Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Buka Sebaran Virus Corona per Daerah, Pemerintah Sebut Tak Perlu

Kompas.com - 13/03/2020, 08:37 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto menilai pemerintah tak perlu membuka kepada publik sebaran pasien yang positif mengidap Covid-19, suspect, pasien dalam pengawasan (PDP), dan orang dalam pemantauan (ODP) yang diperiksa per daerah.

Menurut Yuri data tersebut tak relevan untuk dibuka lantaran virus corona disebarkan oleh manusia yang mobilitasnya tinggi dari satu kota ke kota lainnya.

Ia mengatakan, yang terpenting ialah pemerintah memiliki data penelusuran orang-orang yang terlibat kontak dekat debgan pasien yang positif Covid-19 sehingga bisa meminimalisasi penyebaran virus.

Baca juga: Sikap Pemerintah dalam Atasi Virus Corona Dinilai Masih Ala Kadarnya

"Sekali lagi kita tidak basis daerah. Pembawa penyakitnya itu orang. Katakan kita semua di sini, mudah-mudahan enggak, jangan ada, amin, ini contoh ya. Kita semua di sini positif maka ruangan ini akan merah kan? (tandanya)" kata Yuri di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (12/3/2020).

"Terus kemudian kita sama-sama keluar ruangan ini,masih merah (ruangannya)? Enggak. Yang penting justru gambaran tracing orang ini kemana bergerak ke mana terus, gitu lho," lanjut dia.

Yuri pun menilai masyarakat Indonesia belum dewasa dalam menerima informasi sebaran per daerah sehingga pemerintah tak membuat pemetaan berdasarkan daerah.

Baca juga: Bagaimana Mungkin Pusat Tak Wajib Informasikan Daerah soal Pasien Covid-19?

Ia mengatakan, yang terpenting saat ini pemerintah terus menelusuri keberadaan orang-orang yang terlibat kontak dekat dengab pasien Covid-19 untuk segera diperiksa kesehatannya agar virus corona tak menyebar.

"(Contoh di Jakarta), yang banyak bukan orang Jakarta. Saya bukan orang Jakarta tapi saya ada di sini. Oleh karena itu warna merah bisa bergerak terus ini mengikuti pergerakan orang," ujar Yuri.

"Oleh karena itu kita tetap melakukan itu tetapi bukan menjadi satu media yang cukup bagus untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Masyarakat kita cukup banyak," lanjut dia.

Hingga saat ini, ada 34 kasus yang dinyatakan pasien positif Covid-19.

Baca juga: Cegah Corona, Mendagri Imbau Kepala Daerah Susun Strategi Khusus

Salah satu pasien positif virus corona di Indonesia juga dikabarkan meninggal dunia pada Rabu (11/3/2020).

Pasien meninggal merupakan seorang perempuan warga negara asing (WNA) berusia 53 tahun. Ia adalah pasien pada kasus 25.

Dari seluruh kasus yang telah dikonfirmasi, dua telah dinyatakan sembuh, yaitu pasien 6 dan pasien 14.

Pasien 6 merupakan warga negara Indonesia berjenis kelamin laki-laki. Ia berusia 36 tahun dan dinyatakan positif seusai pulang dari Jepang.

Pasien ini merupakan salah satu kru kapal Diamond Princess. Sementara, pasien 14 merupakan WNI berjenis kelamin laki-laki berusia 50 tahun.

 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com