Mahfud Nilai Dana Otsus Papua Selama Ini Bermanfaat, tetapi Kurang Terpadu

Kompas.com - 11/03/2020, 21:30 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bersama Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Negara di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (11/3/2020). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bersama Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Negara di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (11/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)  Mahfud MD mengatakan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Dana otsus Papua akan diperpanjang karena selama ini bermanfaat bagi Papua.

"Kalau ada manfaatnya diperpanjang, kalau tidak ada manfaatnya, tidak. Ternyata manfaatnya ada, cuma belum terpadu dan belum terpandu," ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Namun, Mahfud tidak merinci manfaat dana otsus Papua berdasarkan hasil evaluasi pemerintah. 

Aturan mengenai dana otsus Papua akan berakhir pada November 2021. Kini, pemerintah pusat tengah bersiap untuk memperpanjang aturan mengenai dana otsus Papua.

Baca juga: Mahfud Sebut Akan Ada Perbaikan Sistem Alokasi Dana Otsus Papua

Dengan akan diperpanjangnya aturan tersebut, pemerintah juga akan melakukan perbaikan alokasi.

Salah satunya dengan menerapkan dana alokasi khusus (DAK) afirmasi. Skema pencairan dalam aturan tersebut akan terpadu dan terpandu oleh pemerintah pusat.

Dengan begitu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Papua akan sama-sama bertanggung jawab dalam alokasi dana otsus tersebut.

"Yang pusat jangan hanya sekadar menggelontorkan, yang daerah jangan sekadar belanja, tetapi menggelontorkan dana, lalu membelanjakan, bertanggung jawab sama-sama agar ada bermanfaat bagi masyarakat," ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta dana otsus Papua dievaluasi total menjelang berakhirnya penyaluran dana tersebut pada 2021.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai dana otsus Papua di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Nasional
KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

Nasional
KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

Nasional
Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Nasional
KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

Nasional
Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Nasional
Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka

Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka

Nasional
Meski Pandemi Covid-19, Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Lupakan soal Karhutla

Meski Pandemi Covid-19, Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Lupakan soal Karhutla

Nasional
Bupati Kutai Timur Jadi Tersangka Kasus Suap, Begini Konstruksi Perkaranya

Bupati Kutai Timur Jadi Tersangka Kasus Suap, Begini Konstruksi Perkaranya

Nasional
Luhut: Tidak Benar Tenaga Kerja Asing Akan Menjajah Kita

Luhut: Tidak Benar Tenaga Kerja Asing Akan Menjajah Kita

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Istrinya sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Istrinya sebagai Tersangka

Nasional
Cegah Covid-19, Relawan Gugus Tugas Sosialisasikan Protokol Kesehatan ke Pedagang Pasar

Cegah Covid-19, Relawan Gugus Tugas Sosialisasikan Protokol Kesehatan ke Pedagang Pasar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X