Azis Syamsudin Mengaku Sudah Jelaskan Perkembangan RUU Cipta Kerja di DPR ke Jokowi

Kompas.com - 12/03/2020, 16:11 WIB
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan, dirinya ikut hadir dalam pertemuan para petinggi partai koalisi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/3/2020).

Menurut Azis, dalam pertemuan tersebut, membahas penanganan penyebaran virus corona dan perkembangan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di DPR.

"Kita hanya membahas hal-hal yang sifatnya aktual saja, bagaimana situasi penanganan corona, terus juga bagaimana perkembangan pembahasan di DPR mengenai omnibus law," kata Azis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Azis mengatakan, selaku pimpinan DPR, ia menyampaikan perkembangan omnibus law RUU Cipta Kerja di DPR.

Baca juga: Sekjen PPP: Target Penyelesaian 100 Hari RUU CIpta Kerja Bukan Harga Mati

RUU Cipta Kerja, kata dia, masih berada di kesekjenan partai untuk dilakukan pengecekan administrasi.

"Tinggal kesekjenan mengirim kepada ibu ketua. Nanti Ibu Ketua DPR akan mengundang para wakil ketua ini di tingkat pimpinan dalam rangka mengagendakan di bamus," ujarnya.

Lebih lanjut, Azis mengatakan, dalam pertemuan itu Presiden Jokowi tak mempertanyakan sikap DPR yang tak kunjung memulai pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Azis hanya mengatakan, pasal-pasal dalam RUU Cipta Kerja yang menimbulkan pro dan kontra akan dibahas secara mendalam.

"Ya, apapun nanti sifatnya yang pro dan kontra itu nanti bisa dibahas, akan dilakukan pendalaman penyisipan pasal-pasal, ide dari pihak intelektual, buruh dan segala macam akan kita masukan ke dalam DIM," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo mengumpulkan ketua umum dan sekjen partai koalisi pendukung pemerintah, pimpinan DPR serta ketua-ketua fraksi di DPR di Istana Negara, Jakarta, Jumat (6/3/2020) lalu.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Nasional
117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X