Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Azis Syamsudin Mengaku Sudah Jelaskan Perkembangan RUU Cipta Kerja di DPR ke Jokowi

Kompas.com - 12/03/2020, 16:11 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan, dirinya ikut hadir dalam pertemuan para petinggi partai koalisi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/3/2020).

Menurut Azis, dalam pertemuan tersebut, membahas penanganan penyebaran virus corona dan perkembangan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di DPR.

"Kita hanya membahas hal-hal yang sifatnya aktual saja, bagaimana situasi penanganan corona, terus juga bagaimana perkembangan pembahasan di DPR mengenai omnibus law," kata Azis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Azis mengatakan, selaku pimpinan DPR, ia menyampaikan perkembangan omnibus law RUU Cipta Kerja di DPR.

Baca juga: Sekjen PPP: Target Penyelesaian 100 Hari RUU CIpta Kerja Bukan Harga Mati

RUU Cipta Kerja, kata dia, masih berada di kesekjenan partai untuk dilakukan pengecekan administrasi.

"Tinggal kesekjenan mengirim kepada ibu ketua. Nanti Ibu Ketua DPR akan mengundang para wakil ketua ini di tingkat pimpinan dalam rangka mengagendakan di bamus," ujarnya.

Lebih lanjut, Azis mengatakan, dalam pertemuan itu Presiden Jokowi tak mempertanyakan sikap DPR yang tak kunjung memulai pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Azis hanya mengatakan, pasal-pasal dalam RUU Cipta Kerja yang menimbulkan pro dan kontra akan dibahas secara mendalam.

"Ya, apapun nanti sifatnya yang pro dan kontra itu nanti bisa dibahas, akan dilakukan pendalaman penyisipan pasal-pasal, ide dari pihak intelektual, buruh dan segala macam akan kita masukan ke dalam DIM," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo mengumpulkan ketua umum dan sekjen partai koalisi pendukung pemerintah, pimpinan DPR serta ketua-ketua fraksi di DPR di Istana Negara, Jakarta, Jumat (6/3/2020) lalu.

Hal itu diungkapkan Sekjen PPP Arsul Sani. Ia mengatakan dalam pertemuan itu Jokowi membahas penanganan virus corona hingga omnibus law RUU Cipta Kerja.

Terkait wabah virus corona di dalam negeri, Jokowi menyampaikan penanganan dan kebijakan-kebijakan yang tengah dan akan dilakukan pemerintah.

Selanjutnya, Jokowi meminta laporan terkini dari DPR mengenai pembahasan RUU Cipta Kerja. Dalam pertemuan itu hadir Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Baca juga: Jokowi Sempat Kumpulkan Elite Partai Koalisi di Istana, Ini yang Dibahas...

Menurut Arsul, Azis memastikan proses legislasi RUU Cipta Kerja di DPR berlanjut.

Dikatakan bahwa pimpinan DPR membantu fraksi-fraksi menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja.

"Pak Azis intinya menyampaikan bahwa proses berjalan, bukan mandek. Lalu, saat ini yang dilakukan pimpinan DPR adalah membantu fraksi-fraksi dengan menyusun DIM yang disusun teman-teman tenaga ahli dari PKB," kata Arsul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com