Kompas.com - 13/03/2020, 06:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosiolog dari Universitas Indonesia Imam Prasodjo mengatakan, pemerintah perlu terus meningkatkan kesiap-siagaan dan kesadaran masyarakat untuk mengatasipasi penularan virus corona.

Terutama, kata dia, menjelang memasuki bulan Ramadhan yang diikuti serangkaian kegiatan ibadah bulan puasa, Idul Fitri, arus mudik dan arus balik.

"Yang paling penting untuk segera disosialisasikan adalah jelang bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Ramadhan kan kalau akan jatuh pada April yang mana akan ada rangkaian ibadah shalat tarawih berjamaah," ujar Imam saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (12/3/2020).

Baca juga: Jangan Hanya Bercanda, Pemerintah Harus Gencar Sosialisasi Masyarakat Cegah Corona

Selain itu, ada ibadah lain yang juga dilakukan secara berjamaah, yakni shalat subuh. Kedua ibadah di atas, kata Imam, dilakukan setiap hari selama Ramadhan.

Imam menyarankan pemerintah sebaiknya secara pelan-pelan mensosialisasikan soal kewaspadaan saat beribadah secara berjamaah ini.

Sebab, menyampaikan pesan untuk berhati-hati saat beribadah secara berjamaah bisa disalahartikan.

"Jika sosialisasi tidak disampaikan dari sekarang dan cara penyampaian salah, itu akan menimbulkan kepanikan. Bahkan nanti dikira melarang ibadah saat puasa dan lebaran," ujar Imam.

Baca juga: Pemkot Depok Diminta Lebih Gencar Sosialisasi Antisipasi Corona

Padahal, kewaspadaan ini perlu disampaikan karena ada risiko penularan virus corona di tempat umum di mana banyak terkonsentrasi massa.

Selain ibadah Ramadhan, Imam juga menyarankan agar pemerintah memberikan sosialisasi sejak dini terkait antisipasi penularan virus corona saat arus mudik dan arus balik.

"Yang paling rentan adalah saat mudik lebaran (dan arus balik). Jika tidak hati-hati, itu bisa menjadi distribusi penularan distribusi penyakit. Karena banyak orang berkumpul," tutur Imam.

Baca juga: Sosialisasi Pencegahan Virus Corona, Dokter Bawa Hand Sanitizer Saat CFD

Karena itu, Imam menyarankan agar pemerintah sejak sekarang membangun awareness masyarakat dan menyiapkan antisipasi penularan saat Ramadhan, Idul Fitri, mudik lebaran dan arus balik.

Sebab, selain mengurangi kepanikan masyarakat, disiplin awareness sejak dini juga merupakan jalan tengah untuk mencegah penularan virus corona.

"Kalau kebijakan lockdown tentu dampaknya tidak hanya merugikan untuk satu-dua hal. Lebih baik pemerintah fokus kepada event, lokasi dan kelompok (kerumunan massa) untuk pencegahan penularan semakin meluas," tambah Imam.

Diberitakan, hingga saat ini terdapat 34 kasus pasien positif virus corona di Indonesia.

Baca juga: 3 Pasien Sembuh dari Covid-19, Harapan Indonesia di Tengah Pandemi Global

Tiga dari 34 pasien tersebut dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang. Sementara, satu orang dinyatakan meninggal dunia yakni pasien 25.

Selain itu, ada dua pasien yang masih harus menunggu hasil uji laboratorium kedua.

Pasien itu, yakni pasien 03 dan pasien 10. Jika hasil tes kedua dinyatakan negatif, maka kedua pasien diperbolehkan pulang.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Corona Achmad Yurianto memastikan, untuk saat ini pemerintah tidak mengambil opsi lockdown wilayah yang terdapat kasus positif corona (Covid-19).

"Kami tidak akan memakai opsi lockdown," ujar Yurianto dalam konferensi pers di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Baca juga: Alasan Pemerintah Berhati-hati dalam Tetapkan Seseorang Positif Covid-19

Ia mengakui bahwa sejumlah negara menerapkan lockdown di beberapa wilayahnya yang didapati kasus virus corona.

Namun, menurut Yuri, lockdown sebuah wilayah justru akan meningkatkan peluang penularan virus tersebut.

"Karena kalau di-lockdown, malah kita tidak akan bisa berbuat apa-apa," ujar dia.

"Konsekuensinya, kasus (Covid-19) di wilayah itu bisa jadi akan naik dengan cepat," lanjut Yuri.

Meski demikian, keputusan tersebut tidak bersifat mutlak. Dalam waktu dekat, pejabat pada tingkat kementerian akan melaksanakan rapat untuk menentukan langkah selanjutnya demi mengantisipasi penyebaran virus corona.

"Ini akan menjadi keputusan bersama yang akan diputuskan di tingkat kementerian," lanjut dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Air Merembes ke Tenda, Kemensos Pasang 4.500 Palet di Posko Pengungsian Cianjur

Cegah Air Merembes ke Tenda, Kemensos Pasang 4.500 Palet di Posko Pengungsian Cianjur

Nasional
Ferry Mursyidan Baldan dalam Kenangan: Dari HMI sampai Kabinet Jokowi dan Pecinta Chrisye

Ferry Mursyidan Baldan dalam Kenangan: Dari HMI sampai Kabinet Jokowi dan Pecinta Chrisye

Nasional
Wapres Harap Yudo Margono Bisa Lanjutkan Pendekatan Humanis untuk Papua

Wapres Harap Yudo Margono Bisa Lanjutkan Pendekatan Humanis untuk Papua

Nasional
Wapres: Pemerintah Tetap Gunakan Pendekatan Humanis di Papua

Wapres: Pemerintah Tetap Gunakan Pendekatan Humanis di Papua

Nasional
Disetujuinya Yudo Margono KSAL Ketiga Pimpin TNI dan Pesan Soliditas TNI/Polri

Disetujuinya Yudo Margono KSAL Ketiga Pimpin TNI dan Pesan Soliditas TNI/Polri

Nasional
Candai Ganjar, Bahlil Lahadalia: Ini Capres dari KAHMI

Candai Ganjar, Bahlil Lahadalia: Ini Capres dari KAHMI

Nasional
Yudo Margono Janji Bakal Berdayakan Kogabwilhan

Yudo Margono Janji Bakal Berdayakan Kogabwilhan

Nasional
Cerita Jusuf Kalla soal Ferry Mursyidan yang Sempat Antarkan ke Mobil Usai Acara PMI

Cerita Jusuf Kalla soal Ferry Mursyidan yang Sempat Antarkan ke Mobil Usai Acara PMI

Nasional
KY Sudah Lakukan Proses Etik Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Gazalba Saleh Masih Tunggu Waktu

KY Sudah Lakukan Proses Etik Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Gazalba Saleh Masih Tunggu Waktu

Nasional
Sinyal Politik Jokowi Memang untuk Ganjar Pranowo

Sinyal Politik Jokowi Memang untuk Ganjar Pranowo

Nasional
Yudo Margono: 100 Hari Pertama, Komisi I Akan Cek Pelaksanaan Visi Misi Panglima TNI

Yudo Margono: 100 Hari Pertama, Komisi I Akan Cek Pelaksanaan Visi Misi Panglima TNI

Nasional
KPU Gandeng Cokelat Rilis 'Jingle' Pemilu 2024 Ciptaan Kikan

KPU Gandeng Cokelat Rilis "Jingle" Pemilu 2024 Ciptaan Kikan

Nasional
Suap Hakim Agung, Yosep Parera Mengaku Dimintai Uang Ratusan Ribu Dollar untuk 3 Perkara Intidana

Suap Hakim Agung, Yosep Parera Mengaku Dimintai Uang Ratusan Ribu Dollar untuk 3 Perkara Intidana

Nasional
Arif Rachman Disebut Perintahkan Penyidik Polres Jaksel Salin BAI di Paminal Jadi BAP

Arif Rachman Disebut Perintahkan Penyidik Polres Jaksel Salin BAI di Paminal Jadi BAP

Nasional
Hasil Gelar Perkara Kasus Tambang Ilegal dan Ismail Bolong Belum Diungkap Polri

Hasil Gelar Perkara Kasus Tambang Ilegal dan Ismail Bolong Belum Diungkap Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.