Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Ramadhan dan Idul Fitri, Pemerintah Disarankan Mulai Gencar Sosialisasi Pencegahan Virus Corona

Kompas.com - 13/03/2020, 06:36 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosiolog dari Universitas Indonesia Imam Prasodjo mengatakan, pemerintah perlu terus meningkatkan kesiap-siagaan dan kesadaran masyarakat untuk mengatasipasi penularan virus corona.

Terutama, kata dia, menjelang memasuki bulan Ramadhan yang diikuti serangkaian kegiatan ibadah bulan puasa, Idul Fitri, arus mudik dan arus balik.

"Yang paling penting untuk segera disosialisasikan adalah jelang bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Ramadhan kan kalau akan jatuh pada April yang mana akan ada rangkaian ibadah shalat tarawih berjamaah," ujar Imam saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (12/3/2020).

Baca juga: Jangan Hanya Bercanda, Pemerintah Harus Gencar Sosialisasi Masyarakat Cegah Corona

Selain itu, ada ibadah lain yang juga dilakukan secara berjamaah, yakni shalat subuh. Kedua ibadah di atas, kata Imam, dilakukan setiap hari selama Ramadhan.

Imam menyarankan pemerintah sebaiknya secara pelan-pelan mensosialisasikan soal kewaspadaan saat beribadah secara berjamaah ini.

Sebab, menyampaikan pesan untuk berhati-hati saat beribadah secara berjamaah bisa disalahartikan.

"Jika sosialisasi tidak disampaikan dari sekarang dan cara penyampaian salah, itu akan menimbulkan kepanikan. Bahkan nanti dikira melarang ibadah saat puasa dan lebaran," ujar Imam.

Baca juga: Pemkot Depok Diminta Lebih Gencar Sosialisasi Antisipasi Corona

Padahal, kewaspadaan ini perlu disampaikan karena ada risiko penularan virus corona di tempat umum di mana banyak terkonsentrasi massa.

Selain ibadah Ramadhan, Imam juga menyarankan agar pemerintah memberikan sosialisasi sejak dini terkait antisipasi penularan virus corona saat arus mudik dan arus balik.

"Yang paling rentan adalah saat mudik lebaran (dan arus balik). Jika tidak hati-hati, itu bisa menjadi distribusi penularan distribusi penyakit. Karena banyak orang berkumpul," tutur Imam.

Baca juga: Sosialisasi Pencegahan Virus Corona, Dokter Bawa Hand Sanitizer Saat CFD

Karena itu, Imam menyarankan agar pemerintah sejak sekarang membangun awareness masyarakat dan menyiapkan antisipasi penularan saat Ramadhan, Idul Fitri, mudik lebaran dan arus balik.

Sebab, selain mengurangi kepanikan masyarakat, disiplin awareness sejak dini juga merupakan jalan tengah untuk mencegah penularan virus corona.

"Kalau kebijakan lockdown tentu dampaknya tidak hanya merugikan untuk satu-dua hal. Lebih baik pemerintah fokus kepada event, lokasi dan kelompok (kerumunan massa) untuk pencegahan penularan semakin meluas," tambah Imam.

Diberitakan, hingga saat ini terdapat 34 kasus pasien positif virus corona di Indonesia.

Baca juga: 3 Pasien Sembuh dari Covid-19, Harapan Indonesia di Tengah Pandemi Global

Tiga dari 34 pasien tersebut dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang. Sementara, satu orang dinyatakan meninggal dunia yakni pasien 25.

Selain itu, ada dua pasien yang masih harus menunggu hasil uji laboratorium kedua.

Pasien itu, yakni pasien 03 dan pasien 10. Jika hasil tes kedua dinyatakan negatif, maka kedua pasien diperbolehkan pulang.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Corona Achmad Yurianto memastikan, untuk saat ini pemerintah tidak mengambil opsi lockdown wilayah yang terdapat kasus positif corona (Covid-19).

"Kami tidak akan memakai opsi lockdown," ujar Yurianto dalam konferensi pers di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Baca juga: Alasan Pemerintah Berhati-hati dalam Tetapkan Seseorang Positif Covid-19

Ia mengakui bahwa sejumlah negara menerapkan lockdown di beberapa wilayahnya yang didapati kasus virus corona.

Namun, menurut Yuri, lockdown sebuah wilayah justru akan meningkatkan peluang penularan virus tersebut.

"Karena kalau di-lockdown, malah kita tidak akan bisa berbuat apa-apa," ujar dia.

"Konsekuensinya, kasus (Covid-19) di wilayah itu bisa jadi akan naik dengan cepat," lanjut Yuri.

Meski demikian, keputusan tersebut tidak bersifat mutlak. Dalam waktu dekat, pejabat pada tingkat kementerian akan melaksanakan rapat untuk menentukan langkah selanjutnya demi mengantisipasi penyebaran virus corona.

"Ini akan menjadi keputusan bersama yang akan diputuskan di tingkat kementerian," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com