoalan politik.

Hariyanto pun mengapresiasi pernyataan Mahfud yang menekankan bahwa bukan persoalan jumlah atau ajarannya, tetapi setiap orang memiliki hak yang sama dalam beribadah.

Dalam hal ini, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak setiap warga negara terpenuhi.

"Itu pernyataan yang luar biasa dan bisa jadi landasan bersama," tandasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 17 Januari: 46.138 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

UPDATE 17 Januari: 46.138 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 17 Januari: Ada 73.243 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 17 Januari: Ada 73.243 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 17 Januari: Bertambah 220, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 25.987 Orang

UPDATE 17 Januari: Bertambah 220, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 25.987 Orang

Nasional
UPDATE 17 Januari: Bertambah 9.102 Orang dalam Satu Hari, Jumlah Pasien Sembuh Tembus Rekor

UPDATE 17 Januari: Bertambah 9.102 Orang dalam Satu Hari, Jumlah Pasien Sembuh Tembus Rekor

Nasional
UPDATE 17 Januari: Tambah 9.102, Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 736.460 Orang

UPDATE 17 Januari: Tambah 9.102, Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 736.460 Orang

Nasional
UPDATE 17 Januari: Tambah 11.287, Kini Ada 907.929 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 Januari: Tambah 11.287, Kini Ada 907.929 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bertambah, Kini Ada 89 Rekening FPI dan Afiliasinya yang Dibekukan

Bertambah, Kini Ada 89 Rekening FPI dan Afiliasinya yang Dibekukan

Nasional
Kepala PPATK: Aneh Kalau FPI Bubar, Uangnya Tetap Jalan dan Beredar

Kepala PPATK: Aneh Kalau FPI Bubar, Uangnya Tetap Jalan dan Beredar

Nasional
Tim DVI Polri Imbau Masyarakat Beri Data Lebih Banyak soal Korban SJ 182

Tim DVI Polri Imbau Masyarakat Beri Data Lebih Banyak soal Korban SJ 182

Nasional
BNPB Akan Beri Bantuan Dana untuk Perbaikan Rumah Warga Korban Gempa Sulawesi Barat

BNPB Akan Beri Bantuan Dana untuk Perbaikan Rumah Warga Korban Gempa Sulawesi Barat

Nasional
Kepala BNPB Minta Warga di Wilayah Terdampak Gempa Sulawesi Barat Tak Terpengaruh Hoaks

Kepala BNPB Minta Warga di Wilayah Terdampak Gempa Sulawesi Barat Tak Terpengaruh Hoaks

Nasional
Jubir Vaksin: OTG Tetap Bisa Divaksin Covid-19

Jubir Vaksin: OTG Tetap Bisa Divaksin Covid-19

Nasional
Hari ke-9, Tim DVI Polri Terima 188 Kantong Jenazah Korban Sriwijaya SJ-182

Hari ke-9, Tim DVI Polri Terima 188 Kantong Jenazah Korban Sriwijaya SJ-182

Nasional
PMI Kirim 10 Unit Truk Tangki Air Bersih untuk Korban Gempa Sulbar

PMI Kirim 10 Unit Truk Tangki Air Bersih untuk Korban Gempa Sulbar

Nasional
Listyo Sigit, Calon Tunggal Kapolri dan Peta Dukungan di Parlemen

Listyo Sigit, Calon Tunggal Kapolri dan Peta Dukungan di Parlemen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X