ICRP: Hentikan Penggunaan Isu Agama untuk Kepentingan Politik Elektoral

Kompas.com - 13/03/2020, 14:14 WIB
Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI) DIY menemukan, kasus intoleransi kebebasan beragama lebih sering terjadi di Bantul dibanding dengan kabupaten lainnya di Provinsi Yogyakarya. AFP/GOH CHAI HINAliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI) DIY menemukan, kasus intoleransi kebebasan beragama lebih sering terjadi di Bantul dibanding dengan kabupaten lainnya di Provinsi Yogyakarya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Umum Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Johannes Hariyanto meminta semua pihak untuk berpikir panjang sebelum menggunakan isu agama di dalam pusaran politik.

Menurut dia, banyak persoalan agama yang terjadi di daerah justru memiliki latar belakang kepentingan politik elektoral, Akibatnya, tidak sedikit kelompok minoritas di suatu daerah yang menjadi korbannya.

"Kita juga menyadari bahwa warna politik juga sangat kuat. Setiap isu terkait dengan hal macam ini, dengan gampang ditelusuri di baliknya adalah kepentingan pilkada," kata Hariyanto seusai bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2020).

Baca juga: Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Tindak Pelaku Kekerasan Kebebasan Beragama

"Kepentingan untuk mendapatkan suara yang banyak. Dan suara yang banyak kecenderungannya mengorbankan minoritas," tutur dia.

Menurut Hariyanto, memasukkan persoalan agama demi kepentingan politik merupakan praktik kanibal.

Sebab, pada akhirnya agamalah yang justru akan tercoreng.

"Padahal, yang diperjuangkan adalah kepentingan perorangan, kepentingan politik suatu kelompok. Kalau tidak hati-hati, permusuhan makin lebar," ujarnya.

Baca juga: Tiga Hal yang Dinilai jadi Sebab Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Untuk itu, ia mengajak semua pihak berhenti dan meninggalkan praktik yang menyeret agama ke dalam persoalan politik.

Hariyanto pun mengapresiasi pernyataan Mahfud yang menekankan bahwa bukan persoalan jumlah atau ajarannya, tetapi setiap orang memiliki hak yang sama dalam beribadah.

Dalam hal ini, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak setiap warga negara terpenuhi.

"Itu pernyataan yang luar biasa dan bisa jadi landasan bersama," tandasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Nasional
Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Nasional
Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Nasional
UPDATE 26 Februari: Ada 75.822 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 26 Februari: Ada 75.822 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X