Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rilis Buku "Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama", Gus Yahya Bicara Relevansi NU

Kompas.com - 11/03/2020, 19:46 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Khatib Aam Pengurus Besar Nahdhlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf meluncurkan buku berjudul PBNU: Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama, Rabu (11/3/2020).

Pria yang akrab disapa Gus Yahya mengatakan, secara garis besar buku yang ia tulis itu membicarakan relevansi organisasi NU bagi masyarakat.

Sebab, ia menilai bahwa saat ini ada potensi NU tidak lagi relevan bagi para warganya dan ditinggalkan.

"Yang saya perhatikan ada ancaman NU menjadi semakan irelevan," kata Gus Yahya saat konferensi pers di kantor PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat.

"NU sebagai organisasi cenderung semakin tidak relevan. Berarti satu garis tren. Makin lama orang semakin enggak butuh sama organisasi," ujar Gus Yahya.

Baca juga: PBNU Desak Pemerintah Ambil Langkah Diplomasi Ciptakan Perdamaian di India

Ia melihat, warga NU sendiri tidak lagi menemukan signifikansi NU sebagai organisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Hal yang sama, menurut dia, juga terjadi dalam konteks organisasi NU sebagai rekan pemerintah.

Gus Yahya mengatakan seolah NU hanya dibutuhkan sebagai alat meraih kekuasaan politik.

Dia pun menyinggung soal Ma'ruf Amin yang dipilih Presiden Joko Widodo sebagai calon wakil presiden pada Pemilu Presiden 2019.

"Terhadap counterpart juga NU cenderung makin tidak relevan. Orang makin enggak butuh NU sebagai organisasi," ujar Gus Yahya.

"Kemarin itu pilpres, 58 persen warga NU menurut survei memilih Jokowi-Ma'ruf. Kita tahu Kiai Ma'ruf Amin dipilih sebagai pasangan untuk menarik warga NU supaya mau memilih," tuturnya.

Baca juga: Resolusi Jihad hingga Khittah 1926, Ini Fakta Menarik Nahdlatul Ulama

Dengan demikian, menurut dia, masih ada ada 42 persen warga NU yang tidak mau memilih Rais Aam-nya sendiri sebagai wapres.

"Inilah yang kemudian membuat bagi counterpart kelembagaan juga makin tidak relevan," ucap Gus Yahya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com