PP soal Kompensasi Saksi Terorisme Belum ditandatangani Jokowi, LPSK Minta Bantuan Wapres

Kompas.com - 12/03/2020, 18:52 WIB
Ketua LPSK Hasto Atmojo Suryo usai bertemu dengan Wakil Presiden Maruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (12/3/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKetua LPSK Hasto Atmojo Suryo usai bertemu dengan Wakil Presiden Maruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (12/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) Hasto Atmojo Suroyo meminta bantuan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo ( Jokowi) agar segera menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi Korban.

PP tersebut perlu segera ditandatangani agar LPSK bisa membayarkan kompensasi kepada 800 orang korban dan saksi tindak pidana terorisme masa lalu.

"Kami mohon bantuan Pak Wapres untuk mendorong agar segera ditandatanganinya PP yang direvisi karena itu berkaitan dengan kewenangan LPSK untuk memberikan layanan kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme terutama di masa lalu," ujar Hasto usai bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Baca juga: Remaja yang Diduga Diperkosa Oknum PNS Papua Minta Perlindungan LPSK

Selama ini, PP yang direvisi itu belum ditandatangani oleh Jokowi.

Kewenangan LPSK untuk memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme di masa lalu itu terdapat dalam PP tersebut.

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang (UU) 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

UU tersebut mengamanatkan untuk membayar kompensasi kepada korban 3 tahun setelah UU tersebut diundangkan.

Namun, aturan turunan berupa PP tersebut belum ada sehingga LPSK belum bisa membayarkan kompensasinya.

PP tersebut mengatur skema pemberian kompensasinya tetapi belum ditandatangani, sedangkan waktu LPSK untuk membayar kompensansi semakin sempit.

"LPSK diberi mandat untuk membayar kompensasi kepada korban. Itu diberi batas 3 tahun setelah keluarnya UU 5 Tahun 2018. Kalau ini (PP) tidak keluar, nanti kami makin pendek waktu untuk membayar kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme," kata dia.

Semestinya, kata dia, tahun 2019 lalu PP tersebut sudah keluar. 

Baca juga: LPSK Kunjungi DPRD Jember, Dalami Informasi Perlindungan Tersangka Korupsi

Adapun ke-800 orang saksi dan korban berasal dari peristiwa bom Bali 1 tahun 2002, bom JW Marriot dan Ritz Carlton tahun 2003, bom Kedutaan Besar Australia tahun 2004, bom Bali 2 tahun 2005, termasuk bom Sarinah tahun 2016.

"Kalau PP-nya sudah keluar, baru (bisa dibayarkan) kompensasi. Tapi selama ini LPSK sudah memberikan layanan juga kepada sebagian besar dari mereka dalam bentuk layanan rehabilitasi medis maupun psikologis dan juga bantuan psikososial," kata dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X