Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

WHO Tetapkan Corona Sebagai Pandemi Global, Kalla Minta Pemerintah Ambil Tindakan

Kompas.com - 12/03/2020, 13:54 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah harus menyiapkan dengan sungguh-sungguh tindakan preventif atau pencegahan penyebaran virus corona.

Apalagi, saat ini Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga sudah memutuskan wabah virus corona menjadi pandemi global.

Oleh karena itu, kata dia, Indonesia harus segera melakukan tindakan preventif.

Baca juga: Jusuf Kalla Sebut Perkembangan Wabah Virus Corona seperti Deret Ukur

Kalla mencotohkan Amerika Serikat yang sudah melarang orang-orang Eropa untuk masuk ke wilayah mereka karena begitu urgennya wabah tersebut.

"Ini musuh yang tak kelihatan dan bahaya yang tidak ketahuan, jadi preventifnya yang harus kita lakukan. Karena itu semua, tempat keramaian bersih, steril. Kalau tidak, itu bahaya," kata Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Menurut Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini, salah satu solusi efektif untuk mencegah penyebaran virus corona di Indonesia adalah dengan menutup wilayah atau lockdown.

Baca juga: Lockdown Italia di Tengah Virus Corona, Ini Aturan yang Perlu Diketahui

Ia mengatakan, upaya China saat ini dalam menangani corona dengan melakukan lockdown dinilai berhasil memperlambat penyebaran meski tak dapat mencegahnya 100 persen.

"Salah satunya itu (lockdown). China berhasil memperlambat dan tidak mencegah 100 persen karena lockdown itu," ujar dia.

China, kata dia, berhasil melakukan lockdown karena mereka merupakan negara yang disiplin untuk melaksanakan itu.

Baca juga: Serangan Virus Corona: Perdana Menteri Denmark Lakukan Lockdown

Provinsi Hubei di negara tersebut telah di-lockdown sejak virus corona menyebar pertama kali dari Kota Wuhan.

Ekonomi mereka juga sangat siap dan kuat sehingga bisa melaksanakannya.

Meskipun demikian, ia menilai Indonesia juga pasti bisa melakukannya asalkan kesiapan ekonomi dan banyak hal lainnya harus sangat mumpuni.

Baca juga: Update Virus Corona di Indonesia: 34 Terinfeksi, 2 Sembuh, dan 1 Meninggal Dunia

"Kalau diinstruksikan pasti bisa (Indonesia lockdown), tapi memang harus siap ekonominya, siap macam-macamnya," kata dia.

Di Indonesia sendiri saat ini sudah terdapat 34 kasus Covid-19 yang dinyatakan positif.

Satu orang di antaranya, yakni pasien Kasus 25 dinyatakan meninggal dunia.

Pasien tersebut merupakan seorang WNA berusia 53 tahun yang dirawat di RSUP Sanglah, Bali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com